[Kabar] Pengamat: Kesejahteraan Ibu dan Anak Adalah Tanggung Jawab  Negara

[Kabar] Pengamat: Kesejahteraan Ibu dan Anak Adalah Tanggung Jawab  Negara

Muslimah News, NASIONAL — Menyoroti harapan sebagian kalangan kepada Presiden Prabowo terkait kebijakan ibu dan anak, pengamat pendidikan Desi Dwi A., S.P. menyatakan, ini karena kesejahteraan ibu dan anak bukan hanya tanggungan suami, melainkan negara.

Ia memaparkan kepada MNews, Sabtu (2-11-2024), keluarga sebagai tempat bernaung ibu dan anak adalah institusi terkecil dalam sebuah masyarakat. “Tercukupinya kebutuhan mereka sepintas adalah tugas suami sebagai pemimpin dan pencari nafkah. Namun tidak bisa kita mungkiri, sulitnya lapangan pekerjaan, gelombang PHK, dan beratnya biaya hidup akibat tingginya harga barang kebutuhan, kesehatan, dan pendidikan membuat para ayah kelimpungan dalam menafkahi keluarga,” urainya.

Kondisi tersebut, sambungnya, menyebabkan para ayah mengalami stres tinggi, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-harinya. “Tidak jarang imbasnya adalah para anak tidak lagi mendapat figur ayah secara utuh, tetapi para ibu juga kehilangan sosok suami penyayang dan pelindung,” ujarnya.

Makin berat lagi, ungkapnya, jika ibu dipaksa harus turun tangan mencari nafkah karena tidak cukupnya penghasilan ayah. “Dampaknya, mereka harus meluangkan waktunya, baik di luar maupun dalam rumah untuk bekerja sehingga menambah beban pikiran para ibu dan berdampak pada perhatian dan perawatan kepada anak,” kata Desi.

Ia tidak menampik adanya pernyataan bahwa banyak ibu yang bekerja, tetapi anak tetap mendapatkan haknya dari ibu. “Memang bisa jadi demikian, tetapi pastinya beban para ibu akan makin berat, baik secara fisik maupun psikologis,” tuturnya.

Pemenuhan Kebutuhan Mendasar

Meskipun begitu, dalam pandangannya, negara seharusnya bertanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat dengan cara menjamin pemenuhan kebutuhan mendasar mereka. “Namun, memenuhi kebutuhan mendasar tersebut bukan dengan cara memberi makan siang gratis atau kredit perumahan rakyat dengan bunga ringan,” kritiknya.

Pemenuhannya, ia menguraikan, adalah dengan penyusunan berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan kekayaan negara. “Begitu pula kemudahan akses kepada barang dan sarana pemuas kebutuhan masyarakat, termasuk tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan secara cuma-cuma dan kemudahan akses kepada bahan pokok,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, merupakan tugas negara pula dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai bagi para suami, juga pembangunan sarana transportasi yang murah dan lancar demi mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak, bahkan keluarga.

Penerapan Politik Ekonomi

Desi menuturkan, kesejahteraan masyarakat ini erat kaitannya dengan penerapan politik ekonomi sebuah negara yang ditentukan oleh ideologi negara tersebut.

“Islam sebagai syariat yang paripurna tidak hanya mengatur amal seorang individu, tetapi juga mengharuskan negara membuat regulasi berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah,” ujarnya.

Negara dalam sistem Islam, ungkapnya, bertanggung jawab memastikan terpenuhinya kebutuhan asasi masyarakat, menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka, juga melindungi mereka dari serangan musuh. “Kepala negaranya bertugas sebagai raain, yakni pelayan bagi masyarakat,” jelasnya.

Syariat Islam, terangnya, menempatkan kewajiban menafkahi keluarga ada pada kaum laki-laki. “Jadi, negara akan memberikan jenjang pendidikan yang memadai secara murah, bahkan gratis sehingga para penanggung nafkah mampu memiliki kapasitas yang diperlukan dalam dunia kerja,” jabarnya.

Dunia pendidikan juga disediakan bagi kaum perempuan, tambahnya, agar mereka memahami tugasnya sebagai seorang muslimah dan memiliki keahlian sesuai minat masing-masing. “Apabila mereka ingin terjun ke dunia kerja tentu boleh asalkan mereka tetap melaksanakannya sesuai syariat Islam dan siapa pun tidak diperkenankan mengeksploitasi kinerja mereka,” bebernya.

Kemudian dalam sistem ekonomi, jelasnya, Islam mengatur bahwa tidak semua kekayaan boleh dimiliki individu. “Ada harta milik negara yang diperuntukkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Juga ada harta milik umum yang dikelola oleh negara seperti barang tambang yang hasil pengelolaannya bisa dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang memadai seperti rumah sakit, jalan raya, universitas, sekolah, dan sebagainya,” paparnya.

Sejarah mencatat, ungkapnya, dalam pemerintahan Islam, rumah sakit-rumah sakit dibangun dan dibuka secara cuma-cuma bagi masyarakat. “Awal abad VIII pada masa Dinasti Umayah telah dibangun rumah sakit Islam pertama yang disebut Bimaristan. Di sana diisolasi masyarakat yang terkena penyakit lepra untuk dirawat,” ujarnya.

Masyarakat yang lemah karena kekurangan fisik ataupun tidak memiliki penanggung nafkah, imbuhnya, akan ditanggung oleh negara. “Telah masyhur kisah Khalifah Umar bin Khaththab yang memasak makanan untuk seorang ibu dan anak-anaknya karena kemiskinan yang menimpa mereka,” jelasnya.

Ia menerangkan, sistem pertanian dan peternakan akan dikembangkan sedemikian rupa dengan teknologi mutakhir sehingga negara bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa harus mengandalkan impor dari negara lain.

Terkait sanksi, ia mengemukakan, jika masih terjadi tindak pidana oleh atau kepada anak, maka Islam telah memiliki sistem sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu. “Selama seseorang telah balig, berapa pun usianya, maka ia akan dikenakan sanksi yang tegas apabila telah terbukti bersalah,” ucapnya.

Selain itu, paparnya, Khalifah Umar bin Khaththab membatasi perjalanan jihad kaum laki-laki dalam meninggalkan keluarganya, yakni empat bulan. “Kebijakan ini memungkinkan bagi para istri dan anak untuk tetap merasakan kehadiran suami dan ayah mereka di tengah kesibukan kaum laki-laki berjihad dan menjaga negara,” tuturnya.

Terintegrasi

Desi mengatakan, inilah gambaran regulasi dalam Islam yang terintegrasi dalam sebuah sistem ketatanegaraan yang khusus dan berlandaskan syariat Islam kafah. “Regulasi ini tentu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, melainkan satu kesatuan dalam penerapan sistem politik dalam negeri dan politik luar negeri Islam,” jelasnya.

Untuk itu, ia menyatakan bahwa telah menjadi tugas muslimah dan kaum intelektual untuk memberikan pemahaman utuh tentang Islam kepada masyarakat agar mereka memahami Islam secara utuh dan benar. “Juga menanamkan kerinduan umat kepada penerapan syariat Islam, serta mengajak mereka untuk berjuang bersama mewujudkannya,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *