![[Kabar] Peneliti INDEF: Kenaikan PPN Akan Berdampak di Berbagai Sektor dan Menurunkan Pertumbuhan Ekonomi](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/08/pajak.jpg)
Muslimah News, NASIONAL—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% hanya untuk barang dan jasa sangat mewah, sehingga tarif PPN kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti sabun hingga layanan over the top (OTT) tetap 11%.
Menyorot hal tersebut, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dr. M. Rizal Taufikurahman mengatakan, hal itu tetap akan menjadi masalah baru jika daftar barang mewah belum ditentukan oleh pemerintah. “Kenaikan PPN akan berdampak di berbagai sektor barang atau jasa. Hal itu akan menurunkan daya beli dan ini berakibat menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya dalam Spesial Fokus UIY: “Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Masa Depan Umat Islam”, Selasa (31-12-2024) di kanal UIY Official.
Mengerikan
Menurutnya, menaikkan PPN walaupun 1% adalah kebijakan paling berani dan mengerikan dri pemerintah saat ini. “Walaupun mereka mengatakan ini amanah UU, tetapi itu kan bisa direvisi dan dikaji ulang. PPN 12% ini jauh lebih besar dampaknya baik barang dan jasa,” terangnya.
PPN itu, ulasnya, berakibat ke semua lini dan barang. “Parahnya, pemerintah tidak akan mampu mengendalikan pasar barang maupun jasa. Kalau pemerintah bisa, oke. Namun, ini negara liberal, ini pasarnya sudah liberal, apa bisa mengendalikan?” tanyanya.
Ia menyampaikan, walaupun pemerintah mengatakan khusus barang mewah, tetapi pelaku ekonomi di perusahaan tidak bisa menerjemahkan itu, faktanya sekarang di semua sektor naik harganya. “Mengapa? Karena pajak itu sinyal terhadap peningkatan harga-harga barang maupun jasa. Coba bayangkan, pemerintah mau meningkatkan harga pemasukan APBN (Anggaran Pemasukan Belanja Negara), belum juga diumumkan, sudah dinaikkan. Ini sangat sensitif, termasuk juga pajak,” jelasnya.
Kalau pajak penghasilan, katanya, tidak berdampak pada barang dan jasa, tetapi kalau PPN itu menempel ke barang dan jasa, meskipun pemerintah membatasi hanya untuk barang mewah, apa pun barang itu, jika menurut pemerintah barang mewah, itu akan kena PPN. “Apakah kemudian barang-barang mewah saja yang kena? Tentu saja tidak hanya barang mewah,” tegasnya.
Pemerintah, ungkapnya, berniat ingin menstimulus orang-orang kaya, tetapi caranya tidak begitu dan jangan melalui PPN 12% untuk barang mewah. “Seharusnya melakukan langkah lain untuk orang-orang kaya. Contoh, di kekayaan tertentu atau kategorisasi rumah tangga itu ada orang-orang kaya, seharusnya mereka ini kemudian diberikan pajak oleh negara 2% di setiap tahun. Harusnya begitu, itu tidak akan berdampak ke masyarakat menengah dan bawah. Ini menurut hemat kami,” paparnya.
Dampak
Dampak paling besar, ujar Rizal, adalah cita-cita negara ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud jika PPN dinaikkan. “Pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang akan tinggi ini akan susah bagaikan pungguk merindukan bulan. Katanya mau meningkatkan ekonomi, tetapi kok malah dibebani?” ucapnya retorik.
Menurutnya, pertama kali yang terdampak adalah para pelaku usaha karena biaya produksi naik. “Kalau bahannya barang mewah dan itu impor, imbuhnya, pasti akan terdampak, setelah barang jadi dan akan dijual, kena pajak lagi.
“Oleh karena itu, mereka lebih memilih menghabiskan stok dulu daripada produksi. Jika pun pelaku usaha lebih memilih bukan barang mewah, pasti karena permintaan barang tidak mewah tinggi juga akan naik. Ini multiplayer effect dan ini ada sensitivitasnya yang akan berpotensi menaikkan harga-harga,” urainya.
Bayangkan, katanya, ketika pemerintah tidak memberi ruang diskusi kepada para ahli, malah mereka sulit ditemui. “Apalagi ekonomi kita terjadi deflasi enam bulan berturut-turut. Nanti kalau PPN dinaikkan pasti akan menyebabkan daya beli masyarakat akan turun. Siap-siap saja pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai,” tukasnya.
Ia menilai, pada 2024 dulu pertumbuhan memastikan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2% di APBN. “Namun, 2024 jor-joran tahun politik, bansos juga luar biasa, tetapi tidak menggeret ekonomi, justru konsumsi rumah tangga kelas menengah itu makin menurun. Bahkan di indikator pemerataan pertumbuhan ekonomi, justru yang menikmati itu yang kaya dan jumlahnya cuma 10%,” selorohnya.
Yang paling parah, ungkapnya, masyarakat menengah yang selama ini bekerja akan terkena PPH dan kena PPN. “Mereka akan mengonsumsi barang yang tidak akan kena PPN dengan beli barang impor. Namun, ini bisa meningkatkan pasar impor dan ini menghalangi pertumbuhan ekonomi. Akan ada perilaku di rumah tangga yang mengurangi penawaran dan akan terjadi inflasi, daya beli masyarakat turun, dari sisi produksi juga mahal,” bebernya.
Tidak Efektif
Rizal menegaskan, meskipun ada mitigasi dengan bantuan listrik atau sembako yang termasuk program bansos, hal ini tidak efektif dalam meningkatkan penawaran. “Padahal industri kita juga sedang lemah. Saya membayangkan pada 2025, lapangan pekerjaan tidak mudah dan tidak terbuka, apalagi dengan PPN pasti perusahaan akan efisiensi. Pasti rekrut tenaga kerja juga terbatas. Kalau terbatas begitu pasti konsumsi rumah tangga juga akan turun karena pemasukan menurun,” terangnya.
Menurutnya, meskipun PPN cuma naik 1%, tetapi dampaknya besar sekali terhadap semua sektor. “Secara kalkulasi, memang yang paling cepat adalah PPN yang didapatkan negara. Kalau pakai sumber daya alam lama butuh teknologi, investor dan sebagainya. Memang yang paling cepat mendapatkan dana segar, ya pakai PPN ini. Ini karena ada program pemerintah yang butuh hot money, makanya pemerintah pakai PPN,” jelasnya.
Namun, lanjutnya, langkah pemerintah dengan PPN kemudian dialokasikan dengan APBN itu belum tentu efektif juga. “Pemerintah mengambil risiko tinggi, tetapi gambling dan yang dipertaruhkan masyarakat. Padahal yang harusnya dipikir itu orang-orang kaya yang 10% ini malah diberi tax holiday,” tandasnya. [MNews/IK]
