[Kabar] Aktivis: Amerika Ingin Menyeret Cina ke Dalam Perang Dingin

Muslimah News, INTERNASIONAL — Aktivis kelompok dakwah ideologis internasional Dr. Muhammad Jilani menyampaikan ulasannya tentang hubungan Amerika dan Cina di bawah kepemimpinan Donald Trump, Rabu (29-1-2025).

“Hubungan Tiongkok-Amerika Serikat mengalami ketegangan yang kentara selama masa jabatan pertama Trump antara tahun 2018—2022 yang muncul dalam berbagai bentuk,” jelasnya.

Bentuk-bentuk tersebut, ia melanjutkan, antara lain ketegasan Trump yang menyebut virus Covid-19 sebagai virus Cina, menuduh Cina sebagai dalang penyebaran virus tersebut, dan meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan, yang memisahkan Cina dari Taiwan yang membentang sekitar 110 km, serta mengenakan pajak tinggi atas ekspor Cina ke Amerika Serikat.

Perang Dingin

Ia menilai, ketegangan terpenting antara kedua negara adalah apa yang dinyatakan oleh pejabat Cina, yaitu bahwa Amerika ingin menyeret Cina ke dalam Perang Dingin yang tidak diinginkan Cina.

“Presiden Cina Xi menyatakan, sebagaimana dilansir Reuters pada 15 November 2022, bahwa mentalitas Perang Dingin harus diakhiri. dan bahwa dunia tidak boleh terseret ke dalam Perang Dingin,” bebernya.

Setelah Amerika kehilangan Uni Soviet sebagai mitra yang membantunya memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah di dunia, sambungnya, Amerika mulai kehilangan alasan terpenting untuk tetap mempertahankan Eropa di bawah payungnya.

“Oleh karena itu, Amerika mulai mencari alternatif lain yang memungkinkannya untuk melanjutkan hegemoninya, terutama atas teman-teman terdekatnya di Eropa,” duganya.

Ia menjelaskan, ketika Trump menjabat untuk pertama kalinya pada 2018, prioritas internasional utamanya adalah membawa Tiongkok ke dalam kelompok pemain internasional yang dapat digunakan Amerika untuk terus memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia, terutama mencegah Eropa lepas dari hegemoninya.

”Eropa telah mengambil langkah besar untuk menjauh dari hegemoni Amerika. Eropa sedang membuat langkah maju untuk melengkapi persatuannya melalui konstitusi yang bersatu dan pasukan keamanan Eropa, serta menjauh dari NATO,” urainya.

Namun, menurutnya, Tiongkok dengan tegas menolak untuk terlibat dalam usaha apa pun dengan Amerika Serikat. ”Tiongkok telah melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi pada Uni Soviet sebelumnya, yang runtuh tanpa mencapai apa pun, dari partisipasi Amerika dalam permainan Perang Dingin,” imbuhnya.

Ia menduga, salah satu alasan Trump lengser dari kekuasaan, setelah masa jabatan pertamanya sebagai presiden adalah ketakmampuannya untuk membawa Tiongkok ke kancah konflik internasional dalam bentuk perang dingin.

”Presiden Tiongkok telah mengungkapkan garis besar kebijakan Tiongkok, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, yang diwakili oleh kemajuan di bidang teknologi dan perdagangan global, menjauh dari konflik politik dan militer, khususnya di kawasan Asia-Atlantik dan hubungan internasional,” bebernya.

Selama masa jabatan Biden, lanjutnya, Amerika beralih ke Rusia dan menyeretnya ke dalam pertempuran jangka panjang dengan Ukraina karena berbagai alasan, mungkin yang paling penting adalah untuk menegaskan dominasi Amerika atas Eropa, memperkuat NATO, dan mencegah Eropa meninggalkan NATO, yang digambarkan oleh Presiden Prancis Macron sebagai menunggu kematian di unit perawatan intensif.

Dalam pandangannya, setelah Trump kembali menjabat pada 2025 ini, kemungkinan akan sekali lagi membawa Tiongkok ke dalam konflik Perang Dingin yang memiliki dimensi lebih dari sekadar komersial.

”Tiongkok—yang mengetahui kebijakan dan orientasi Trump—telah menyadari bahwa Trump sekali lagi mencoba memaksakan Perang Dingin antara Amerika dan Tiongkok. Tidak ada indikasi bahwa Tiongkok kali ini akan menanggapi upaya Trump untuk menyeretnya ke dalam perang dingin,” ulasnya.

Ia melanjutkan, besar kemungkinan sanksi yang dijatuhkan Tiongkok kepada perusahaan militer Amerika hanya merupakan langkah pencegahan yang menegaskan bahwa konflik antara Amerika dan Tiongkok murni bersifat komersial dan tidak ada kaitannya dengan perebutan pengaruh internasional.

Regional

”Sanksi Tiongkok terhadap perusahaan senjata Amerika dikaitkan dengan alasan yang berkaitan dengan ketegangan regional antara kedua negara, khususnya terkait masalah Taiwan. Hal ini tentu saja mengalihkan perhatian dari skenario internasional, ke skenario regional, yang ingin dipertahankan Tiongkok, yakni hanya secara regional,” jelasnya.

Tiongkok, ucapnya, menganggap Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya. ”Tiongkok menentang segala bentuk dukungan militer atau politik dari negara lain, termasuk Amerika Serikat. Oleh karena itu, penjualan senjata AS ke Taiwan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan Tiongkok di lingkungan regionalnya,” bebernya.

Namun, ia menilai, ketegangan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat masih terbatas pada kawasan Asia-Mediterania dan tidak meluas ke lingkup global. ”Setiap negara menggunakan alat yang berbeda untuk memengaruhi perilaku negara lain dan sanksi ekonomi adalah salah satu alat tersebut. Sanksi terbaru Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan AS merupakan respons terhadap sanksi AS terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok dan peningkatan pajak atas ekspor Tiongkok,” ulasnya.

Dengan mengenakan sanksi-sanksi ini, ia melanjutkan, Tiongkok berupaya untuk mengirim pesan yang jelas kepada Amerika bahwa setiap campur tangan dalam urusan internal Tiongkok akan ditanggapi dengan respons yang tegas.

”Hasilnya adalah bahwa penerapan sanksi bersama antara kedua negara merupakan bagian dari interaksi kompleks yang akan digunakan Amerika, baik untuk memberikan tekanan nyata pada Tiongkok yang pada akhirnya akan menyebabkan kemundurannya dari posisi terdepannya secara global maupun untuk mencapai kesepakatan antara kedua negara yang akan mempunyai dampak luas terhadap tatanan internasional. Bentuknya Perang Dingin yang akan meningkatkan kemampuan Amerika untuk mempertahankan kepentingannya dan dominasinya terhadap pesaing terbesarnya di Eropa,” pungkasnya. [MNews/IA]