Penulis: Arini Retnaningsih
Muslimah News, FOKUS — Hari-hari ini media sosial dihebohkan produk dengan penggunaan merek beer, wine, tuak, dan tuyul yang mendapatkan sertifikasi halal BPJPH Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini mengundang berbagai reaksi mengingat persoalan halal adalah persoalan yang sensitif di tengah umat. Salah satunya adalah munculnya polemik antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan pihaknya sudah mengonfirmasi, mengklarifikasi, dan mengecek perihal tersebut, setelah beredarnya video terkait produk tersebut yang mendapat sertifikat halal BPJPH Kementerian Agama. Asrorun menyebutkan dari hasil investigasi dan pendalaman, terkonfirmasi bahwa informasi tersebut valid.
“Produk-produk tersebut memperoleh sertifikat halal dari BPJPH melalui jalur self declare tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI,” katanya, Selasa (1-10-2024).
Asrorun menjelaskan, nama-nama produk tersebut tidak dibenarkan sesuai standar fatwa MUI. “Penetapan halal tersebut menyalahi standar fatwa dan tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut,” ujar Asrorun (jpnn[dot]com, 1-10-2024).
Sementara itu, pihak BPJPH menyatakan, memang ada produk dengan nama-nama yang tidak sesuai aturan. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin menjelaskan, produk menggunakan kata “wine” yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa Kemenag. Contoh yang lain, produk dengan nama menggunakan kata “beer” yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah delapan produk. Sebanyak 14 produk, sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.
“Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain.” jelas Mamat (kemenag[dot]go[dot]id, 1-10-2024).
Data Mamat ini seolah membantah apa yang dikatakan Asrorun Niam Sholeh bahwa MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan produk. Menjelaskan hal ini, Muti Arintawati, Direktur LPPOM MUI menjelaskan bahwa yang menjadi masalah bukan di kehalalan produk, tetapi lebih pada persoalan teknis.
Wine yang muncul di daftar produk halal adalah nama warna red wine pada kosmetik yang sudah ditetapkan kebolehannya untuk digunakan dalam produk nonmakanan. Sementara beer, ternyata dua produk salah ketik, seharusnya beef, dan satu lagi adalah beer ginger yang sebenarnya adalah minuman jahe yang halal, tetapi perubahan nama produk yang baru tanpa kata beer belum dimasukkan dalam data (TV One News, 2/10/2024).
Persoalan penamaan, sebenarnya sudah ada aturannya dalam SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal, serta dalam Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Produk yang tidak dapat disertifikasi adalah nama produk yang mengandung nama minuman keras, mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, mengandung nama setan, yang mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan serta mengandung kata-kata berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno.
Sebagai contoh, nama-nama produk berikut tidak dapat diproses sertifikasi halalnya: rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol, rasa babi panggang, beef bacon, hamburger, hotdog, rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak, coklat Valentine, biskuit Natal, mie Gong Xi Fa Cai, dan sebagainya meskipun makanan tersebut menggunakan ingredient yang halal.
Namun, ketentuan tersebut mengecualikan untuk produk yang telah mentradisi (`urf), dikenal secara luas, dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao (halalmui[dot]org, 15-10-2019).
Dengan demikian, persoalan munculnya kata beer, tuak, wine, dan tuyul di daftar produk halal BPJPH sebenarnya hanya persoalan teknis terkait penamaan yang belum diterapkan secara sempurna, terutama produk yang mendapatkan sertifikat halal melalui mekanisme self declare. Namun demikian, persoalan ini tidak dapat dianggap sepele karena akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal yang diterapkan di Indonesia.
Persoalan yang mengemuka dari kasus ini adalah mekanisme self declare, yaitu pengajuan sertifikasi halal yang didasarkan pernyataan pemiliki usaha atas kehalalan produknya. Pernyataan ini akan diverifikasi oleh pendamping PPH dan diputuskan kehalalannya berdasarkan ketetapan Komite Fatwa Kemenag.
Sertifikasi halal self declare dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK.
Sebagai aturan yang baru disahkan, mekanisme ini rentan tersusupi kesalahan, baik dari pihak pemilik usaha yang tidak paham terhadap syarat kehalalan produk maupun pendamping yang belum memiliki pengalaman atau belum memahami aturan. Kasus serupa sebelumnya juga pernah terjadi dalam kasus wine halal yang dikeluarkan oleh BPJPH beberapa waktu lalu. Kasus tersebut berujung pada pencabutan sertifikasi halal, pemecatan pendamping halal, dan pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Pengusaha sering kali mengupayakan sertifikasi bagi produknya hanya untuk mendongkrak pembelian oleh masyarakat yang notabene mayoritas muslim. Kondisi ini memungkinkan pengusaha melakukan semacam “manipulasi” terhadap kehalalan produk, seperti melakukan sertifikasi hanya untuk satu periode dan selanjutnya tidak memperpanjang, yang penting masyarakat sudah menganggapnya halal. Ada juga yang mengganti bahan baku setelah sertifikasi selesai dan sebagainya.
Persoalan sertifikasi produk halal ini merupakan persoalan yang penting bagi umat karena terkait dengan jaminan aman dalam mengonsumsi produk, baik secara agama (halal dan tayib) maupun secara kesehatan. Islam telah menggariskan bahwa urusan umat semacam ini adalah tanggung jawab negara sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap agama.
Rasulullah ﷺ bersabda terkait dengan tanggung jawab pemimpin negara, “Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.“ (HR Muslim)
“Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.“ (HR Muslim dan Ahmad)
Laits bin Abi Sulaim meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab pernah menulis surat kepada para wali yang memimpin daerah, memerintahkan agar mereka membunuh babi dan membayar harganya dengan mengurangi pembayaran jizyah dari non muslim (Al–Amwaal, Abu Ubaid hlm. 265). Ini dalam rangka melindungi umat dari mengonsumsi dan memperjualbelikan zat yang telah diharamkan.
Mengingat jizyah adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara Islam, berarti negaralah yang memiliki kewajiban untuk menyediakan biaya penjaminan produk halal. Negara tidak boleh membebankan biaya ini pada pelaku usaha. Selain memberatkan, hal ini memungkinkan munculnya tindakan-tindakan penyimpangan aturan, seperti suap dan penipuan.
Orientasi pengusaha juga perlu mendapat perhatian negara. Dalam sistem sekuler kapitalisme, pengusaha sering kali mengupayakan sertifikasi bagi produknya hanya untuk mendongkrak pembelian oleh masyarakat yang notabene mayoritas muslim.
Kondisi ini memungkinkan pengusaha melakukan semacam “manipulasi” terhadap kehalalan produk, seperti mengganti bahan baku setelah sertifikasi selesai, menyembunyikan bahan-bahan yang memiliki titik kritis keharaman, dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam, pengusaha wajib disadarkan bahwa ia mempertanggungjawabkan kehalalan produknya bukan hanya pada umat, tetapi kepada Allah Taala, tuhannya umat.
Mekanisme seperti ini hanya bisa diwujudkankan oleh negara yang menerapkan sistem Islam. Negara Islam memiliki berbagai sumber pendapatan terutama dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak boleh diprivatisasi, melainkan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang hanya mengandalkan pajak sehingga tidak mampu menanggung biaya-biaya besar pengurusan urusan umat. [MNews]
