[Kabar] RI Raih Investasi Rp1.261 T, Akademisi: Dampaknya Eksploitasi SDA yang Merusak Ekosistem

[Kabar] RI Raih Investasi Rp1.261 T, Akademisi: Dampaknya Eksploitasi SDA yang Merusak Ekosistem

Muslimah News, NASIONAL—Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total aliran investasi di tanah air telah meraih Rp1.261,4 triliun atau naik hampir 20% secara tahunan (year on year/yoy). Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani mengatakan realisasi ini telah mencapai 76,4% dari target presiden, sebesar Rp1.600 triliun. Adapun, jika disandingkan dengan target renstra Rp1.239,9 triliun, realisasi Rp1.261,4 triliun ini telah melampaui target, hingga 101%. Inilah alasannya, pemerintahan Jokowi dianggap nyaris mencapai target.

Dampak

Melihat capaian investasi pemerintahan Jokowi mencapai Rp1.261 triliun, akademisi Dr. R.A. Vidia Gati, S.E.Ak., M.E.I. memaparkan beberapa dampaknya. “Pertama, dampaknya eksploitasi sumber daya alam merusak ekosistem lokal dan menimbulkan masalah seperti deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan tanah,” tuturnya kepada MNews, Jumat (18-10-2024).

Hal itu, jelasnya, terungkap dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menunjukkan Indonesia kehilangan hutan primer sekitar 270 ribu hektar pada 2022. “Kemudian banyak wilayah yang menjadi ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan investasi di sektor energi, khususnya batu bara menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca,” paparnya.

Di sisi lain, menurutnya, investasi di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. “Sebagian besar penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) masuk pada sektor manufaktur (logam dasar), pertambangan, dan listrik/gas,” tambahnya.

Kedua, lanjutnya, tidak semua investasi secara otomatis memberikan dampak pengurangan pengangguran. “Capaian investasi yang cukup besar menunjukkan Indonesia memiliki daya tarik sebagai tujuan investasi. Secara teori, investasi berpotensi untuk mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur. Namun, secara fakta tidak demikian,” terangnya.

Faktanya, katanya, tidak berdampak signifikan mengurangi pengangguran. “Apalagi, jika investasi yang masuk lebih berfokus pada sektor padat modal, seperti infrastruktur dan pertambangan yang tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Menurut laporan BPS, sektor-sektor yang paling menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor pertanian, perdagangan, dan jasa,” jabarnya.

Saat ini, ungkapnya, investasi tersebut investasi yang masuk cenderung diarahkan pada sektor industri berat dan infrastruktur. “Dalam paparan realisasi investasi di bidang hilirisasi menunjukkan sektor pertanian memiliki porsi 10,45% dari total nilai realisasi hilirisasi tahun 2020 sampai September 2024,” ungkapnya.

Ketiga, menurutnya, banyaknya investasi berkorelasi dalam menambah utang negara. “Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri (LN) mencapai USD403,1 miliar pada Juli 2023 dengan sebagian besar terkait proyek infrastruktur. Jika investasi tidak memberikan pengembalian yang cukup tinggi, maka beban utang LN akan makin sulit dikendalikan dan berisiko pada pada stabilitas ekonomi,” urainya.

Kapitalisme Vs. Islam

Sistem ekonomi kapitalisme, ujar Vidia, sangat memuja tingginya angka pertumbuhan ekonomi. “Investasi menjadi salah satu komponen dalam indikator pertumbuhan ekonomi. Hanya saja pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh, tetapi ketimpangan pendapatan tetap menjadi masalah,” jelasnya.

Ketimpangan ini, lanjutnya, bisa dilihat dari rasio gini yang merupakan alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran suatu wilayah. “Data BPS 2023 menunjukkan rasio gini Indonesia sebesar 0,38. Angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi,” imbuhnya.

Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, terangnya, ukuran kesejahteraan diberikan dengan ukuran yang jelas. “Sistem ekonomi Islam mengukur kesejahteraan dengan ukuran individu per individu. Jika masih ada individu yang belum dapat memenuhi basic need (kebutuhan dasar), artinya kerja pemerintah sebagai pelayan umat masih belum selesai,” lugasnya.

Pembangunan dalam sistem ekonomi Islam, jabarnya, tidak akan bertumpu pada investasi ataupun bantuan asing. “Bagaimana pun juga investasi asing menimbulkan dampak ketergantungan ekonomi yang justru membuat negara rentan akan perubahan investor asing,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, ada bahaya pada kedaulatan negara ketika investor asing sangat dominan pada suatu negara. “Sudah selayaknya tidak berpuas diri pada capaian-capaian tersebut. Ketika fakta di lapangan masih dijumpai angka pengangguran yang tidak bisa dikatakan kecil termasuk beban utang yang harus ditanggung,” tandasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *