Muslimah News, NASIONAL — Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai setelah Presiden melantik 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri.
Dalam analisisnya, Center of Economic and Law Studies (Celios), Kamis (17-0-2024), menerangkan bahwa mayoritas nama yang dipanggil mengisi kabinet berasal dari politisi dengan proporsi 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Proporsi profesional teknokrat sebesar 15,7%, TNI/POLRI sejumlah 8,3%, pengusaha 7,4%, tokoh agama 4,6%, selebriti 2,8%, dan akademisi 5,6%.
Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan bahwa pembagian jabatan ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan secara moral, tetapi juga berpotensi menciptakan pemborosan anggaran yang signifikan. “Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” ujarnya.
Celios menganalisis ada potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk. Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.
Pemborosan
Menyoroti hal tersebut, pakar ekonomi Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si., Ak.CA. sepakat bahwa pembentukan kabinet baru ini berpotensi menimbulkan pemborosan.
“Saya lihat memang betul-betul ini kabinet pemborosan. Akan terjadi pembengkakan anggaran untuk tunjangan menteri dan pejabat yang lainnya, termasuk wakil menteri yang jumlahnya melonjak luar biasa. Belum lagi biaya dan anggaran non-bujeter kementerian yang jumlah instansinya bertambah,” jelasnya dalam Kabar Petang: “Kabinet Baru, Tak Lincah dan Boros?” di kanal Khilafah News, Ahad (20-10-2024).
Menurutnya, ini pasti akan menimbulkan pemborosan yang luar biasa, sedangkan kinerjanya juga tidak akan berdampak signifikan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Arim mengulas, dari struktur kabinet, tampak ada upaya meminimalisasi potensi protes dari partai lain atau oposisi. “Semuanya dirangkul, bukan didasarkan profesionalisme. Itulah politik dagang sapi. Mereka kemudian bungkam karena diberikan jatah menteri, terutama bagi mereka yang mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Akhirnya, akan mengurangi sikap kritis di kalangan partai politik maupun masyarakat,” kritiknya.
Terlebih, dalam pandangannya, kebanyakan para menteri sebelumnya, tampak kinerjanya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan partainya atau kelompoknya.
“Ketika sebuah kebijakan tidak didasarkan profesionalisme atau tidak melaksanakan amanah, tunggulah kehancurannya. Begitu sabda Rasulullah saw.,” ucapnya.
Belum lagi, ungkapnya, makin banyak menteri, jelas akan membebani APBN sehingga pajak akan makin digenjot. “Rakyat pun terkena sasaran. Ini karena dari postur-postur menterinya, termasuk kebijakan ekonominya, semuanya masih menggunakan pola para kapitalis. Lebih fokus mengejar pajak dibandingkan dengan meningkatkan pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam makin diobral dan diberikan kepada swasta asing dan aseng,” cetusnya.
Kemudian, tambahnya, jika akan dilakukan pembangunan, lagi-lagi pasti akan menambah utang. “Itu kan beban lagi yang terjadi. Apalagi, rezim ini merupakan rezim kelanjutan [dari sebelumnya], maka saya lihat kemungkinan besar—kecuali ada manuver politik—proyek-proyek sebelumnya, seperti IKN, akan dilanjutkan karena di belakangnya ada kepentingan oligarki atau para kapitalis,” bebernya.
Jadi, ia menilai, kabinet yang dibentuk dan pemerintahan yang baru itu sama sekali bukan memberikan harapan baru, melainkan akan memunculkan kebohongan-kebohongan baru dan penindasan-penindasan baru.
“Ini karena sistem yang diterapkan masih sistem ekonomi kapitalisme dan orangnya juga tidak jauh berbeda karakternya dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya,” tandasnya. [MNews/RA]
