[Kabar] Praktisi: SDM Unggul Mustahil Tercapai Jika Pendidikan Mahal

[Kabar] Praktisi: SDM Unggul Mustahil Tercapai Jika Pendidikan Mahal

Muslimah News, NASIONAL— Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia (ALPTKI) atau LPTKNI menyelenggarakan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XI 2024 di Graha Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada 8—10 Oktober 2024 bertema “SDM Unggul untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Agenda ini terdiri dari beberapa kegiatan, mulai konferensi internasional, konvensi, pameran inovasi pendidikan, hingga IKN Goes to Campus, dan penandatanganan kerja sama.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris menyebut, SDM menjadi kunci pembangunan suatu negara. “Semoga rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini menjadi pijakan strategi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kualitas pendidikan dan SDM unggul di seluruh penjuru negeri,” ujarnya.

Mustahil

Namun, menurut praktisi pendidikan dan pemerhati generasi Dr. Retno Palupi, drg., M.Kes., hal ini mustahil tercapai jika pendidikan mahal. “Berharap mendapatkan SDM yang unggul di tengah biaya pendidikan yang sangat mahal, sungguh sulit untuk diwujudkan. Lihat saja demonstrasi yang dilakukan mahasiswa demi menuntut UKT yang ramah untuk mereka,” ujarnya kepada MNews, Ahad (27-10-2024).

Banyak perguruan tinggi, tambahnya, yang justru berlomba-lomba menaikkan UKT dengan alasan otonomi kampus. “Mahalnya UKT disebabkan karena pendidikan sudah masuk dalam sektor industri yang juga harus berhitung untung rugi,” ucapnya.

Memang, tuturnya, siapa pun tidak akan menolak jika SDM memiliki peran yang penting dalam peradaban. “Pembangunan SDM menjadi investasi strategis dalam memastikan kemajuan dan kemakmuran suatu negara dalam jangka panjang,” katanya.

Juga, lanjutnya, akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesempatan yang lebih baik bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan daya saing, dan sebagai penentu keberlanjutan pada masa depan dalam mengatur bumi dan seisinya.

“Hanya saja, berbicara pendidikan seharusnya tidak dalam kerangka bisnis, tetapi ini adalah kepentingan bersama untuk mendapatkan generasi yang berkualitas sehingga mampu memimpin negeri dengan mumpuni,” bebernya.

Pengaturan Islam

Sebaliknya, Retno menerangkan, ini berbeda dengan pengaturan pendidikan dalam pengaturan syariat Islam. “Islam menganggap kualitas SDM adalah aspek penting, tidak hanya sekadar slogan,” jelasnya mengutip QS An-Nisa ayat 9, “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Jadi, ungkapnya, haram bagi kaum muslim meninggalkan generasi lemah atau tidak berkualitas. “Dalam Islam, SDM yang berkualitas memiliki kepribadian Islam serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dibutuhkan sistem pendidikan yang adekuat (memenuhi syarat-red.) untuk membentuk generasi berkualitas ini. Keberadaan pendidikan pun wajib adanya dan harus dapat diakses secara mudah oleh seluruh masyarakat,” urainya.

Pendidikan dalam Islam, sambungnya, menjadi salah satu kebutuhan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah dengan konsep pelayanan.

“Jika tidak demikian, mustahil terwujud SDM berkualitas tinggi. Oleh karena itu, ada khalifah sebagai kepala negara sebagai penanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat. Kebutuhan pendidikan ini diberikan secara gratis, haram menjadikannya sektor jasa yang diperjualbelikan,” paparnya.

Lalu, ujarnya, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana biaya pendidikan diperoleh? “Dalam Islam, telah jelas ditetapkan ada baitulmal dengan anggaran negara berasal dari harta kepemilikan umum (seperti minyak, batu bara, timah, bauksit, hasil hutan, dll.-penj.). Ini menjadi sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan formal mulai tahap pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi,” jelasnya.

Seluruh pembiayaan pendidikan, lanjutnya, ditanggung oleh negara, bukan diserahkan kepada perguruan tinggi dalam konsep Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), bukan pula diambil dari sumber masyarakat.

“Masyarakat tidak dipusingkan dengan biaya pendidikan. Generasi yang memiliki potensi dan keinginan mengenyam pendidikan tinggi hingga S-2 atau S-3, dapat fokus menuntut ilmu, tidak perlu bingung dengan UKT dan lainnya. Tidak ada kasus siswa putus sekolah/kuliah akibat tidak punya biaya,” jabarnya.

Walhasil, ia menerangkan, dengan menggunakan sistem pendidikan Islam ini, Khilafah Islamiah mampu mencetak SDM berkualitas dan menjadi mercusuar kemajuan peradaban dunia.

“Pendidikan era Kekhalifahan Abbasiyah menghasilkan ilmuwan Al-Khwarizmi yang berjasa bagi ilmu matematika, menuliskan pemikirannya dalam sebuah buku yang menjadi dasar pengembangan aljabar dan algoritma matematika. Juga Al-Biruni, ilmuwan Islam penemu ilmu bumi sehingga menjadi Bapak Geodesi dunia,” tuturnya.

Dengan demikian, tandasnya, telah terbukti sistem pendidikan Islam dalam bingkai Khilafah Islam berhasil mencetak SDM unggul, tidak seperti sistem pendidikan hari ini. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *