[Kabar] World Terrorism Index, Pengamat: Pseudoproblem!

[Kabar] World Terrorism Index, Pengamat: Pseudoproblem!

Muslimah News, NASIONAL — Universitas Indonesia meluncurkan program World Terrorism Index (WTI) pada agenda Diskusi dan Peluncuran World Terrorism Index (WTI) yang digelar Research Centre for Security and Violent Extremism (RECURE) bersama Center for Strategic and Global Studies (CSGS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Senin (13-1-2025) di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H. hadir untuk memberikan apresiasi besar pada WTI. Menurutnya, data yang dihasilkan oleh WTI sejalan dengan indeks yang menjadi rujukan BNPT selama ini, yaitu Global Terorrism Indeks (GTI) yang menempatkan Indonesia sebagai negara terdampak rendah terhadap aksi terorisme dan Global Peace Index (GPI) yang menempatkan Indonesia pada kategori high peace atau negara yang aman dan damai. Selain itu , WTI di tujukan sebagai rujukan untuk strategi pencegahan terorisme di Indonesia.

Kepala BNPT menerangkan, betapa pentingnya kolabarasi lintas sektor dan berbagai pihak kepolisian, Densus 88, BNPT, BIN, akademisi, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk berupaya secara terus-menerus, secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan terhadap penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Pseudoproblem

Praktisi sekaligus pengamat pendidikan Afrahul Fadilah, M.Pd. menilai, terorisme adalah pseudoproblem yang sengaja di-setting secara berkelanjutan untuk mengalihkan permasalahan sebenarnya di tengah masyarakat.

“Betapa tidak, masalah masyarakat yang sebenarnya adalah ketakadilan, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi yang diakibatkan penerapan ekonomi kapitalisme,” tuturnya kepada MNews, Selasa (28-1-2025).

Oleh karenanya, ia menyayangkan, isu terorisme dan radikalisme masih terus hangat dikaji dalam berbagai agenda nasional. “Indonesia yang masuk ke peringkat lima kategori negara yang terdampak terhadap terorisme pun tidak cukup membuat mereka tenang,” ulasnya.

Padahal, ungkapnya, pengertian radikal dan terorisme masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. “Pasalnya, radikalisme dan terorisme sering ditujukan kepada Islam, ajarannya, dan gerakan Islam,” ujarnya.

Ia menjabarkan, melalui peristiwa 11 September 2011, dunia mengenal istilah war on terrorism yang kemudian bergeser menjadi war on radicalism atau extremism. “Bahkan, pada 2007, RAND Corporation—lembaga think tank-nya Amerika—menulis tentang Building Moderate Moslem Networks. Pada buku itu sangat jelas adanya kategorisasi gerakan-gerakan Islam yang saling dinegasikan satu sama lain,” bebernya.

Proyek ini, lanjutnya, digunakan untuk menyasar siapa pun yang anti-Barat, baik pada aspek pemikiran maupun politik. “Misalnya, umat Islam yang ingin menerapkan syariat Islam secara kafah dan menegakkan kembali Khilafah dapat mereka tuding sebagai kelompok radikal,” jelasnya.

Permasalahan

Untuk itu, menurutnya, harus kembali kepada permasalahan sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat.

Ia menggambarkan kondisi masyarakat yang menderita terhadap kebijakan yang tumpang tindah dan tebang pilih. “Misalnya, privatisasi laut dan pemanfaatannya oleh individu, padahal kepemilikan laut adalah kepemilikan umum, bukan milik individu atau negara.

Sistem kapitalisme, ujarnya, membuka kran investasi dan kepemilikan yang bisa dikuasai oleh perorangan. “Seangkan, bagi rakyat yang ada di seputaran wilayah laut, hanya menelan nestapa setiap harinya atas keterbatasan mencari hasil laut,” ucapnya.

Kemudian, tambahnya, perihal kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. “Meskipun BPS mencatat ada penurunan angka kemiskinan pada September 2024 dan mencapai titik rendah sejak angka kemiskinan diumumkan pada tahun 1960 oleh BPS. Namun, menurut pakar ekonomi, kesenjangan ekonomi masih tinggi dan kompleks karena pendapatan masyarakat yang kaya dan miskin masih tebal perbedaannya,” urainya.

Di samping itu, terangnya, keterbatasan akses dan infrastrktur pendidikan belum terpenuhi sehingga menyebabkan kesulitas untuk meningkat kan kualitas hidup dan pendapatan.

“Permasalahan masyarakat ini, tidak akan pernah selesai secara tuntas jika penerapan ekonomi liberal kapitalisme dan sistem demokrasi terus dipancangkan ke Tanah Ibu Pertiwi,” cetusnya.

Butuh Sistem Sahih

Untuk itu, ungkapnya, butuh pengelolaan sistem kehidupan yang sahih dengan syariat Islam secara kafah, sistem aturan spesial dan komprehenshif dalam segala aspek kehidupan.

“Hanya berdasarkan petunjuk Al- Qur’an dan hadis atau syariat Islam yang mampu memelihara urusan masyarakat,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *