[Kabar] Turunnya Mahasiswa dalam Aksi, Aktivis: Wujud Kepedulian atas Kondisi Bangsa

[Kabar] Turunnya Mahasiswa dalam Aksi, Aktivis: Wujud Kepedulian atas Kondisi Bangsa

Muslimah News, NASIONAL — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, merespons gelombang demonstrasi mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” di sejumlah daerah.

Hashim menyebut salah satu yang dikritik massa aksi adalah soal pemangkasan anggaran dalam rangka efisiensi. Menurutnya, para mahasiswa berdemo karena tidak memahami konsep efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

“Penghematan, pemangkasan ini dan itu yang menimbulkan banyak salah pengertian sehingga ada sebagian mahasiswa turun ke jalan, teriak-teriak ”Indonesia Gelap”, tetapi sebetulnya tidak mengerti dan mungkin belum diberikan penjelasan,” katanya dalam acara CNBC Economi Outlook 2025, Rabu (26-2-2025).

Wujud Kepedulian

Aktivis muslimah drg. Luluk Farida angkat bicara terkait persoalan ini. ”Turunnya mahasiswa dalam aksi yang bertajuk “Indonesia Gelap” adalah wujud keresahan dan kepedulian anak negeri atas kondisi bangsanya,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (8-3-2025).

Luluk menyayangkan sikap pejabat yang justru memberikan respons yang menyakitkan. ”Seharusnya para pejabat dan penguasa mengapresiasi sikap peduli tersebut,” ucapnya.

Ia menilai, penguasa dalam sistem demokrasi selalu membela kepentingan oligarki, bukan rakyat. ”Rakyat termasuk mahasiswa sebagai korban justru dituding salah dalam memahami kebijakan. Padahal sudah jelas, kebijakan efisiensi anggaran telah mengorbankan kebutuhan publik rakyat, di antaranya pemerataan pendidikan, kesehatan, kebutuhan pekerjaan layak, dan lain-lain,” sesalnya.

Menurut Luluk, efisiensi anggaran oleh negara bisa dilakukan, kecuali jika berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan publik rakyat. ”Jika rakyat sudah berteriak terkait susahnya kehidupan dan terganggunya kebutuhan publik, maka semua itu harus dipenuhi karena yang demikian adalah kewajiban negara,” tegasnya.

Bahkan, ia melanjutkan, yang harus dilakukan negara tidak hanya dengan efisiensi anggaran, tetapi harus menambah pemasukan negara dengan pengelolaan SDAE yang hakikatnya milik rakyat dan pemberantasan korupsi uang rakyat.

”Sayangnya, negara dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme jauh dari paradigma yang demikian,” sesalnya.

Sistem Islam

Luluk meyakini, konsep penguasa sebagai pengurus dan pelayan umat (ri’ayah syu’un al-ummah) tidak akan pernah ditemukan dalam sistem rusak demokrasi.

”Berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan syariat kafah sebagai aturan. Allah Swt. mengamanahkan kepada penguasa yang berkewajiban mengurusi kepentingan umat. Apabila penguasa melenceng, rakyat wajib mengoreksinya,” terangnya.

Ia mengutip sabda Nabi saw. riwayat Bukhari dan Muslim, “Tidaklah seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga.”

“Untuk menjalankan amanah besar ini, kepemimpinan dalam Islam tidak anti kritik. Para Khalifah juga tidak ragu untuk meminta diluruskan jika menyimpang dari syariat. Ini sebagaimana kisah Umar bin Khaththab ra. ketika berkhutbah di hadapan kaum muslim, setelah beliau diangkat menjadi amirulmukminin. Tentu hal ini bertolak belakang dengan penguasa dalam sistem sekuler demokrasi,” urainya.

Terakhir ia berharap, bagi mahasiswa muslim tetaplah bersikap teguh untuk berjuang membela kepentingan rakyat. “Mahasiswa harus memahami konsep politik Islam, yakni ri’ayah syu’un al-ummah, serta terus mengkaji konsep bernegara yang dicontohkan Rasulullah sebagai solusi hakiki,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *