[Kabar] Pakar: Penciptaan Lapangan Kerja Seharusnya Mengacu pada Program yang Sudah Terbukti Berhasil

[Kabar] Pakar: Penciptaan Lapangan Kerja Seharusnya Mengacu pada Program yang Sudah Terbukti Berhasil

Muslimah News, INTERNASIONAL— Agenda utama pertemuan musim panas antara IMF (International Monetary Fund) dengan Bank Dunia pada 2025 memprioritaskan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang untuk mengatasi 1,2 miliar pemuda di kawasan itu yang akan memasuki pasar kerja.

Sementara prediksi jumlah lapangan kerja yang tersedia baru 420 juta. Ada tiga strategi dan program yang dicanangkan, yaitu pengembangan investasi pada infrastruktur, mobilisasi sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja, serta inklusi gender.

Bank Dunia sudah mengalokasikan pinjaman kepada negara berkembang sebesar US$25 miliar untuk pelatihan keterampilan digital serta berkolaborasi dengan 14 perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja.

Untuk inklusi gender, Bank Dunia mengalokasikan US$500 juta untuk memberikan pelatihan manajerial kepada para pengusaha perempuan.

Terbukti

Menanggapi program di atas, pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I. menyarankan agar mengacu kepada program yang sudah terbukti berhasil.

”Kalau ingin menganalisis, tentu kita membutuhkan acuan yang sudah terbukti berhasil dalam sejarah peradaban manusia menyelesaikan problem penciptaan lapangan pekerjaan,” ungkapnya dalam program Economic Understanding: ”Remote Job Creation, Penciptaan Lapangan Kerja di Negara Berkembang”, Sabtu (1-5-2025) di kanal Muslimah Media Hub.

Namun, menurutnya, program tersebut hanya bisa ditemukan dalam regulasi ekonomi Islam. ”Dalam catatan sejarah peradaban manusia, ketika Islam diterapkan selama 1300 tahun lebih, maka tidak terjadi problem pengangguran massal sampai ratusan juta orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak pernah terjadi fakta itu dalam sejarah peradaban Islam,” tandasnya.

Terlebih, ia menambahkan, menciptakan lapangan kerja di negara berkembang saat ini membutuhkan modal sumber daya alam, tetapi sumber daya alam yang ada sudah di kooptasi dan dihegemoni negara besar.

”Untuk menciptakan lapangan pekerjaan, juga dibutuhkan pasar agar serapan produk dan jasa bisa dibeli oleh konsumen. Namun pada faktanya, jumlah pasar yang sangat besar di negara berkembang juga sudah dikooptasi oleh negara-negara besar semacam Amerika, Cina, Eropa, sehingga pasar dalam negeri justru dibanjiri oleh produk dari negara besar,” kritiknya.

Jadi, simpulnya, problem utama kurangnya lapangan kerja bukan karena kurang keterampilan, kurang kolaborasi, kurang pelatihan manajerial, tetapi terjajahnya negara-negara berkembang oleh negara-negara besar.

”Penjajahan itu menyebabkan modal sumber daya alam yang dibutuhkan dalam proses penciptaan lapangan pekerjaan hilang. Begitu juga dengan pasar yang besar juga tidak dikelola secara mandiri sehingga sangat sulit untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas,” ulasnya.

Di samping itu, ia menjelaskan, penerapan ekonomi syariah yang sempurna dan menyeluruh juga hilang. Yang terjadi justru sebaliknya, semua mekanisme yang dilarang Islam dipraktikkan. Ini menyebabkan terjadinya kesenjangan distribusi harta kekayaan,” jelasnya.

Ia mengutip pendapat Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nidzom Iqtishodi fiil Islam bahwa Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua level masyarakat dan mencegah sirkulasi hanya pada orang tertentu.

”Ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kalian,” tambahnya.

Ia juga mengutip pendapat Syekh Abdurahman al-Maliki dalam kitab As-Siyasah al-Iqtishodiyah al-Mutsla yang menjelaskan bahwa saat negeri-negeri Islam tidak menerapkan sistem ekonomi Islam, meski terjadi peningkatan kekayaan, tetapi tidak berpengaruh pada produktivitas dan kesejahteraan di tengah masyarakat.

”Seharusnya berbagai proyek yang dijalankan di negeri-negeri kaum muslim mengacu kepada syariat. Proyek pertanian dilaksanakan menurut hukum Islam yang terkait dengan tanah sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas,” harapnya.

Ia menambahkan, begitu juga dengan proyek-proyek perindustrian, seharusnya dikerjakan menurut prinsip syariat Islam supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.

Kekacauan

Menurutnya, IMF dan Bank Dunia justru menjadi penyebab kekacauan distribusi kekayaan di tengah umat manusia, menjadi penyebab kenapa krisis ekonomi tidak pernah selesai.

”IniKarena mereka sebagai lembaga rentenir yang berbasis ribawi, mempraktikkan sistem ekonomi yang dilarang keras oleh Allah. Mempraktikkan semua mekanisme riba dalam berbagai jenis agreement-nya sehingga distribusi ekonomi macet,” ulasnya.

Ia lalu menegaskan pentingnya penerapan Islam dalam konteks bernegara dan bermasyarakat karena tidak mungkin menerapkan ekonomi tanpa ada negara. ”Semua regulasi itu butuh negara untuk memerintahkan agar masyarakat mentaatinya, melarang masyarakat untuk jatuh pada sistem ekonomi ribawi,” jelasnya.

Ini semua, ungkapnya, dicontohkan Rasulullah saw. dalam kehidupan negara Islam, dilanjutkan dalam sistem pemerintahan Khilafah Islam oleh para sahabat sampai dengan Khilafah yang terakhir. ”Dan itulah yang menjadi kebutuhan umat Islam hari ini yaitu memberlakukan Islam dalam negara Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *