[Kabar] Program Dana Moneter Internasional, Aktivis: Penyebab Kehancuran Ekonomi di Seluruh Dunia

[Kabar] Program Dana Moneter Internasional, Aktivis: Penyebab Kehancuran Ekonomi di Seluruh Dunia

Muslimah News, INTERNASIONAL — Pakistan kembali menerima bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) paket talangan senilai $7 miliar. Menanggapi kekhawatiran dampak ekonomi kebijakan IMF terhadap warga biasa, Nathan Porter, Direktur Misi Dana Moneter Internasional untuk Pakistan, menekankan perlunya sistem pajak yang adil dan efektif, yang menurutnya akan meringankan beban masyarakat sekaligus menghasilkan dana untuk kesejahteraan sosial.

Porter juga membahas tantangan yang dihadapi pertumbuhan ekonomi Pakistan, dengan menekankan peran pendukung IMF dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya investasi asing. Ia mencatat bahwa tinjauan pertama terhadap program utang yang sedang berlangsung akan dimulai pada bulan Desember, dengan hasil yang kemungkinan akan disampaikan kepada dewan pada bulan Maret atau April.

Terkait sektor pertanian, IMF telah merekomendasikan penghapusan bertahap sistem harga dukungan dan subsidi pertanian, dengan alasan bahwa program tersebut terutama menguntungkan petani yang lebih kaya sambil membebani petani kecil. Ia menyoroti bahwa skema ini telah berkontribusi terhadap meningkatnya utang di tingkat provinsi dan kenaikan harga tepung.

Aktivis muslim Pakistan Muhammad Affan menyatakan kepada Kantor Berita ideologis Pakistan, Ahad (13-10-24), bahwa program Dana Moneter Internasional adalah penyebab kehancuran ekonomi di seluruh dunia. “Krisis di Pakistan adalah hal yang biasa, dan bukan pengecualian. Ketentuan program IMF terutama menguntungkan pemberi pinjaman global daripada prioritas domestik,” ujarnya.

Program tersebut, jelasnya, mengalihkan sumber daya dari tujuan pembangunan yang penting ke pembangunan cadangan devisa. “Hal ini mendorong negara ke dalam siklus peminjaman dan pembayaran kembali, yang meningkatkan ketergantungan eksternal. Langkah-langkah untuk mengatasi lembaga keuangan yang kekurangan modal dirancang untuk melindungi kepentingan kreditur. Untuk mengelola pembayaran utang dan defisit fiskal, pemerintah berulang kali meminjam dari bank komersial, yang menciptakan lingkaran utang yang kejam,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, ada daftar panjang ketentuan mengenai ekonomi. Dana Moneter Internasional, katanya, bersikeras pada privatisasi perusahaan milik negara, termasuk entitas di sektor-sektor utama seperti pertanian, tekstil, manufaktur, dan pendidikan.

“Privatisasi melemahkan kemampuan negara untuk mengawasi industri dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi negara menjadi lebih bergantung pada pinjaman. Kondisi perdagangan dan pasar menguntungkan perusahaan multinasional besar, sehingga perusahaan lokal sulit bersaing,” jelasnya.

Perekonomian, paparnya, menjadi sangat bergantung pada impor dari negara-negara besar, terutama di sektor-sektor seperti energi, tekstil, mobil, elektronik, dan farmasi. Penghapusan subsidi mengalihkan lebih banyak beban kepada publik. Mengenai kebijakan ketahanan iklim, kebijakan tersebut lebih mengutamakan teknologi asing sehingga meningkatkan ketergantungan eksternal.

“Tenggelam dalam pinjaman berbasis bunga dengan ekonomi yang secara efektif digadaikan, pemerintah kemudian dapat menurunkan suku bunga dalam upaya merangsang investasi dan pertumbuhan. Terlalu sering, hal ini memicu ledakan jangka pendek diikuti oleh kejatuhan yang menghancurkan. Kemudian, pemerintah kembali ke pemberi pinjaman untuk mendapatkan lebih banyak pinjaman.  Program-program Dana Moneter Internasional merupakan beban bagi sebagian besar umat manusia,” simpulnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan IMF mengakibatkan realitas sosial ekonomi di Pakistan yang sangat mengerikan, yaitu adanya kesenjangan besar antara orang kaya dan massa yang berjuang.

“Biaya kebutuhan pokok telah meroket. Keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar sekalipun. Kenaikan tagihan listrik dan biaya transportasi yang tiada henti menambah beban. Bisnis merasakan tekanan karena permintaan konsumen menyusut, sementara biaya operasional melonjak, yang makin diperburuk oleh pajak yang tinggi. Orang-orang meninggalkan negara itu,” urainya.

Langkah-Langkah Khilafah

Affan menguraikan langkah-langkah yang akan ditempuh Khilafah untuk mampu menyelesaikan problem ekonomi negara melalui beberapa langkah.

Pertama, sebutnya, adopsi emas dan perak sebagai dasar perdagangan. “Pemerintahan akan mengakhiri pencetakan uang fiat tanpa henti, dan menghapus dominasi dolar sehingga perdagangan internasional menjadi stabil dan defisit perdagangan dapat dikurangi,” bebernya.

Kedua, lanjutnya,  Khilafah akan menolak semua pembayaran bunga (riba) dalam dan luar negeri, sehingga ekonomi terbebas dari beban utang yang menindas.

Ketiga, jelasnya, Khilafah akan membawa aset publik seperti energi dan mineral di bawah pengawasan negara sehingga mengurangi biaya bagi publik dan menghasilkan pendapatan bagi kas negara untuk mengurangi ketergantungan pada pajak dan pinjaman.

Keempat, ungkapnya, Khilafah akan menghapus pajak yang menindas dan menerapkan perpajakan Islam, termasuk kharaj, jizyah, dan zakat untuk memastikan pengumpulan pendapatan, tanpa membebani orang miskin dan terlilit utang.

Kelima, ucapnya, struktur perusahaan Islam dan hukum syariat yang mengikat kepemilikan tanah dengan pengolahannya memudahkan partisipasi dalam produksi pertanian dan industri.

“Tidak ada jalan keluar dari kesengsaraan ekonomi selain dengan mendirikan Khilafah (kekhalifahan) berdasarkan metode kenabian,” pungkasnya. [MNews/AH]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *