[Kabar] Aktivis: Kerukunan Seharusnya Diwujudkan, Bukan “Dijual”

Muslimah News, NASIONAL—Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, nilai jual Indonesia bukan hanya mineral yang dieskpor ke berbagai negara. Ada juga salah satu selling point atau nilai jual Indonesia, yaitu kerukunan. “Tidak ada negara se-plural Indonesia yang mampu menciptakan kerukunan sedemikian indah. Kita yang sedemikian luas, kepulauan, warna kulit berapa, bahasa berapa, tetapi bisa kompak dalam Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Menag di Jakarta, Rabu (18-12-2024).

Ia mengajak untuk melihat di Timur Tengah, etniknya tidak lebih dari empat, Afganistan ada tujuh etnik, tetapi di Indonesia ada 1.500 lebih. Menag menyoroti kondisi di negara-negara kawasan Teluk yang hingga saat ini tidak kunjung lepas dari konflik. Padahal, bahasa mereka sama, peradabannya sama, tetapi tidak bisa kompak.

Titik Kritis

Menyoal hal tersebut, aktivis muslimah Halimah Noer mempertanyakan dan menyampaikan tiga titik kritis pernyataan Menag. Pertama, pernyataan Menag yang menjadikan kerukunan sebagai nilai jual Indonesia. “Kerukunan kok “dijual”? Inilah watak asli kapitalisme, selalu tertarik dengan perkara yang bisa mendulang cuan. Seharusnya pemerintah mewujudkan kerukunan, bukan “menjualnya”,” ujarnya kepada MNews, Kamis (26-12-2024).

Kerukunan, ungkapnya, tidak punya nilai jual. “Kerukunan diwujudkan bukan untuk menarik investor dan wisatawan, tetapi karena kerukunan sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman, tenteram, dan sejahtera,” terangnya.

Menurutnya, dalam konteks bisnis akuntansi dan keuangan, nilai jual adalah harga atau nilai (keuntungan materi) yang dapat diperoleh dari penjualan suatu barang, jasa, atau aset. “Makna kerukunan sebagai nilai jual adalah bahwa kerukunan itu disamakan dengan barang atau jasa yang bisa dijual, hingga bisa mendatangkan keuntungan secara materi,” bebernya.

Dengan demikian, lanjutnya, yang dimaksud kerukunan sebagai nilai jual Indonesia adalah kerukunan di Indonesia akan dijual. “Tujuannya menarik para investor dan wisatawan ke negeri ini. Ini jelas cara berpikir yang salah,” ucapnya.

Kedua, jelasnya, patut dicermati pernyataan Menag yang mengomparasikan Indonesia dengan Timur Tengah yang jumlah etnisnya jauh lebih sedikit daripada Indonesia, tetapi terus dilanda konflik. “Apakah objektif mengeklaim, di Indonesia tidak ada konflik karena sukses membina kerukunan? Mestinya lebih detail melihat fakta,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, konflik di Timur Tengah yang terus memanas bukan semata masalah internal negara mereka, tetapi ada faktor yang lebih besar, yakni cengekeraman ideologi asing sekularisme kapitalisme yang diusung oleh  penguasa negeri mereka. “Jadilah mereka perpanjangan kepentingan tuannya, yakni para penguasa negara kapitalis Barat maupun Timur hingga abai terhadap nasib rakyatnya. Inilah akar masalah konflik yang tidak kunjung mereda di sana,” terangnya.

Ketiga, ungkapnya, pernyataan Menag tentang tidak ada negara se-plural Indonesia yang mampu menciptakan kerukunan sedemikian indah, kecuali Indonesia. “Hal itu karena Menag membandingkan Indonesia dengan negara-negara muslim yang ada hari ini. Coba kalau dibandingkan dengan Daulah Khilafah Islamiah yang mampu menciptakan kerukunan di antara warga negaranya yang multiagama, multiras, multibangsa, selama berabad-abad lamanya,” jelasnya.

Hal itu, lanjutnya, diakui oleh pemikir berkebangsaan Amerika Serikat Will Durant dalam sebuah bukunya The Story Of Civilization. “Durant mengakui keagungan peradaban Islam di era Khilafah, yakni Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di berbagai wilayah, seperti Cina, Indonesia, India, Persia, Syam, jazirah Arab, Mesir, Maroko, dan Spanyol,” jelasnya.

Menurutnya, semua agama bisa hidup rukun karena penerapan Islam. “Mengapa pemeluk tiga agama besar, yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi bisa hidup berdampingan secara rukun damai dan sejahtera di bawah kekuasaan Khilafah? Ini karena penerapan syariat Islam kafah oleh negara Khilafah yang telah membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam,” tegasnya.

Sekuler Vs. Islam

Halimah menilai, dalam kehidupan sekuler hari ini, umat Islam dipaksa mengakui bahwa semua agama adalah benar, padahal Islam satu-satunya agama yang benar, sedangkan agama yang lain adalah salah.

Selain itu, katanya, mengakui bahwa semua agama benar adalah penyimpangan dari akidah Islam. “Bagaimana dengan kondisi umat di negeri ini? Benarkah ideologi yang dianut negeri ini, yakni sekuler kapitalisme mampu mewujudkan kerukunan? Nyatanya tidak, yang ada adalah umat Islam dipaksa untuk menjalankan toleransi kebablasan atas nama menjaga kerukunan,” paparnya.

Sebagai contoh, ungkapnya, umat Islam dipaksa menggunakan atribut-atribut khas agama lain, seperti topi dan pakaian sinterklas; ikut membuat atau menghias pohon Natal; mendendangkan lagu-lagu kasidah dan selawat di gereja. Tidak hanya itu, lanjutnya, umat Islam juga diajak untuk ikut merayakan tahun baru masehi, padahal itu bagian dari peribadatan kaum Nasrani. “Itu semua adalah toleransi kebablasan dan haram hukumnya dalam pandangan Islam, tetapi umat Islam didorong, bahkan dipaksa untuk melakukannya. Bagi yang tidak melakukannya dianggap intoleran dan dituduh tidak mau menjaga kerukunan. Jelas ini adalah narasi sesat dan menyesatkan yang harus diwaspadai umat Islam,” paparnya.

Dalam Islam, kata Halimah, toleransi kepada nonmuslim dilakukan cukup dengan membiarkan mereka menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka, tidak lebih dari itu. Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah Al-Kafirun ayat 5, “Untukmu agamamu dan untukkulah, agamaku”.

Menurutnya, kondisi umat Islam dalam sistem kehidupan sekuler kapitalisme, tidak ada yang menjaga akidah umat dan tidak mencegah umat terjerumus kepada keharaman.

“Tentu saja ini jauh berbeda kondisinya, saat umat Islam berada dalam naungan Daulah Khilafah Islamiah yang menerapkan syariat Islam kafah. Daulah Khilafah akan menjaga akidah umat supaya tetap lurus dan senantiasa terikat dengan hukum-hukum Allah, sehingga toleransi yang dilakukan dipastikan tidak menyimpang dari akidah dan syariat Islam,” pungkasnya. [MNews/IK]