[Editorial] Negara Defisit Anggaran, Rakyat Dihujani Pungutan

[Editorial] Negara Defisit Anggaran, Rakyat Dihujani Pungutan

Muslimah News, EDITORIAL — Dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (11-12-2024), Menkeu Sri Mulyani mengatakan defisit APBN hingga November 2024 melebar menjadi Rp401,8 triliun atau 1,81% terhadap PDB. Meski demikian, kondisi ini masih ia katakan aman karena desain defisit APBN 2024 sendiri adalah sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Terlebih menurutnya, hingga akhir November 2024, pemerintah sudah memperoleh pendapatan negara sebesar Rp2.492,7 triliun. Artinya, pemerintah telah mengantongi 89% dari target yang ditetapkan sesuai dengan UU APBN 2024, yakni sebesar Rp2.781,3 triliun. Ia bahkan memastikan, meskipun postur APBN secara keseluruhan defisit, tetapi keseimbangan primernya masih tercatat surplus sebesar Rp47,1 triliun. Kondisi ini menurutnya, menandakan utang lama tidak perlu dibayar dengan penarikan utang baru.

“Aman” Kacamata Siapa?

Menanggapi pernyataan Menkeu ini, banyak pengamat ekonomi yang sepakat bahwa kondisi ini memang masih dalam kondisi aman. Hanya saja mereka mengingatkan, potensi belanja pemerintah pada akhir tahun dimungkinkan melonjak. Maklum, Desember biasanya menjadi puncak pengeluaran dari berbagai program pemerintah. Dengan demikian, potensi pelebaran defisit masih sangat memungkinkan.

Begitu pun dari sisi pemasukan. Menkeu sendiri mengakui, sudah sejak pertengahan tahun ini, pertumbuhan makin melambat, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Andai pertumbuhan penerimaan pajaknya pada Desember ini lebih rendah, menurutnya bukan tidak mungkin defisit bisa mencapai 2,5%, melebihi defisit yang ditetapkan dalam UU.

Terlepas dari masalah aman tidak aman, tampak bahwa semua argumentasi tersebut hanya fokus pada sisi administrasi pemerintahan dan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menarik cuan. Pada faktanya, dalam postur APBN yang diterapkan pemerintah saat ini, kepentingan masyarakat sama sekali tidak diperhitungkan, bahkan rakyat selalu menjadi objek yang dikorbankan.

Kita lihat saja, APBN 2024 yang diklaim didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan itu, nyatanya masih menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan. Dari perkiraan total pendapatan negara senilai Rp2.781,3 triliun tadi, sebesar Rp2.307,9 triliun atau 82,9%-nya berasal dari sektor pajak. Adapun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditaksir “hanya” sebesar Rp473 triliun atau 17%, sedangkan dari hibah sebesar Rp0,4 triliun atau 0,01%.

Adapun total belanja negaranya diperkirakan sebesar Rp3304,1 triliun dengan perincian untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun, termasuk di antaranya untuk membayar cicilan dan bunga utang. Lalu untuk dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp857,6 triliun. Alhasil, perkiraan defisit sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

APBN dengan skema defisit atau sering disebut sebagai kebijakan fiskal ekspansif seperti ini nyatanya tidak pernah berubah. Bahkan, untuk 2025, DPR dan pemerintah sudah mengesahkan UU APBN 2025 yang angkanya jauh lebih besar lagi.

Disebutkan, target pendapatan negara 2025 mencapai Rp3.005,1 triliun dengan perincian yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan PNBP sebesar Rp513,6 triliun. Sedangkan anggaran belanja diperkirakan sebesar Rp3.624,4 triliun sehingga defisit anggarannya ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB atau sebesar Rp616,2 triliun.

Perlu diingat bahwa apa yang disebut dengan “pendapatan negara” dalam APBN itu masih dalam konteks perkiraan atau belum sepenuhnya ada di tangan. Adapun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan riil pembangunan dan operasional pemerintahan, sekaligus untuk menutup defisit anggaran dan cicilan utang, pemerintah tentu harus berupaya menggenjot capaian target pendapatan, baik dari sumber pajak maupun dari pendapatan nonpajak. Itu semua, sasarannya adalah rakyat!

Untuk sumber pajak, misalnya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, seperti reformasi perpajakan, perluasan basis atau objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta menjalankan sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang disebut-sebut kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.

Adapun sumber dari PNBP diupayakan dengan mereformasi pengelolaan SDA, baik SDA migas maupun nonmigas. Ironisnya, meski Indonesia memiliki kekayaan SDA melimpah ruah, pendapatan dari sektor ini sama sekali tidak bisa diharapkan karena pengelolaannya sudah diberikan kepada swasta dan pihak asing. Negara dalam hal ini hanya bisa berharap dari fee konsesi yang jumlahnya sangat kecil dibanding keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Adapun sumber dari jasa layanan umum, pemerintah terus mengoptimalisasi dividen BUMN, salah satunya melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tidak heran jika cara pemerintah menarik retribusi ini makin canggih, hingga sulit bagi rakyat untuk mengelak. Mereka yang tidak bisa membayar, siap-siap saja tidak diberi hak mendapatkan layanan publik, meski untuk yang paling minimal.

Atas nama jaminan kesejahteraan, misalnya, muncul berbagai jenis iuran wajib yang dikelola BUMN, seperti BPJS Kesehatan yang preminya terus dinaikkan dan keanggotaannya dikaitkan dengan layanan publik lain hingga rakyat tidak bisa menghindar, seperti menjadi syarat untuk pembuatan paspor, SIM, STNK, SKCK, pengajuan kredit usaha rakyat, dan sebagainya.

Ada pula BPJS Ketenagakerjaan serta tabungan perumahan rakyat, yang semuanya memberatkan. Semua ini belum termasuk retribusi jalan tol, sektor pendidikan, keamanan termasuk parkir, dan lain-lain yang nilainya tidak sedikit. Bahkan hari-hari ini, sampah rumah tangga pun sudah diwacanakan akan segera ditarik iuran.

Alhasil, masyarakat yang ekonominya sudah sangat sulit terus diperas dan dihujani dengan berbagai jenis pajak dan kutipan, baik yang ditetapkan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Jenisnya sendiri makin beragam dari waktu ke waktu. Lapisan tarifnya makin luas dan besarannya terus meningkat. Penunggak pajak pun harus siap dikejar-kejar, bahkan hingga liang kuburan.

Inefisiensi Anggaran dan Basis Utang

Yang tidak kalah mengerikan, demi menutup kebutuhan, pemerintah bukan cuma menggenjot penerimaan pajak dan retribusi, melainkan juga utang. Sampai-sampai utang diposisikan sebagai bagian instrumen fiskal selain pajak untuk mendanai pembangunan nasional dan menutup defisit anggaran, termasuk membayar utang. Alhasil, skema yang digunakan dalam politik anggaran adalah skema gali lubang tutup lubang!

Alasan yang sering pemerintah narasikan demi membenarkan utang ini adalah adanya fakta keterbatasan sumber-sumber pemasukan. Padahal, menurut mereka, pertumbuhan ekonomi harus didorong demi mengejar ketertinggalan infrastruktur. Begitu pun kualitas SDM harus ditingkatkan melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang cukup besar.

Tidak heran jika dalam APBN 2024 disebutkan penambahan utang tahun berjalan ditetapkan sebesar Rp648,1 triliun. Sementara itu, UU APBN 2025 pembiayaan dari utang ditetapkan sebesar Rp775,9 triliun. Adapun sumbernya disebutkan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman lain.

Namun yang perlu dipahami, jumlah tersebut tidak termasuk utang lama, yang kumulatif beserta ribanya, terus membengkak, dan harus dibayar. Tercatat hingga Oktober 2024 saja, jumlah utang luar negeri Indonesia sudah mencapai US$423,4 miliar atau setara Rp6.856 triliun dengan menggunakan kurs Rp16.000 per dolar AS.

Mirisnya, jumlah ini juga masih diklaim aman. Selain karena ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah berupa infrastruktur dan nilai investasi jangka panjang diklaim masih lebih besar dari utangnya, juga karena porsi utangnya “hanya” 30,4% dari PDB. Angka ini jauh di bawah angka toleransi rasio utang dan PDB yang diatur dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60%. Pemerintah bahkan selalu beralasan posisi utang Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Sedangkan bagaimanapun, utang adalah beban yang akan membahayakan perekonomian. Betapa besar porsi APBN yang harus dialokasikan untuk membayar utang, baik utang lama maupun utang berjalan berikut bunga yang tidak ringan. Untuk anggaran belanja sebesar Rp3.624,4 triliun yang ditetapkan APBN 2025 saja, di dalamnya termasuk Rp1.353,2 triliun yang dialokasikan untuk membayar utang, yakni dalam bentuk cicilan pokok Rp800,3 triliun dan bunga Rp552,9 triliun.

Sisa anggaran belanja lainnya, alih-alih dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah malah fokus untuk membiayai proyek-proyek mercusuar berbasis investasi alias utang yang faktanya lebih banyak melayani kepentingan modal. Menghambur-hamburkan uang demi pemilu berbiaya mahal, juga mendanai program-program populis yang sangat pragmatis hanya demi memobilisasi dukungan. Itu semua di luar banyaknya fakta kebocoran dan inefisiensi anggaran yang juga diakui oleh pihak pemerintahan.

APBN Islam (Baitulmal)

Politik APBN seperti itu memang niscaya dalam sistem pemerintahan berparadigma sekuler kapitalisme neoliberal. Sistem politik dan ekonomi yang menopangnya tegak di atas asas kebebasan, terutama kebebasan kepemilikan sehingga APBN kehilangan aset-aset strategis (seperti SDA) yang harusnya menjadi sumber pemasukan yang besar karena dimiliki individu, bahkan asing. Sistem ini juga memosisikan negara sekadar sebagai regulator dan pelayan kepentingan para pemodal, sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat cuma jadi impian.

Berbeda jauh dengan Islam. Sebagai sistem hidup yang sahih dan sempurna, Islam juga memiliki regulasi tentang politik APBN yang dikenal dengan istilah baitulmal. Konsep tentang baitulmal ini bukan sesuatu yang baru karena sudah diterapkan sejak masa Rasulullah saw. hingga era kekhalifahan.

Salah satu referensi yang bisa dikaji adalah kitab Al-Amwal karya amir kedua Hizbut Tahrir Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah, serta kitab Muqaddimah ad-Dustûr yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir. Di sana dijelaskan bahwa baitulmal adalah institusi negara yang khusus menangani harta yang diterima negara dan dialokasikan bagi rakyat yang berhak menerimanya sesuai tuntunan syariat. Landasannya adalah QS Al-Anfal ayat 1 yang turun untuk mengatur harta rampasan Perang Badar, serta dalil lain yang berasal dari sunah dan ijmak sahabat.

Secara sederhana, syarak menetapkan tiga pos pemasukan baitulmal, yakni pertama, sektor kepemilikan individu, seperti sedekah, hibah, zakat, dsb. Khusus untuk zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain. Kedua, sektor kepemilikan umum yang haram diprivatisasi, seperti pertambangan, minyak bumi, gas, batu bara, kehutanan, dsb. Ketiga, sektor kepemilikan negara yang menjadi pemasukan tetap, seperti jizyah, kharaj, ganimah, fai, ‘usyur, dsb.

Adapun pengaturan belanjanya juga khas. Islam menetapkan soal kewenangan khalifah dalam mengatur belanja negara. Basisnya adalah prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya berdasarkan pada ketentuan syariat Islam. Misal, pos kepemilikan umum hanya digunakan untuk kepentingan maslahat umum, seperti untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, keamanan, subsidi BBM, listrik, juga termasuk biaya jihad, serta maslahat publik lainnya. Sementara itu, santunan bagi penguasa, gaji pegawai negara, hakim, dana kedaruratan, dll., diambil dari kepemilikan negara. Adapun harta zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf.

Politik APBN dalam Islam tidak bertumpu pada pajak dan utang. Pajak hanya ditarik jika baitulmal kosong itu pun sasarannya hanya orang kaya dari kalangan muslim. APBN Islam juga tidak mengenal skema defisit karena pos pemasukannya sangat banyak dan dikelola negara dengan penuh amanah dan profesional. Begitu pula pembelanjaannya diatur sedemikian sehingga seluruh urusan umat dan negara tertunaikan sesuai tuntutan syarak.

Potensi kebocoran, inefisiensi, dan intervensi asing benar-benar tertutup dengan dukungan penerapan sistem Islam lainnya, seperti sistem pendidikan dan i’lamiyah (kominfo), sistem penggajian, sistem birokrasi, sistem hukum dan sanksi, dll. yang mengondisikan individu dan masyarakat, termasuk para penguasa dan strukturnya ada dalam suasana iman dan hidup dengan tradisi amar makruf nahi mungkar.

Khatimah

Oleh karena itu, penerapan syariat Islam kafah dalam naungan sistem politik Khilafah menjadi kunci kembalinya kemuliaan dan kesejahteraan umat yang tidak bisa diwujudkan dalam sistem sekuler kapitalisme seperti sekarang.

Selama belasan abad, umat Islam tampil sebagai negara adidaya sekaligus pemimpin peradaban. Semua ini membuktikan janji Allah dalam Al-Qur’an, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96). [MNews/SNA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *