[Kabar] Aktivis: Pejabat Swedia Memperlakukan Muslim Penuh Kebencian

Muslimah News, INTERNASIONAL— Televisi Swedia STV dan TV 4 melaporkan bahwa Menteri Kesetaraan Gender Swedia Paulina Brandberg memberikan tekanan agar semua petugas layanan sosial mewaspadai gadis muslimah yang mengenakan pakaian muslimah.

Ia mengumumkan pada Sabtu pekan lalu bahwa staf yang ada di sekolah maupun berbagai layanan sosial harus terus melaporkan kecurigaan mereka yang ditujukan kepada remaja muslimah yang berkerudung. Kalau staf sekolah atau petugas layanan sosial tidak mematuhi ini akan mendapatkan sanksi.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Swedia Ebba Busch juga menulis di platform X terkait kebijakan asimilasi.

Menurut Ebba, jumlah orang yang mempraktikkan Islam di Swedia terlalu besar sehingga harus dihentikan. “Islam harus beradaptasi dengan nilai-nilai inti kita, yaitu sekuler, liberal, yang ada di wilayah Eropa,” tulis Ebba.

Disebutkan di tulisan itu, yang membuat Ebba marah adalah, dibandingkan dengan muslim lain di Eropa, muslim di Swedia lebih taat menjalankan syariat agama dan berpegang teguh pada identitas Islam.

Menurut Ebba, keadaan ini harus diakhiri dengan memaksa muslim beradaptasi dengan nilai-nilai Barat dalam program yang disebut asimilasi.

Penuh Kebencian

Aktivis muslimah Iffah Ainur Rochmah angkat bicara menyikapi masalah di atas. “Alih-alih mereka memberikan pelayanan, perhatian, dan jaminan pelaksanaan ibadah, pada warga negaranya yang muslim sebagaimana seringkali dilontarkan sebagai satu keunggulan masyarakat di Eropa. Sebaliknya mereka memperlakukan muslim yang menjadi warga negara mereka dengan sikap yang dipenuhi kebencian,” tuturnya di World View: “Anti Islam dari Kebijakan Asimilasi Swedia” melalui kanal Muslimah Media Hub, Senin (7-10-2024).

Iffah melanjutkan, pemerintah Swedia tidak ingin muslim berkembang dengan ketaatannya dan justru menginginkan muslim meninggalkan identitasnya sehingga tidak menjadi muslim yang taat kepada syariatnya.

“Kebijakan-kebijakan pemerintah Swedia itu adalah kebijakan anti-Islam yang sering kali diatasnamakan asimilasi, menghilangkan disintegrasi agar ada keterpaduan atau agar ada penyatuan di antara warga negara,” jelasnya.

Ia menyesalkan, narasi-narasi seperti ini diangkat ke dunia internasional untuk memberi kesan bahwa Swedia telah berlaku adil, padahal sesungguhnya kebijakan-kebijakan itu anti Islam.

Objektif

Iffah mengajak kaum muslim agar objektif menilai Swedia. “Swedia disebut sebagai negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia, dalam sistem kesehatannya, sistem pendidikannya, taraf kehidupannya secara ekonomi, kesetaraan pendapatannya, kestabilan politiknya, keamanannya dan seterusnya,” bebernya.

Namun, Iffah mengingatkan, sebagai seorang muslim tidak boleh melihat kualitas hidup dengan ukuran-ukuran materialistik atau pemenuhan kebutuhan secara fisik saja sebab Swedia termasuk negara yang anti-Islam sejak awal.

Ia membukakan fakta, Swedia adalah pemerintahan yang melegitimasi puluhan kasus pembakaran Al-Qur’an di berbagai kota di Swedia.

“Berbagai model pelecehan terhadap Islam, pembakaran Al-Quran, tidak menghilangkan status Swedia sebagai negara yang demokratis dan menjunjung HAM,” kritik Iffah.

Artinya, ia menegaskan, nature dari sistem pemerintahan sekularistis kapitalistis itu tidak pernah bersikap adil terhadap Islam.

“Kalau ada keadilan, itu bukan untuk umat Islam. Kalau ada diskriminasi, itu hanya berlaku untuk umat Islam. Kalau ada anti diskriminasi itu juga hanya berlaku untuk mereka di luar Islam,” bebernya.

Sporadis

Dalam analisis Iffah, jumlah kaum muslim di Swedia cukup besar, tetapi tidak bisa melawan kebijakan yang zalim karena perlawanan mereka bersifat sporadis, belum optimal menyatukan perlawanan.

“Organisasi Islam di Swedia menyebut bahwa jumlah muslim di sana mencapai satu juta. Berarti sudah hampir 10% dari jumlah keseluruhan penduduk Swedia. Ini kekuatan luar biasa kalau satu suara,” tandasnya.

Ditambah lagi, sambungnya, kaum muslim sangat dibutuhkan di Swedia. “Orang-orang Swedia tidak bisa hidup tanpa keberadaan kaum muslim di sana. Kaum muslim adalah bagian penting dari sektor transportasi, perawat kesehatan, pendidikan. Kaum muslim di sana itu bukan orang-orang yang menjadi trouble maker, mereka menaati ketertiban umum dalam masyarakat, mereka sama sekali tidak mengancam,” ulasnya.

Iffah berandai, kalau kaum muslim di Swedia bersatu akan bisa menghentikan kebijakan asimilasi yang dipaksakan pemerintah Swedia terhadap mereka.

“Kaum muslim di sana akan menjadi satu kesatuan kalau ada pembinaan secara pemikiran dan secara politik, dengan memahamkan bagaimana kewajiban terhadap Islam, bagaimana sikap Islam terhadap keadaan yang beraneka ragam, termasuk bagaimana pandangan Islam terhadap kaum muslim yang tinggal di negeri-negeri di mana penguasanya nonmuslim,” urainya.

Dengan pembinaan Islam yang dilakukan secara utuh dan pembinaan kesadaran politik, ucapnya, ini akan menuntun mereka memiliki perlawanan politik terhadap rezim-rezim yang mengatasnamakan demokrasi.

“Kesadaran politik yang berujung kepada adanya perlawanan politik akan menghantarkan kaum muslim bersatu dengan saudara-saudara mereka dari berbagai belahan dunia Islam maupun berbagai belahan dunia untuk memperjuangkan dan merindukan kembali hadirnya sistem khilafah. Hanya Khilafah yang sanggup menantang hegemoni kafir Barat yang menekan umat Islam dan anti-islam hari ini,” pungkasnya. [MNews/IA]