Muslimah News, NASIONAL— Pemerintah kembali membuka keran impor gula tahun ini, meskipun sebelumnya menegaskan akan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, pemerintah tetap berusaha menekan impor sejumlah komoditas utama. Namun untuk gula, kebijakan tersebut untuk tahun ini tidak bisa diterapkan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, impor dilakukan bukan karena kekurangan produksi, tetapi untuk menjaga stok cadangan pangan pemerintah (CPP), terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.
Gagal
Menurut pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si., rencana impor gula ini apa pun alasannya, menegaskan kegagalan pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan.
”Dengan rencana impor ini pernyataan Menko Bidang Pangan bahwa pemerintah akan menghentikan impor pangan pada tahun ini termasuk gula konsumsi hanya retorika saja, tetapi sejatinya pemerintah gagal mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan sehingga masih lemah,” tuturnya kepada MNews, Sabtu (1-3-2025).
Bahkan, menurutnya, akan sulit bagi Indonesia untuk tidak bergantung impor karena hingga saat ini belum ada perbaikan produksi secara signifikan. ”Program peningkatan produksi yang sudah direncanakan pemerintah tidak mampu mendorong produktivitas meskipun anggarannya besar,” ulasnya.
Ditambah lagi, ucapnya, kebergantungan pada impor juga disebabkan tersanderanya Indonesia dalam mekanisme pasar bebas yang ditetapkan WTO [organisasi perdagangan dunia] sehingga tidak bisa lepas dari hegemoni kapitalisme global.
”Sedangkan di tataran distribusi dan tata niaga, lonjakan harga juga tidak mampu dikendalikan dan diatasi pemerintah sehingga harga gula di pasaran cenderung selalu meningkat meskipun sudah diatur dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” bebernya.
Emilda menilai, kesemrawutan tata kelola ini tidak terlepas dari penerapan politik pangan yang kapitalistis sehingga menyebabkan kendali pengelolaan gula dan pangan secara umum lepas dari tangan negara.
”Peran pemerintah hanya sebatas regulator/pembuat aturan, tetapi pengelolaannya secara langsung mulai dari hulu hingga ke hilir dikuasai oleh korporasi. Pihak swasta hadir pada seluruh lini rantai pasok mulai dari tingkat produsen hingga distributor dan pedagang. Akibatnya mayoritas stok pangan berada di tangan swasta, sementara Bulog hanya menguasai stok kurang dari 10%,” urainya.
Lemahnya penguasaan pasokan pangan, sambungnya, sudah pasti mengamputasi kemampuan pemerintah mengendalikan pasar ketika terjadi berbagai gonjang ganjing.
Koreksi Mendasar
Menurut Emilda, untuk menyelesaikan kekisruhan ini perlu koreksi mendasar pada konsep dan sistem politik pangan yang dijalankan saat ini. ”Hal yang penting dan urgen untuk mengatur pangan adalah dengan sistem Islam yang berlandaskan syariat Islam,” tegasnya.
Ia beralasan, Islam menetapkan politik ekonominya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok seluruh individu rakyat. ”Hal ini akan terwujud dengan kehadiran fungsi politik pemerintah sebagai penanggung jawab semua kebutuhan rakyat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. riwayat Bukhari bahwapemerintah adalah raa’in (pengurus) dan bertanggungjawab terhadap urusan rakyatnya,” jelasnya.
Dengan fungsi itu, ia menerangkan, negara bertanggung jawab secara penuh terhadap pengadaan pangan agar seluruh individu rakyat terjamin pemenuhannya secara merata, terus menerus, dan berkualitas.
”Oleh karena itulah, negara mutlak bertanggung jawab pada aspek produksi untuk memastikan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga harus hadir mengurusi rantai tata niaga sehingga tidak terjadi berbagai distorsi pasar,” imbuhnya.
Terakhir Emilda menandaskan, lebih dari itu pemerintahan Islam juga wajib mengupayakan kedaulatan/kemandirian pangan.
”Haram hukumnya bergantung pada negara/pihak asing sebab kebergantungan ini bisa menjadi jalan bagi negara lain untuk menguasai pemerintahan. Ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 141 yang artinya, ’Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.’,” jelasnya. [MNews/IA]
