![[Kabar] Intelektual Banjarmasin Menyoroti Dampak Efisiensi Anggaran di Dunia Pendidikan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/07/pendidikan-perguruan-tinggi-sarjana.jpg)
Muslimah News, LENSA DAERAH — Dampak efisiensi anggaran bagi dunia pendidikan mendapat sorotan puluhan intelektual Banjarmasin dalam Kajian Intelektual Muslimah Banjarmasin, Ahad (23-3-2025), secara virtual.
Dr. Hastin Umi Anisah, SE., M.M. selaku narasumber menyoroti kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp750 triliun yang dilakukan dalam tiga tahap. “Anggaran yang dihemat sebagian dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Pengelola Investasi Danantara. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena pemangkasan justru menyasar sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan,” ucapnya.
Dalam kajian ini, pemangkasan anggaran pendidikan menjadi salah satu isu utama yang dibahas karena merupakan sektor vital yang menentukan masa depan generasi bangsa.
Dr. Hastin menuturkan, Kemendikdasmen serta Kemendiksaintek mengalami pemotongan signifikan, masing-masing sebesar Rp8,035 triliun dan Rp14 triliun. “Konsekuensinya, beberapa hak tenaga pendidik, seperti honor pembimbing, penguji, serta biaya pembuatan soal ujian, tidak dibayarkan. Pemotongan ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, menghambat riset, serta menimbulkan ketidakpastian bagi institusi pendidikan tinggi yang harus mencari sumber pendanaan sendiri,” urainya.
Namun, tambahnya, kebijakan ini dinilai kontradiktif karena pemangkasan anggaran justru tidak dilakukan di sektor yang memiliki alokasi terbesar, seperti Kementerian Pertahanan dan Kepolisian.
Dalam diskusi disorot pula penerapan sistem kapitalisme sekuler saat ini yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas, bukan sebagai hak rakyat yang harus dijamin negara, termasuk perbedaannya dengan penerapan dalam sistem Islam sebagaimana dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khaththab.
Dr. Hastin menyampaikan, dalam Islam, pendidikan menjadi prioritas utama dengan pendanaan yang bersumber dari baitulmal sehingga dapat diakses secara gratis dan berkualitas oleh seluruh rakyat.
“Oleh karena itu, anggaran seharusnya tidak mengorbankan sektor strategis seperti pendidikan. Jika kebijakan ini tetap dijalankan tanpa perhitungan yang matang, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa berubah menjadi Indonesia Cemas. Solusi tuntas hanya dapat dicapai dengan menerapkan sistem Islam yang menjadikan pendidikan sebagai hak utama yang wajib dijamin oleh negara,” simpulnya.
Acara ini diakhiri dengan seruan bagi umat Islam untuk terus memperjuangkan sistem pendidikan yang berpihak pada rakyat dan bukan kepentingan kapitalis agar generasi yang cerdas dan berkarakter islami dapat tetap tumbuh dan berkembang untuk membangun peradaban yang lebih baik. [MNews/Kontributor daerah: Mel/Kalsel]
