[Kabar] Pengamat: Omnibus Law Jadi Payung PSN Merampas Tanah Rakyat dan Ruang Publik

[Kabar] Pengamat: Omnibus Law Jadi Payung PSN Merampas Tanah Rakyat dan Ruang Publik

Muslimah News, NASIONAL — Pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten menuai polemik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat tidak sepakat dengan langkah TNI AL membongkar pagar anyaman bambu sepanjang 30,16 kilometer itu. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pagar laut di Tangerang jangan dibongkar dahulu agar menjadi barang bukti untuk menjerat pemiliknya.

Payung Hukum

Pengamat politik Fatma Sunardi membongkar penyebab fenomena pagar laut yang menjadi polemik. “Undang-Undang Omnibus Law menjadi payung hukum PSN (Proyek Strategis Nasional) merampas tanah rakyat dan ruang publik,” ungkapnya dalam Bincang Hangat Tokoh Muslimah: “Pagar Laut Bukti Negeri Dicengkeram Oligarki”, Jumat (14-2-2025).

Pagar laut hari ini, jelasnya, bisa terjadi karena ada undang-undangnya. “Proyek ini dilindungi oleh undang-undang yang ditolak rakyat karena inkonstitusional, tetapi dipaksa dikeluarkan dengan perppu. Dengan perppu ini, proyek tersebut akan diberi segala kemudahan, seperti pembebasan lahan, kesederhanaan administrasi, dan hubungan percepatannya dari pemerintah,” bebernya geram.

Menurutnya, Omnibus Law adalah undang-undang yang paling merusak. “Kalau proyek sudah menggunakan label PSN itu dipermudah, maka semuanya mengejar proyek PSN. Entah itu karena balas budi atau kongkalikong, asal labelnya PSN tidak ada yang berani menyentuh. Kalau ada yang protes, bisa dipidanakan,” paparnya.

Ia menjelaskan, semua kementerian dan lembaga memberikan dukungan, seperti di pagar laut atau proyek-proyek lainnya dan mereka tidak ada yang protes. Proyek-proyek itu, katanya, tetap jalan terus dan tidak ada yang berani mengganggu dan mempertanyakan, termasuk dari lembaga pemerintah yang lainnya. “Namun, karena rakyat yang protes dan viral akhirnya proyek ini terganggu. Kalau rakyat diam, proyek ini jalan terus,” ujarnya.

Sesat

Fatma menjelaskan, penyebab maraknya proyek-proyek atas nama PSN yang merugikan rakyat adalah karena narasi sesat yang dibangun pemerintah selama ini. “Ini tidak bisa dilepaskan dari suasana yang diciptakan negeri ini, yakni kita ini lagi membangun, membangun untuk meraih pertumbuhan agar nanti terwujud Indonesia Emas 2045. Agar income (pemasukan) dari Indonesia besar. Narasi sesat pembangunan inilah yang memacu pengusaha untuk berlomba-lomba membuat proyek karena orkestrasinya sudah dimulai dari pemerintah,” bebernya.

Ia mempertanyakan, mengapa ada proyek sebesar Pantai Indah Kapuk (PIK) 1dan PIK 2, bahkan pengembangannya itu sampai 1.500 hektare? “Kenapa itu dipaksakan di kawasan Tangerang? Kenapa itu luar biasa menindas? Ini proyek yang dipenuhi dengan kejahatan tetapi berhasil diwujudkan. Kenapa dari Jakarta Utara melebar ke Tangerang? Karena ini adalah kawasan yang diincar oleh para investor dan kawasan paling seksi. Banyak proyek-proyek besar dituntut di kawasan ini. Jakarta itu ideal untuk mengembangkan usaha properti dan surga para pengusaha,” urainya.

Doktrin

Fatma membeberkan, pemerintah melakukan pembangunan dengan mengejar pertumbuhan ekonomi adalah doktrin dari sistem ekonomi kapitalisme sekuler. “Yang paling jahat dari doktrin di sistem ini adalah konsep kebebasan kepemilikan. Siapa pun boleh memiliki apa pun asal mampu, entah pulau, air terjun, pulau, gunung, dan lainnya,” terangnya.

Menurutnya, dampak buruk yang ditemui oleh rakyat adalah banyak wilayah digusur dan ruang publik dikapitalisasi karena doktrin ini. “Akhirnya pembangunan di Indonesia ini benar-benar ugal-ugalan. Jutaan hektare hutan di Kalimantan akan dilakukan deforestasi demi pertumbuhan ekonomi. Laut dan pesisir Indonesia jadi lahan bisnis. Begitu pun reklamasi untuk bisnis properti karena konsepnya [adalah] hukumnya boleh swasta menguasai ruang publik,” ungkapnya.

Di daerah lain, lanjutnya, lautnya malah langsung dicor, diuruk, dan direklamasi sampai terjadi daratan. “Masyarakat bergerak karena kaget, syok, dan marah. Jadi, inilah yang terjadi saat ini sehingga reklamasi-reklamasi yang memagari laut itu bikin kaget semua orang. Ini adalah satu fakta arah pembangunan di Indonesia sangat kapitalistik,” ujarnya.

Korporatokrasi

Fatma mengungkapkan, negara yang menggunakan sistem kapitalisme, agenda pembangunannya datang dari korporasi. “Itulah yang dikatakan negara menuju korporatokrasi. Korporasi raksasa membayari orang-orang yang mau masuk parlemen, akhirnya ketika mereka terpilih mereka akan membuat undang-undang sesuai pesanan mereka,” ucapnya.

Menurutnya, ada oligarki di balik PSN yang digenjot luar biasa oleh pemerintah. “Mengapa muncul regulasi yang menguntungkan para pebisnis? Karena praktik oligarki. Ketika kampanye siapa yang membiayai siapa? Kapitalis atau pemodal. Ketika mereka sudah berkuasa mereka membisiki untuk mengesahkan banyak regulasi yang memudahkan mereka (kapitalis). Pola ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di negara-negara kapitalis, seperti di Amerika Serikat juga,” terangnya.

Ada catatan penting yang ia ungkap. “Demokrasi yang berjalan telah menjadi legislator dari penguasaan tanah di darat dan lautan kita. Itu tidak bisa dimungkiri, bahasa lainnya adalah penjajahan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Ini masalahnya paradigmatik dan konsep,” jelasnya.

Ia menyampaikan, kalau hanya menyelesaikan masalah cabang, yakni dengan memecat atau memenjarakan orang yang terlibat dalam memberikan sertifikat pagar laut atau wilayah ke korporasi bukanlah solusi tuntas. “Kalau cuma memecat dan memenjara mereka, maka tidak akan menghentikan pola yang seperti ini. Di situlah yang harus digarisbawahi, kalau mau berubah ya harus ada perubahan terkait paradigma tentang tanah, kepemilikan, membangun sistem yang bisa menata ruang kita sesuai dengan Islam. Islam akan menjelaskan dengan baik untuk apa ruang laut dan darat,” tandasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *