![[Kabar] Kunjungan Belanda ke Kenya: Aktivis: Penerapan HAM yang Selektif, Diskriminatif terhadap Palestina](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/10/photo_2022-10-16_05-26-41.jpg)
Muslimah News, INTERNASIONAL — Aktivis dakwah asal Belanda Okay Pala merespons kunjungan Raja Belanda Willem Alexander ke Kenya (17-3-2025) yang salah satu poin pembicaraannya tentang masalah hak asasi manusia.
Okay menerangkan, Belanda suka menampilkan dirinya di panggung internasional sebagai pembela hak asasi manusia. “Selama kunjungan kenegaraannya ke Kenya, misalnya, Raja Willem-Alexander menyampaikan kekhawatirannya atas pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut. Namun, sikap yang seharusnya berprinsip ini, ternyata sangat selektif,” paparnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Selasa (25-3-2025).
Ia mengkritisi sikap Belanda yang menguliahi negara lain, tetapi tetap diam, bahkan secara aktif terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius di tempat lain—terutama di Palestina—dan membiarkan diskriminasi struktural di dalam negeri terus berlanjut.
“Ini bukan kebetulan, tetapi lebih merupakan refleksi dari refleks kolonial yang lebih dalam,” ucapnya.
Mendukung Zion*s
Ia menuturkan, sejak Oktober 2023, puluhan ribu warga Palestina—termasuk ribuan anak-anak—telah dibunuh oleh tentara Zion*s Yahudi di Jalur Gaza. “PBB, organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, dan bahkan Mahkamah Internasional (ICJ), telah merujuk pada kemungkinan tindakan genosida dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional,” ungkapnya.
Meskipun demikian, tambahnya, Belanda malah terus mendukung entitas Zion*s Yahudi secara politik, diplomatik, dan ekonomi. “Pada Maret 2024, Presiden Isaac Herzog—wajah rezim pendudukan yang mengebom target sipil setiap hari—disambut dengan hangat di Amsterdam selama pembukaan Museum Holocaust Nasional dan mengabaikan aksi protes terhadap kunjungan tersebut,” cetusnya.
Pada awal tahun 2025, jelasnya, DPR Belanda juga menarik undangannya kepada Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina. “Albanese telah diundang oleh anggota parlemen untuk bertemu dengan juru bicara urusan luar negeri, tetapi pertemuan tersebut dibatalkan karena pernyataan yang diduga kontroversial, yaitu kritis terhadap Zion*s,” ucapnya.
Bahkan, Menlu Belanda Caspar Veldkamp juga menolak untuk bertemu dengan Albanese. “Dengan demikian, suara yang kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan genosida Zion*s Yahudi secara sistematis dikecualikan dari perdebatan parlemen Belanda,” urainya.
Selektif
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia dijadikan alat yang digunakan secara selektif, tergantung pada kepentingan geopolitik dan kesetiaan kepada sekutu Barat.
“Di dalam wilayahnya sendiri, Belanda juga melanggar hak asasi manusia, terutama hak asasi kaum minoritas muslim. PBB telah berulang kali mengkritik negara tersebut atas rasisme, diskriminasi etnis, dan islamofobia,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, skandal tunjangan pengasuhan anak, di mana ribuan orang tua—kebanyakan berlatar belakang migran—menjadi korban rasisme institusional; profil etnis oleh polisi dan Royal Netherlands Marechaussee, yang hingga tahun 2023 secara eksplisit memilih orang berdasarkan warna kulit dan “penampilan non-Belanda”; juga wacana politik anti-Islam, yang menggambarkan muslim sebagai “ancaman potensial” seiring dengan kebijakan anti-Islam yang terarah.
Jadi, ia menyatakan, penerapan “hak asasi manusia” secara selektif ini sesuai dengan strategi Barat yang lebih luas dengan menggunakan “nilai-nilai universal” sebagai instrumen kontrol geopolitik.
“Belanda, sebagai “mantan” penjajah, tampaknya berniat mempertahankan posisi itu, yakni secara moral lebih unggul, menyatakan diri sebagai pemandu dunia, tetapi secara struktural terlibat dalam penindasan,” tutupnya. [MNews/RA]
