[Kabar] Kontaminasi Mikroplastik di Perairan, Intelektual: Konsekuensi Pembangunan Sekuler Kapitalisme

[Kabar] Kontaminasi Mikroplastik di Perairan, Intelektual: Konsekuensi Pembangunan Sekuler Kapitalisme

Muslimah News, NASIONAL — Kontaminasi mikroplastik di perairan telah menjadi isu lingkungan nasional, bahkan permasalahan global yang serius. Sebagai negara maritim dengan garis pantai yang panjang, Indonesia menempati posisi kedua setelah Cina dalam tingkat kontaminasi mikroplastik tertinggi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran mikroplastik telah menjadi ancaman nyata bagi ekosistem perairan dan kehidupan manusia.

Pakar ekotoksikologi perairan IPB University Prof. Dr. Ir. Etty Riani, M.S. mengungkapkan bahwa hampir seluruh perairan di Indonesia telah terkontaminasi mikroplastik, bahkan nanoplastik yang lebih berbahaya. Mikroplastik tidak hanya mencemari laut, tetapi juga telah ditemukan dalam air sungai, danau, hingga air tanah yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat. Dampak negatif dari mikroplastik sangat luas, mulai dari gangguan ekosistem perairan, bioakumulasi dalam rantai makanan, hingga potensi efek kesehatan bagi manusia yang mengonsumsi ikan dan produk laut yang tercemar.

Konsekuensi Kapitalisme

Intelektual Neny Kurniawati, S.Si., M.Si. menyatakan, kontaminasi mikroplastik merupakan salah satu konsekuensi dari model pembangunan berbasis sekuler kapitalisme yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. “Model pembangunan ini tidak memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, cenderung eksploitatif, dan tidak memperhitungkan keseimbangan ekosistem,” ujarnya kepada MNews, Kamis (6-3-2025).

Tidak hanya itu, tuturnya, industrialisasi yang tidak terkendali, konsumsi plastik yang berlebihan, serta sistem pengelolaan limbah yang belum optimal menyebabkan makin meningkatnya pencemaran mikroplastik di perairan Indonesia.

Ia mengkritisi, sistem sekuler kapitalisme lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek sehingga upaya pengelolaan lingkungan sering kali hanya menjadi agenda sekunder yang kurang mendapatkan perhatian serius.

“Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam terus terjadi tanpa kendali yang memadai sehingga kerusakan lingkungan makin meluas. Dalam konteks ini, pencemaran mikroplastik hanya satu dari sekian banyak permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh model pembangunan yang tidak berbasis pada prinsip keberlanjutan,” ulasnya.

Paradigma Syariat

Untuk mengatasi problem laten ini, ia menyatakan, perlu paradigma pembangunan yang berbeda, yakni pembangunan berbasis syariat yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Dalam Islam, konsep pembangunan harus berorientasi pada kemaslahatan bagi seluruh makhluk, termasuk manusia dan alam. Limbah yang dapat membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang harus dikelola dengan benar sehingga potensi-potensi bahaya tersebut dapat dihindari,” paparnya mengutip sabda Rasulullah saw. riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”

Ia menerangkan, bentuk tata laksana yang dapat diupayakan, yaitu khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab atas pengelolaan limbah sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Seorang imam (khalifah) adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya.”

“Khalifah wajib menetapkan kebijakan dalam rantai industri plastik, termasuk regulasi ketat dan larangan impor limbah plastik,” tuturnya.

Ia pun memerinci langkah konkret yang dapat dilakukan. “Pertama, internalisasi biaya pengelolaan limbah dalam harga produk plastik untuk mendanai fasilitas pengolahan. Kedua, dukungan teknologi seperti plastic-to-oil conversion dan insinerator (pembakaran) plasma. Ketiga, regulasi ketat terkait pemisahan limbah dan alur pengelolaannya dari hulu ke hilir. Keempat, sosialisasi masif kepada masyarakat melalui berbagai media,” jabarnya.

Selain itu, tambahnya, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk menyelesaikan problem ini. “Misalnya, sosialisasi kebijakan dan pengawasan pengelolaan limbah, penelitian dan inovasi teknologi dengan dukungan negara, serta praktik zero waste untuk mengurangi volume sampah plastik,” urainya.

Ditambah lagi, ungkapnya, adanya ketakwaan individu yang berperan dalam menjaga lingkungan, mencegah pembuangan plastik sembarangan, dan menaati regulasi khalifah dalam pengelolaan limbah.

“Pembangunan berbasis syariat menawarkan solusi berkelanjutan dengan mengintegrasikan regulasi ketat, inovasi teknologi, partisipasi masyarakat, serta memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *