[Kabar] Fakultas AI, Aktivis : Menjerat Mahasiswa dalam Target Pasar Digital

[Kabar] Fakultas AI, Aktivis : Menjerat Mahasiswa dalam Target Pasar Digital

Muslimah News, NASIONAL — Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, pembentukan Fakultas Artificial Intelligence (AI) bakal mempercepat digitalisasi pendidikan di Indonesia. “Dengan langkah ini, percepatan digitalisasi pendidikan dapat terwujud. Selamat atas berdirinya Fakultas AI Universitas Pelita Harapan. Saya rasa ini Fakultas AI pertama di perguruan tinggi Indonesia,” katanya.

Jerat Pasar Digital

Hanya saja, aktivis muslimah muda Dessy Fatmawati , S.T. menilai, keberadaan Fakultas AI akan menjerat mahasiswa dalam target pasar digital. “Jika negara tidak mendukung, dikhawatirkan justru output pendidikan hanya menjadi pangsa pasar industri digital global dan buruh murah yang terdidik,” urainya kepada MNews, Sabtu (15-3-2025).

Bahkan, lanjutnya, jika negara tidak mampu mengarahkan potensi dari para lulusan, tidak pelak lagi fenomena brain drain, yakni kaburnya para intelektual ke luar negeri akan menjadi bencana bagi bangsa ini.

Memang, ia menerangkan, pembentukan Fakultas AI pertama di Indonesia ini digadang-gadang akan mengantarkan SDM Indonesia mampu unggul dalam penguasaan Revolusi Industri 5.0. “Hanya saja syaratnya negara memberikan dukungan penuh dalam menentukan arah penguasaannya dan pembiayaan,” ucapnya.

Apalagi, jelasnya, dalam sistem sekuler kapitalisme, arah sistem pendidikan tidak luput dari irisan kolaborasi ABG (Academic-Bussiness-Government). “Dalam irisan ini, tentu saja academic dan goverment hadir untuk memenuhi kebutuhan business (kapitalis),” bebernya.

Paradigma

Berbeda dengan Islam, ungkapnya, paradigma pendidikan selalu dibangun dalam kerangka ibadah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.

“Detail teknis pengadaan pendidikan yang diinginkan pun menganut prinsip yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ‘Seorang Imam (khalifah/ kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.’,” jelasnya.

Hal ini, tambahnya, sangat bertolak belakang dengan kapitalisme yang menyerahkan pendidikan menjadi salah satu komoditas jasa yang diliberalisasi karena dalam Islam negara harus berperan penuh dalam urusan rakyat.

“Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ahkaam menjelaskan bahwa seorang kepala negara (khalifah) berkewajiban untuk memenuhi sarana-sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat,” paparnya.

Jadi, tuturnya, agar mampu menguasai AI dan mengembangkannya untuk kemaslahatan umat dan negara tentu butuh visi besar yang harus dimiliki negara. “Khilafah yang menerapkan Islam secara kafah akan mampu mewujudkan visi besar untuk menjadi negara mandiri, terdepan, dan menyebarkan dakwah Islam,” jabarnya.

Ini karena, imbuhnya, sistem pendidikan Khilafah selain mencetak output yang berkepribadian Islam, juga mencetak intelektual yang mampu menjadi problem solver persoalan negara, termasuk penguasaan teknologi sesuai visi negara tersebut.

“Khilafah akan mengintegrasikan sistem pendidikan dengan pembiayaan pendidikan, termasuk riset-riset pengembangan teknologi melalui penerapan sistem ekonomi Islam yang mengatur harta kepemilikan umum. SDAE akan dikelola oleh negara dan dipergunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk biaya pendidikan,” urainya.

Dengan demikian, tandasnya, hanya dalam naungan Khilafah, kaum muslim akan mampu mewujudkan visi besar sebagai umat terbaik sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Ali Imran: 110, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *