Penulis: Putri Ria Angelina
Muslimah News, FOKUS — Dunia pendidikan Indonesia tengah menghadapi tantangan berat. Kesimpangsiuran pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 telah menimbulkan ketakpastian bagi ribuan guru honorer. Banyak yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera dilantik sebagai aparatur sipil negara (ASN), tetapi kini terjebak dalam kondisi menganggur tanpa pendapatan. (Kompas, 6-3-2025).
Di Kabupaten Dompu, NTB, ratusan calon PPPK menggelar demonstrasi menolak penundaan pengangkatan hingga Maret 2026. Seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 20 tahun mengungkapkan kesedihannya karena penundaan tersebut membuatnya tidak dapat menikmati status ASN sebelum pensiun. (Detik News, 11-3-2025).
Penundaan ini tidak hanya berdampak pada individu guru, tetapi juga berefek domino terhadap perekonomian. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti bahwa penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret—Oktober 2025 dapat menyebabkan kerugian ekonomi mencapai lebih dari Rp6,76 triliun. (Kompas, 10-3-2025).
Sementara itu, nasib guru honorer di daerah-daerah terpencil pun tidak kalah memilukan. Beberapa guru di Sumatra Utara dan Kalimantan Selatan melaporkan belum menerima honor selama 3–5 bulan terakhir. Mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan sebagai ojek online atau buruh bangunan hanya untuk menyambung hidup. (Kompas, 2025).
Belum lagi nasib guru madrasah yang pendapatannya jauh dengan guru di sekolah. Sungguh tragis, para pengajar bangsa harus mengemis haknya sendiri, padahal mereka adalah fondasi utama pendidikan dan generasi masa depan.
Kapitalisme, Akar Masalah di Balik Derita Guru
Ketika pendidikan dikelola dalam sistem kapitalisme, orientasi utamanya adalah keuntungan dan efisiensi, bukan pelayanan dan kemaslahatan. Dalam logika kapitalisme, guru dipandang sebagai “SDM murah” yang dapat dieksploitasi dengan bayaran minimal. Negara berperan lebih sebagai regulator yang menjaga “mekanisme pasar”, bukan sebagai pelindung utama rakyatnya.
Pemotongan anggaran pendidikan demi proyek-proyek strategis nasional yang “katanya” lebih “menguntungkan”, menyebabkan nasib guru—terutama honorer—terabaikan. Bahkan, anggaran yang sudah dialokasikan pun sering macet karena buruknya tata kelola birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan minimnya transparansi.
Sistem kapitalisme juga membentuk pandangan bahwa pendidikan adalah investasi pribadi, bukan kebutuhan publik. Akibatnya, biaya pendidikan tinggi, guru kurang dihargai, dan sekolah-sekolah swasta tumbuh subur, sedangkan sekolah negeri kekurangan anggaran. Ini semua adalah konsekuensi sistemis dari ideologi yang menjadikan uang sebagai tolok ukur nilai dan keberhasilan.
Ketakjelasan Kebijakan Membuat Guru Makin Terpinggirkan
Permasalahan guru honorer, penundaan gaji, dan kebingungan status kepegawaian juga dipicu oleh inkonsistensi kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah. Perubahan aturan tentang rekrutmen PPPK, proses sertifikasi, hingga janji pengangkatan sering berubah di tengah jalan. Tidak ada satu pun pihak yang benar-benar bertanggung jawab secara tuntas. Guru dibiarkan menunggu dan berharap, sedangkan masa depan mereka digantung tanpa kepastian.
Bahkan, program yang semestinya menjadi solusi, seperti seleksi PPPK, justru menimbulkan kecemasan baru. Tidak semua guru honorer yang sudah lama mengabdi bisa lolos seleksi, sedangkan guru-guru baru yang belum berpengalaman bisa lebih cepat memperoleh status ASN karena faktor nilai tes. Ketimpangan ini menambah beban psikologis bagi guru-guru senior yang merasa tidak dihargai pengabdiannya.
Kondisi ini membuat para guru tidak hanya miskin secara materi, tetapi juga secara martabat. Mereka tidak dihargai sebagai agen perubahan, melainkan diposisikan sebagai tenaga kerja rendahan yang bisa dicampakkan kapan saja. Padahal, mereka adalah penyangga utama peradaban. Lalu sampai kapan penderitaan ini akan dibiarkan?
Solusi Islam, Pendidikan dalam Sistem yang Kafah
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan pokok rakyat yang wajib dijamin oleh negara. Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Dalam Islam, negara tidak boleh berlepas tangan dalam urusan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan primer yang harus dinikmati oleh semua rakyat. Dalam sistem Islam yang kafah, guru diposisikan sebagai sosok mulia yang sangat dihormati. Mereka mendapatkan penghidupan yang layak, baik dari sisi gaji, fasilitas, maupun perlindungan sosial. Negara wajib menyediakan anggaran besar untuk pendidikan, tanpa bergantung pada utang luar negeri atau swasta. Seluruh rakyat berhak mendapatkan pendidikan gratis, berkualitas, dan merata.
Islam juga memiliki sistem pengelolaan sumber daya yang adil dan efektif. Sumber-sumber kekayaan alam (seperti tambang, hutan, dan energi) dikelola negara untuk kepentingan rakyat, termasuk membiayai sektor pendidikan. Tidak ada swastanisasi sektor vital. Tidak ada anggaran “bocor” karena sistem Islam mencegah korupsi dengan akidah, hukuman yang tegas, serta pemimpin yang bertakwa.
Dalam konteks manajemen guru, Islam menjamin kesejahteraan mereka sejak awal, bukan hanya ketika mereka tua. Rasulullah ﷺ bahkan memberikan gaji bagi para pengajar Al-Qur’an sejak masa awal Islam. Dalam Khilafah Islam, para guru mendapatkan posisi terhormat sehingga mereka bisa fokus mendidik tanpa harus berpikir tentang makan besok.
Pendidikan dan Guru Adalah Pilar Peradaban
Tatkala negara terus membiarkan guru menderita, yang sedang dilukai bukan hanya individu, tetapi masa depan negeri. Pendidikan adalah alat membangun peradaban. Tidak mungkin ada pendidikan yang kukuh jika gurunya sendiri tidak dimuliakan. Kapitalisme sendiri telah terbukti gagal memberikan solusi. Sistem ini hanya memperpanjang derita guru dan memperdalam ketimpangan.
Oleh sebab itu, sudah saatnya kita beralih pada sistem alternatif yang terbukti adil, mulia, dan seimbang, yakni sistem Islam kafah. Islam tidak hanya menawarkan solusi spiritual, tetapi juga sistemis dan menyeluruh. Saatnya pendidikan dikelola dengan paradigma ibadah dan pelayanan, bukan komoditas dan investasi.
Kita boleh berharap pada perubahan regulasi, tetapi selama sistem kapitalisme masih bercokol, perubahan itu akan bersifat tambal sulam. Sementara itu, Islam menawarkan solusi dari akarnya. Ini bukan mimpi, melainkan keniscayaan jika umat menyadari dan bergerak bersama untuk menerapkan Islam secara kafah.
Solusi itulah yang perlu kita perjuangkan bersama. “Kita” yang dimaksud adalah Anda dan semua segenap potensi yang Anda miliki. Ayo kontribusikan untuk menjemput kemenangan Islam yang akan datang sesaat lagi, insyaallah. [MNews/TY-GZ]
#DiskusiWAG
