Menyoal Kepemimpinan Populis Otoriter Versus Kepemimpinan Islam

Menyoal Kepemimpinan Populis Otoriter Versus Kepemimpinan Islam

Penulis: Siti Nafidah Anshory, M.Ag.

Muslimah News, FOKUS — Kepemimpinan populis merujuk kepada gaya kepemimpinan yang menonjolkan prinsip-prinsip atau norma-norma bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat (demokratis), bukan kelompok elite. Namun, jika ditelisik, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya justru mengakomodasi kepentingan kaum elite, terutama kalangan pemilik modal yang jumlahnya sedikit.

Lantas, demi memunculkan kepatuhan terhadap prinsip atau norma yang sedang ditegakkan dan demi membangun kesetiaan kepada kepemimpinan tersebut, diterapkanlah nilai-nilai otoriter dengan segala bentuk dan variasinya. Bisa dengan mengedepankan pencitraan, menutup celah perbedaan dengan upaya penyingkiran dan penekanan, atau malah dengan merangkul semua kepentingan.

Efek dari kombinasi dua gaya ini, yakni populis dan otoriter, adalah hilangnya sistem pengawasan dan keseimbangan (check and balances). Penguasa dengan mudah mengeklaim bekerja demi kepentingan “rakyat” sehingga mereka dianggap pahlawan oleh sebagian rakyat. Padahal sejatinya, mereka sedang melegitimasi kepentingan segelintir elite dengan kekerasan yang dibungkus kebijakan-kebijakan populis.

Dalam jangka panjang, kebebasan sipil yang diagungkan demokrasi pun sedikit demi sedikit akan hilang dan garis antara kepentingan pribadi atau kelompok dan politik akan makin terbuka lebar. Alhasil, berbagai bentuk kezaliman dan ketakadilan berikut segala dampaknya pun, seperti kemiskinan, gap sosial dan problem lain akibat penguasaan aset-aset publik oleh pemodal, bisa berlangsung secara legal tanpa ada yang bisa mempersoalkan.

Keniscayaan dalam Sistem Sekuler

Saat ini, profil kepemimpinan populis otoriter bisa dikatakan sedang “tren” di dunia internasional. Hal ini niscaya mengingat sistem yang sedang ditegakkan sekarang, yakni sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal, kian menunjukkan borok-boroknya.

Para penjaga sistem ini, yakni para elite penguasa beserta kroni yang selama ini menarik keuntungan dari tegaknya sistem ini berkepentingan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankannya. Salah satunya adalah dengan menerapkan gaya kepemimpinan populis otoriter.

Mereka pandai memainkan perasaan masyarakat dan menggunakan berbagai keresahan masyarakat untuk menarik dukungan dan simpati, termasuk memilih narasi mempertahankan tradisi, nasionalisme, dan antikapitalisme. Mereka menggunakan segala power-nya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pembela kepentingan rakyat.

Ilmuwan politik Harvard Pippa Norris mengungkapkan fenomena ini mencuat di Amerika dan negara-negara Eropa sejak 2011. Pada 2019, ia menerbitkan opininya secara daring di The Washington Post dengan judul “Bukan hanya Trump. Populisme Otoriter Sedang Meningkat di Barat”.

Tulisan tersebut memuat poin data yang mencolok yang menyebut, selama dua dekade, para pemimpin otoriter populis—yang menyerukan nasionalisme dan tradisi, dan menyerukan permusuhan terhadap orang luar dan elite—telah menarik dukungan yang makin besar di seluruh Eropa dan Amerika, memenangkan kursi legislatif dan jabatan menteri, serta memperoleh kekuasaan pemerintahan. Trump adalah bagian dari gelombang itu, (Harvard Magazine).

Mereka, menurutnya, telah memanfaatkan keresahan masyarakat atas kondisi yang ada untuk meraih dukungan. Trump misalnya, telah memanfaatkan keresahan kaum tradisionalis di AS atas menguatnya ancaman budaya liberal seperti L*GTQ, kesetaraan gender dan ras, demokratisasi, kosmopolitanisme dan sejenisnya untuk menarik dukungan politik.

Kaum tradisionalis yang diidentifikasi sebagai mereka yang lebih tua, lebih berkulit putih, lebih pedesaan, dan kurang berpendidikan tersebut sangat takut jika nilai-nilai liberal itu menggeser nilai-nilai tradisional mereka. Mereka akhirnya cenderung beralih pada pemimpin yang kuat yang siap berjanji untuk menahan gelombang pasang tersebut, dan itu berhasil ditampilkan oleh Trump.

Ndilalahnya, fenomena ini juga terjadi di negara-negara lainnya, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam setiap kontestasi kepemimpinan, para calon pemimpin di Indonesia berusaha menarik perhatian masyarakat dengan memilih narasi yang dipandang menjadi keresahan rakyat. Lalu mereka berupaya mencitrakan dirinya seolah-olah merepresentasi kepentingan/harapan rakyat, serta siap melakukan perubahan sebagaimana yang diinginkan rakyat.

Tidak heran jika fenomena blusukan, penampilan religius, tawaran program-program populis dan pidato-pidato bombastis selalu mewarnai setiap pemilihan kepemimpinan. Para kontestan berupaya memoles diri mereka demi meraih simpati rakyat. Mereka didukung oleh sebuah tim yang siap memenangkan pertarungan, termasuk para buzzer dan tim propaganda.

Ketika mereka berhasil memegang kursi kepemimpinan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya pun cenderung pragmatis dan tidak mengarah pada solusi-solusi yang mengakar. Mereka tidak peduli dengan efek jangka panjang kebijakan-kebijakannya, yang terpenting mereka mendapat dukungan dari rakyat yang terbodohkan, setidaknya dalam lima tahun periode kepemimpinan.

Bahaya Kepemimpinan Populis Otoriter

Terkait hal ini, Pippa Norris dan Ronald Inglehart sempat juga menerbitkan tulisan di Cambridge University pada 2019 berjudul Cultural Backlash. Menurutnya, gaya populis otoriter ini telah mengganggu politik di banyak masyarakat, khususnya di dunia Barat. Sayang, ia tidak mampu menemukan akar persoalan karena ia menyebut bahwa yang terancam adalah sistem demokrasi liberal.

Norris dan Inglehart rupanya belum menyadari bahwa munculnya berbagai gaya dalam kepemimpinan, termasuk populis otoriter, justru lahir dari sistem demokrasi liberal yang sepaket dengan sistem sekuler kapitalisme yang ditegakkan selama berabad-abad oleh masyarakat Barat. Sistem ini telah menjadikan para pemilik modal sebagai sentral kepentingan, lalu dengan kekuatan modalnya mereka mengooptasi sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal karena dukungan rakyat dalam demokrasi bertumpu pada iklan, propaganda, dan pencitraan.

Dalam sistem sekuler liberal, tidak dikenal prinsip halal-haram. Peran agama disingkirkan dari kehidupan. Apa pun bisa dilakukan demi meraih kekuasaan, termasuk dengan menipu, berbohong, berkhianat, dan sejenisnya. Alih-alih menjadi alat untuk mengurus dan melayani rakyat, kekuasaan/kepemimpinan dalam sistem ini justru menjadi buruan karena menjadi alat meraih keuntungan. Tidak sedikit para pemilik modal yang siap menghamburkan uang demi meraih kekuasaan atau menyokong salah seorang kandidat saat pemilihan sebagaimana meja perjudian. Tidak heran jika kekuasaan yang diraih pun menjadi ajang bancakan bagi para pemilik modal.

Lalu saat berkuasa, berbagai kebijakan pun diatur sedemikian sehingga tidak tampak zalim terhadap rakyatnya, bahkan pro kepentingan rakyat. Ketika kezaliman itu sedikit demi sedikit terbongkar dan penguasa terbuka kedoknya sebagai “si raja tega”, rakyat pun kadung lelah dan apatis pada harapan akan adanya perubahan hakiki. Mereka sudah lama dibuat “ikhlas menerima keadaan” meski sebetulnya mengalami penderitaan. Mereka dibiarkan merasa cukup dengan perbaikan-perbaikan parsial. Mereka terjebak dalam narasi memilih pemimpin yang “mendingan”, daripada memilih jalan lain yang dipandang penuh ketakpastian.

Tengok saja hari ini, betapa banyak kebijakan zalim yang dibuat seakan dipenuhi rasa empati pada rakyatnya. Saat beban hidup rakyat sangat berat, diluncurkan program makan siang bergizi gratis. Saat buruh dan guru berteriak-teriak, UMP dan tunjangan guru pun dinaikkan. Saat rakyat hampir mati dicekik pajak, rencana kenaikan PPN 12% ditunda dan dananya dialihkan untuk subsidi listrik. Saat rakyat kecil kesulitan memiliki rumah layak, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dihapuskan.

Rakyat diberi hiburan sesaat agar lupa bahwa semua kesempitan hidup yang mereka alami bukan terjadi dengan sendirinya. Rakyat dibuat lupa bahwa  kemiskinan yang mendera, sulitnya lapangan kerja, harga-harga yang melambung tinggi, mahalnya biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan, rusaknya mental dan moral anak-anak mereka, dan hilangnya rasa aman di tengah-tengah mereka adalah akibat kebijakan struktural dan penerapan sistem hidup rusak, yakni sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal yang dijalankan para penguasa mereka.

Mereka benar-benar dibuat lupa bahwa sistem yang terus dipertahankan dari masa ke masa inilah yang justru menjadikan para pemilik modal leluasa merampok kekayaan alam yang sejatinya merupakan milik mereka dan merusak kehidupan mereka dengan berbagai kebijakan yang pro kepentingan mereka, termasuk kapitalisasi layanan publik yang membuat rakyat menderita.

Butuh Kepemimpinan Islam

Masyarakat Indonesia, bahkan dunia sesungguhnya bisa menjadi masyarakat yang sejahtera. Hanya saja, untuk mewujudkannya dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan menyadari posisinya sebagai pelayan dan penjaga umat sebagaimana yang ditetapkan Islam.

Islam telah menetapkan syarat-syarat pengangkatan seorang pemimpin (Khilafah), yakni ia harus muslim, laki-laki, balig, berakal, merdeka (bukan budak/berada dalam kekuasaan pihak lain), adil (bukan orang fasik/ahli maksiat), dan mampu atau punya kapasitas untuk memimpin. Dalam implementasinya, seorang pemimpin dalam Islam akan memiliki kepribadian Islam yang istimewa, yakni memiliki pola pikir (akliah) penguasa (sebagai raa’in/pelayan umat dan junnah/penjaga) sekaligus pola jiwa (nafsiah) seorang hakim yang adil bijaksana.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyyah Islamiyyah Jilid II menyatakan bahwa seorang pemimpin atau aparat negara harus memiliki tiga kriteria penting, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan al-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyat). Pemimpin seperti ini akan berupaya sekuat tenaga agar seluruh rakyat bisa sejahtera. Mereka tidak akan rela, apalagi merasa lega jika masih ada rakyatnya, meski hanya satu orang saja, yang tak terpenuhi hak-haknya.

Kepemimpinan seperti ini memang tidak akan muncul dalam sistem yang menjadikan sekularisme liberalisme sebagai asasnya. Oleh karena paham ini hanya menjadikan kepemimpinan sebagai urusan yang berdimensi dunia saja. Sementara, dalam pandangan Islam, kepemimpinan memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan ukhrawi.

Dimensi duniawi ditunjukkan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepemimpinan di hadapan masyarakat. Sementara dimensi ukhrawi (ruhiah) ditunjukkan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan peran kepemimpinan ini di hadapan Allah Swt..

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin yang pasti akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari).

Juga sabdanya, “Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslim dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada Hari Kiamat.” (Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim).

Hanya saja, konsep kepemimpinan dalam Islam bukan hanya berbicara soal siapa pemimpinnya, melainkan sepaket dengan sistem aturan yang ditegakkannya. Makna adil yang menjadi syarat khalifah, terkait dengan kesiapan khalifah untuk menerapkan hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Semua ini dijaga melalui mekanisme muhasabah dan amar makruf nahi mungkar yang terbuka lebar di tengah masyarakat atas penguasanya.

Khatimah

Penerapan aturan Islam kafah inilah yang akan menuntun pemimpinan atau khalifah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Bahkan penerapan Islam secara konsekuen dipastikan akan mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam.

Tinta sejarah telah mencatat kisah-kisah kekuatan, kezuhudan, keadilan, sikap santun dan pengorbanan para pemimpin Islam atas umat. Mereka berhasil mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup yang bisa dirasakan oleh rakyat secara orang per orang, sehingga rakyat pun rida dan mencintai mereka. Mereka bahkan telah sukses menghantarkan umat pada puncak peradaban, hingga umat Islam mampu tampil menjadi umat terbaik (khairu ummah) sebagaimana yang dikehendaki Rabb-Nya. “Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan di antara manusia….” (QS Ali Imran: 110). [MNews/TY-GZ]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *