[Kabar] Penerima Beasiswa LPDP Tidak Harus Pulang ke Indonesia, Akademisi: Kegagalan Negara Mengelola SDM

Muslimah News, NASIONAL – Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak harus pulang ke Indonesia usai lulus kuliah.

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air. Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

“Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) Merah Putih,” ujarnya.

Ia pun menjamin tidak akan ada sanksi bagi para penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia. Ia turut memastikan bahwa tidak ada aturan dari LPDP yang mengharuskan mahasiswa untuk pulang ke Indonesia setelah lulus menempuh pendidikan di luar negeri.

Akademisi dari kampus di Surabaya Dr. Liliek Susilowati, M.Si. angkat bicara menanggapi hal tersebut. “Pernyataan Mendikti Saintek di atas menunjukkan selama ini negara gagal menjalankan perannya sebagai pihak yang seharusnya melakukan orkestra keahlian sumber daya manusia unggul untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat sehingga muncul keputusasaan dalam memanajemeni potensi sumber daya manusia unggul di negeri ini,” tuturnya kepada MNews, Ahad (10-11-2024).

Ia heran, negeri dengan sumber daya alam berlimpah yang semua itu membutuhkan tenaga ahli untuk pengelolaan yang membawa kesejahteraan rakyat, dikatakan tidak ada tempat untuk mengembangkan kemampuan.

“Tentu ada kesalahan besar yang harus dicari jawabannya. Lebih tepat jika dikatakan bahwa negeri ini tidak mampu mengelola sumber daya manusia agar mampu mengelola sumber daya alam,” kritiknya.

Tidak Bisa

Ia menyesalkan, SDM unggul yang dimiliki negeri ini tidak bisa menjadi pengelola SDA yang melimpah. “Pertanyaannya, SDA kita yang melimpah ini siapa yang mengelola, serta apakah pengelolaannya memperhatikan faktor keamanan bagi masyarakat?” tanyanya retorik.

Ia lalu membeberkan fakta buruk pengelolaan SDA di Indonesia saat ini. “Berita di negeri ini dipenuhi dengan berita derita rakyat akibat limbah operasi penambangan pada air sungai yang menjadi sumber penghidupan rakyat,” sesalnya.

Akibat pertambangan, ucapnya, masyarakat yang berada dekat pertambangan batu bara memiliki risiko kematian lebih tinggi akibat penyakit jantung, pernapasan, ginjal kronis, dan masih banyak lagi derita akibat pengelolaan SDA yang justru membawa kesengsaraan rakyat.

“Di sisi lain, rakyat di negeri ini dilanda kemiskinan beserta masalah turunannya seperti stunting, putus sekolah, dan kriminalisasi yang angkanya tidak bisa diremehkan. Problem yang begitu banyak dan kompleks ini menunjukkan betapa negeri ini sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli,” ulasnya.

Semua ini, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari diadopsinya kebijakan sekularisme kapitalisme dengan politik demokrasinya yang berkonsep negara hanya sebagai fasilitator sehingga negara memberikan hak pengelolaan SDA ke tangan individu, kelompok, atau pihak asing.

“Kebijakan yang lahir dari rahim demokrasi tidak pernah berpihak pada rakyat. Para kapital menjadi pihak yang hakikatnya mengendalikan negeri ini yang memandang segala sesuatunya dari aspek keuntungan para kapital. Jika sudah seperti ini, maka rakyat dipandang sebagai konsumen atas seluruh hajat pokoknya dengan para kapital sebagai produsennya,” bebernya.  

Masalah Besar

Ia berharap kepada para intelektual yang memiliki kadar berpikir di atas rata-rata, disertai dengan kejujuran pasti dapat melihat ada masalah besar di negeri ini yang menggurita. “Kita tentu tidak rela meninggalkan generasi kita terus terpuruk dalam jurang kehancuran dan kehinaan,” tandasnya.

Ia mengajak para intelektual berkaca pada kejayaan dan tingginya peradaban yang pernah tegak di muka bumi ini selama hampir 13 abad yang merupakan sistem warisan baginda Nabi Muhammad saw. yang disebut dengan Khilafah.

“Pada sistem Khilafah, negara bertanggung jawab mengurusi urusan rakyatnya dengan aturan terbaik, yang datang dari Zat Yang Maha Sempurna, Allah Taala. Sumber daya alam dalam sistem Khilafah dikelola negara yang hasilnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah saw. bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api,” jelasnya.

Ia melanjutkan, SDA yang berlimpah ditopang dengan kurikulum yang disusun untuk membentuk generasi berkepribadian Islam yang tangguh disertai penguasaan sains teknologi penopang peradaban mulia.

“Dari sistem Khilafah bermunculan ahli-ahli yang menguasai berbagai bidang, seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Qurra, Al-Battani, Ibnu Al-Haitham dan masih banyak lagi, yang karyanya hingga kini menjadi fondasi ilmu modern,” ucapnya mencontohkan. Hal ini, sambungnya, menjadikan kekhalifahan sebagai mercusuar dunia.

Sebagai penutup ia mengutip pernyataan sejarawan Barat, Will Durrant, dalam bukunya, Story of Civilization, “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka.” [MNews/IA]