Magang Berujung Perdagangan Orang

Magang Berujung Perdagangan Orang

Muslimah News, FOKUS — Kepolisian mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan puluhan mahasiswa di Makassar pada Jumat (22-11-2024). Para mahasiswa dijerat melalui program kerja musim liburan (ferienjob) di Jerman. Mereka dijanjikan untuk dipekerjakan sesuai dengan bidang studinya, tetapi setelah tiba di Jerman ternyata dijadikan pekerja kasar.

Ferienjob merupakan program di Jerman yang mempekerjakan mahasiswa pada masa libur kuliah, yaitu Oktober, November, dan Desember. Sebuah perusahaan membawa program ini ke Indonesia dan menggandeng beberapa perguruan tinggi, termasuk kampus di Makassar. Sebanyak 77 mahasiswa sudah berangkat pada 2023 dan kini sudah kembali ke tanah air.

Ternyata fakta yang dialami para mahasiswa di Jerman tidak sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan. Selain jenis pekerjaan tidak sesuai dengan program studi mahasiswa, nilai 20 SKS yang dijanjikan ternyata juga tidak terealisasi.

Beberapa kampus yang disebut terkait dengan kasus TPPO ini adalah Universitas Hasanuddin, UIN Alauddin Makassar, Universitas Fajar, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Mayoritas kampus tersebut membantah telah melakukan kerja sama dengan program magang ferienjob. Dirkrimum Polda Sulsel Kombes Jamaluddin menjelaskan bahwa para mahasiswa tersebut mengikuti ferienjob secara mandiri tanpa sepengetahuan kampus karena bukan merupakan program resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).

TPPO Skala Nasional

Kasus TPPO berkedok magang yang terungkap di Makassar sebenarnya merupakan bagian dari kasus TPPO berskala nasional. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan ada 1.047 mahasiswa menjadi korban ferienjob di Jerman. Kasus ini terungkap setelah empat mahasiswa yang sedang mengikuti ferienjob mendatangi KBRI Jerman.

Proses terjeratnya para mahasiswa dalam program ferienjob adalah karena mereka mendapatkan sosialisasi dari PT CVGEN dan PT SHB tentang program magang di Jerman. Mahasiswa yang ikut program harus membayar biaya pendaftaran Rp150 ribu dan pembuatan letter of acceptance (LOA) sebesar 150 euro (sekitar Rp2,5 juta). Setelah LOA terbit, mahasiswa harus membayar 200 euro (sekitar Rp3,4 juta) lagi untuk pembuatan working permit. Selain itu, para mahasiswa juga harus membayar dana talangan Rp30—50 juta dengan cara pemotongan gaji tiap bulan.

PT SHB bekerja sama dengan 33 perguruan tinggi. Salah satu poin kerja sama tersebut menyatakan bahwa ferienjob masuk ke program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Perusahaan juga menjanjikan gaji 2.000 euro atau sekitar Rp34 juta per bulan.

Setelah para mahasiswa sampai di Jerman, ternyata ferienjob tersebut hakikatnya bukan magang, melainkan kerja paruh waktu yang tidak terkait dengan akademik. Di sana, mereka malah menjadi pekerja kasar seperti mencuci piring di restoran, mengangkat kardus logistik, atau porter bandara. Jam kerja mereka mencapai 10—12 jam. Para mahasiswa juga harus membayar penginapan dan biaya hidup secara mandiri sehingga gaji mereka habis untuk biaya hidup, bahkan masih punya utang. Para mahasiswa mengalami eksploitasi secara fisik dan psikis.

Negara Lepas Tangan

Terjadinya kasus TPPO berkedok magang pada 2023 tersebut memunculkan pertanyaan di benak publik, bagaimana bisa begitu banyak mahasiswa terperangkap dalam TPPO dan bisa “lolos” magang ke Jerman, sedangkan negara “tidak tahu” dan kasusnya baru terungkap setelah ada korban yang melapor.

Berdasarkan kronologinya, perusahaan yang menjadi agen menggandeng banyak kampus dan menandatangani MoU. Perusahaan juga melibatkan “orang dalam”, salah satunya adalah guru besar Universitas Negeri Jambi Sihol Situngkir untuk mempromosikan program tersebut di berbagai kampus sehingga mampu meyakinkan mahasiswa. Karena percaya dengan Sihol, beberapa kampus mengizinkan mahasiswanya untuk berangkat magang ke Jerman, bahkan melakukan pelepasan secara resmi.

Ada juga kampus yang mengaku tidak terlibat dengan program tersebut karena mahasiswa berangkat secara mandiri, tidak melalui kampus. Namun, mahasiswa tersebut juga meminta surat keterangan ke kampus sehingga kampus bukan “tidak tahu sama sekali”.

Tindakan kampus yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan program ferienjob merupakan hal yang ironis. Kampus merupakan institusi yang berisi kaum intelektual sehingga seharusnya mengecek terlebih dahulu kondisi di Jerman, juga mengetahui isi surat kontrak yang ditandatangani perusahaan dengan mahasiswa, bahkan rekam jejak perusahaan yang mengirim dan menerima seharusnya sudah diketahui. Kampus juga seharusnya melakukan koordinasi dengan kementerian sehingga mengetahui legalitas program ferienjob. Jika sikap antisipatif tersebut dilakukan, negara tidak akan “kecolongan”, keberangkatan para mahasiswa bisa dicegah.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin kementerian tidak tahu tindakan kampus-kampus tersebut, padahal jumlahnya mencapai 33 kampus? Merespons kasus TPPO ini, Kemendikbudristek saat itu (April 2024) pernah menjelaskan program ferienjob bukan merupakan bagian dari program MBKM. Kemendikbudristek telah menolak program tersebut sebab kalender akademik di Indonesia berbeda dengan Jerman.

Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan setiap WNI yang bekerja di luar negeri, termasuk magang, harus tercatat pada sistem komputerisasi BP2MI agar memudahkan pengawasan dan perlindungan. Para mahasiswa peserta program ferienjob itu tidak tercatat dalam sistem BP2MI sehingga negara tidak bisa memberikan perlindungan secara utuh.

Pernyataan para pejabat tersebut menunjukkan bahwa negara lepas tangan terhadap kasus TPPO berkedok magang tersebut. Negara (kampus dan kementerian) lalai dalam mengurusi mahasiswa sehingga mereka menjadi korban TPPO.

Negara Mandul dalam Perlindungan Rakyat

Anehnya, pada 26 Maret 2024 Menko PMK Muhadjir Effendy justru menyatakan dirinya berharap agar kasus dugaan TPPO dengan modus magang ke Jerman dapat selesai secara damai, tidak berlanjut ke ranah pidana. Ia menilai tidak ada penyekapan, penyiksaan, dan eksploitasi seperti pada umumnya kasus TPPO.

Ia juga menilai ferienjob tidak ada masalah dan tetap bermanfaat meski tidak sesuai dengan bidang studi mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa perlu pengalaman yang berbeda. Ia bahkan menganggap ferienjob bagus sebagai bagian dari program pemagangan, hanya perlu dibuatkan prosedurnya.

Pernyataan Muhadjir ini menegaskan bahwa negara tidak sekadar lepas tangan, tetapi negara tidak membela para korban, bahkan terkesan meredam kasus tersebut agar tidak mencuat ke ranah pidana dan membela pelaku dengan menyebutnya sebagai program yang bagus.

Terjadinya kasus ini dan respons negara terhadapnya membuktikan lemahnya regulasi negara dalam melindungi mahasiswa. Undang-undang (UU) terkait ketenagakerjaan, MBKM, dan TPPO gagal mencegah terjadinya TPPO. Bahkan, UU yang ada mandul dalam menyelesaikan masalah sehingga kasus ini berlarut-larut sejak Oktober tahun lalu hingga kini, sedangkan para pelaku belum mendapatkan sanksi.

Pemagangan Rawan Eksploitasi dan TPPO

Terjadinya kasus TPPO berkedok magang tidak bisa dilepaskan dari program MBKM. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) diluncurkan pada 2021 sebagai bagian dari program MBKM yang diinisiasi oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 2020. Program ini memungkinkan mahasiswa magang di dunia industri dan dapat dikonversi menjadi nilai. Demi menyukseskan MBKM, kampus dan mahasiswa antusias mengikuti pemagangan.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, Pemagangan Nasional menjawab permasalahan ketersambungan antara lulusan dunia pendidikan yang belum dapat diterima industri (link and match) karena kurangnya keterampilan sehingga tidak siap memasuki pasar kerja.

Namun, pemagangan justru menyebabkan terjadinya praktik eksploitasi oleh perusahaan terhadap mahasiswa. Mahasiswa yang magang di dalam negeri kerap diperlakukan oleh perusahaan sebagai tenaga kerja gratis. Mereka mendapatkan beban kerja yang berat, tetapi tidak mendapatkan upah. Lebih parah lagi, mahasiswa yang magang di luar negeri justru dieksploitasi dan menjadi korban TPPO.

Magang dalam sistem sekuler kapitalisme hari ini membuka lebar potensi dan peluang eksploitasi tenaga kerja. Perusahaan memanfaatkan program MBKM untuk menekan biaya tenaga kerja, bukan untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna. Akhirnya mahasiswa menjadi tenaga kerja murah, bahkan gratis, untuk pekerjaan yang tidak relevan dengan studinya.

Kurangnya Pengawasan Pemerintah

Implementasi program magang MBKM sering tidak diiringi pengawasan yang cukup, baik dari kampus maupun kementerian yang membidangi pendidikan. Banyak kampus yang menganggap MBKM sebatas mengizinkan mahasiswa belajar di luar sehingga seolah-olah kampus tidak bertanggung jawab terhadapnya. Banyak pula kampus yang tidak memberikan pedoman tentang hal-hal yang harus dilakukan ketika magang sehingga mahasiswa kebingungan.

Akhirnya mahasiswa hanya bisa patuh pada kebijakan perusahaan, padahal sering kali kebijakan itu eksploitatif. Misalnya terkait deskripsi pekerjaan yang tidak jelas, jam kerja yang melebihi standar dan tidak adanya uang saku, padahal mahasiswa bekerja layaknya karyawan tetap. Sebagian mahasiswa sampai pada tataran burn out (kondisi stres kronis) menghadapi tugas magang. Memang ada tempat magang yang manusiawi, tetapi hal ini tidak menutup fakta bahwa banyak juga terjadi eksploitasi.

Sudah banyak kritik mahasiswa terkait adanya eksploitasi dalam pelaksanaan magang MBKM, tetapi sering tidak ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini akhirnya mengondisikan perusahaan untuk bertindak semena-mena.

Sikap pemerintah terhadap magang MBKM yang resmi saja abai seperti itu, apalagi magang yang tidak diakui sebagai MBKM sebagaimana kasus ferienjob, pemerintah makin tidak peduli.

Akibat minimnya pengawasan dari pemerintah, program magang rentan praktik TPPO. Dalam beberapa kasus, mahasiswa magang ditempatkan di lokasi yang jauh dari pengawasan, baik di dalam maupun luar negeri. Lemahnya pengawasan membuka peluang praktik TPPO, berupa penipuan kontrak, kerja paksa, atau bahkan eksploitasi seksual dalam kasus tertentu. Misalnya, para mahasiswi yang mengikuti ferienjob di Jerman diinapkan di satu ruangan dengan para pria asing.

Komersialisasi Pendidikan

Tidak dimungkiri bahwa mahasiswa magang memiliki literasi yang rendah terhadap hak dan kewajibannya sehingga membuat mereka rentan menjadi korban TPPO. Mereka juga terdominasi cara pandang kapitalistik sehingga terdorong faktor ekonomi, iming-iming pengalaman kerja, dan gaji yang menarik, lalu tergoda ikut program ferienjob. Namun, seharusnya kampus dan kementerian pendidikan memberikan bekal wawasan pada mereka sehingga lebih waspada. Sayang, hal ini tidak dilakukan oleh kampus dan kementerian karena keduanya juga memiliki orientasi materi.

Kampus dan kementerian pendidikan sering kali menjadikan program MBKM sebagai ajang untuk menjalin hubungan komersial dengan perusahaan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan mahasiswa. Akhirnya, pendidikan menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan industri daripada pengembangan mahasiswa. Ini terkait dengan konsep pendidikan ala kapitalisme yang berorientasi materi.

Program magang dalam sistem kapitalisme  justru membajak potensi mahasiswa. Alih-alih mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang mendukung ilmunya, para mahasiswa justru dieksploitasi untuk kepentingan industri. Ini sungguh berbeda dengan pendidikan dalam pandangan Islam.

Pandangan Islam terhadap Pendidikan

Islam memandang pendidikan sebagai kewajiban. Rasulullah saw. bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR Ibnu Majah no. 224).

Pendidikan juga merupakan kebutuhan pokok bagi tiap-tiap individu rakyat. Pendidikan sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Tanpa pendidikan, sebuah negara akan mudah untuk dibodohi, dikuasai, dan dijajah oleh negara lain.

Tujuan pendidikan menentukan orientasi sistem pendidikan. Tujuan yang kapitalistik akan menghasilkan sistem pendidikan yang berorientasi materi. Sedangkan tujuan pendidikan yang islami akan menjadikan orientasi pendidikan mengarah pada teraihnya rida Allah Taala.

Islam menentukan tujuan pendidikan adalah pertama, membangun kepribadian islami, yakni pola pikir (akliah) dan jiwa (nafsiah) bagi anak-anak umat; dan kedua, mempersiapkan anak-anak kaum muslim agar di antara mereka bisa menjadi para ulama yang ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu keislaman (ijtihad, fikih, atau peradilan), maupun berbagai bidang sains (teknik, kimia, fisika, atau kedokteran).

Islam menjunjung tinggi tujuan pendidikan ini sehingga strategi, kurikulum, maupun segala kebijakan pendidikan mengarah kepada pembentukan generasi yang berkepribadian Islam dan sekaligus ahli di bidangnya. Kualifikasi lulusan dalam sistem Islam bukan semata siap kerja, tetapi menjadi tenaga ahli di bidangnya sekaligus paham syariat.

Islam memosisikan negara sebagai pengurus (ra’in) dan menjadi penanggung jawab (mas’ul) urusan rakyat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Khilafah bertanggung jawab memimpin proses teraihnya tujuan pendidikan ini. Khilafah akan mentransfer tujuan dan orientasi pendidikan yang sahih ini kepada rakyat melalui sistem pendidikan yang berasas akidah Islam dan kurikulumnya bersandar pada tsaqafah Islam. Dengan demikian, siswa/mahasiswa menuntut ilmu karena dorongan ketakwaan dan orientasi mereka dalam menuntut ilmu adalah untuk meraih rida Allah. Mereka tidak akan tergiur dengan iming-iming materi (gaji besar, prestise, fasilitas, dll.) jika ternyata harus menabrak syariat. Bekal tsaqafah Islam yang diberikan di sekolah/kampus akan menjadi bekal siswa/mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan di masyarakat, baik penipuan, pelanggaran akad (kontrak), maupun yang lainnya.

Di dalam sistem Islam, siswa/mahasiswa adalah tanggung jawab sekolah/kampus yang menaunginya. Sekolah/kampus akan mengawasi dan melindungi anak didiknya, baik ketika sedang beraktivitas di dalam lingkungan sekolah/kampus, maupun di luar.

Jika menyelenggarakan pemagangan, sekolah/kampus akan memberikan ilmu dan tsaqafah yang mencukupi bagi peserta didik. Sekolah/kampus juga akan memberikan bekal administratif tentang hal-hal yang harus dilakukan selama magang dan yang terlarang. Sekolah/kampus akan berhubungan langsung dengan instansi/perusahaan yang menjadi tempat magang, tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini akan memudahkan komunikasi dan koordinasi sehingga mencegah terjadinya eksploitasi dan perdagangan orang.

Pihak yang mengurusi pendidikan dalam Khilafah adalah jihaz idary, khususnya Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan akan mengawasi dan memastikan sekolah/kampus me-riayah (mengurusi) tiap-tiap peserta didik. Departemen Pendidikan tidak akan memberi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi peserta didik melalui modus apa pun.

Pemagangan di luar negeri tidak akan dilakukan karena Khilafah akan mencukupi tempat magang di dalam negeri. Khilafah juga merupakan negara maju sehingga siswa/mahasiswa tidak perlu belajar di negara lain yang lebih maju. Justru Khilafah adalah negara maju yang menjadi destinasi negara lain untuk belajar.

Pemagangan dalam Khilafah akan dilakukan secara profesional, yaitu adanya kesesuaian antara bidang studi dengan tempat dan aktivitas magang. Hasilnya adalah peserta didik yang mumpuni dalam teori maupun praktik di bidang studinya.

Pelaksanaan magang akan dievaluasi secara berkala sehingga kekurangan pada aspek  administratif akan segera terkoreksi dan mendapatkan solusi. Khilafah juga memastikan kejelasan akad antara mahasiswa, kampus, dan tempat magang. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dipenuhi dengan makruf. Jika ada konflik antara peserta dan tempat magang, Khilafah akan menyelesaikan melalui mahkamah peradilan. Jika ada tempat magang yang melakukan eksploitasi terhadap peserta, Khilafah akan memberikan sanksi tegas.

Semua riayah (pengurusan) terkait pendidikan dan pemagangan tersebut dilakukan oleh Khilafah secara gratis, tanpa dipungut biaya. Jadi magang akan diselenggarakan secara gratis karena merupakan bagian dari layanan pendidikan.

Untuk membiayai itu semua, Khilafah menerapkan sistem ekonomi Islam yang memosisikan kekayaan alam seperti tambang, hutan, laut, sungai, gunung, danau dll. sebagai kepemilikan umum. Negara mengelolanya dan memberikan hasilnya bagi rakyat dalam wujud layanan publik, termasuk layanan pendidikan. Tidak heran, pendidikan dalam Khilafah bisa gratis sekaligus berkualitas. Peserta didik tidak perlu membayar mahal untuk mendapatkan pendidikan, semuanya gratis sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan solusi Khilafah ini, potensi mahasiswa akan diarahkan untuk membangun peradaban Islam nan mulia. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *