Muslimah News, NASIONAL — Potensi Bali yang sering dikunjungi wisatawan asing maupun domestik dan peningkatan pendapatan ekonomi menyebabkan dampak secara langsung terhadap lahan hijau di sana. Eksistensi lahan hijau seperti sawah mulai dialihfungsikan menjadi bangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan pariwisata Bali.
Merespons alih fungsi lahan hijau menjadi infrastruktur pariwisata, pakar lingkungan Dr. Elida Novita, S.T.P., M.T. angkat bicara. “Eksploitasi alam melalui alih fungsi lahan menjadi bangunan wisata hanya memberikan keuntungan [bagi] segelintir orang pemilik modal (kapitalis). Hal itu sangat bertentangan dengan Islam,” ujarnya kepada MNews, Senin (30-9-2024).
Menurutnya, upaya alih fungsi tersebut hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. “Perspektif regulasi sistem yang hanya mengejar keuntungan berisiko menghilangkan subak sebagai daya tarik wisata alami di Bali,” ujarnya.
Sawah di Bali, katanya, bukan hanya sekadar ekosistem penghasil padi, tetapi terikat dengan sistem irigasi subak yang merupakan bagian integral dari Tri Hita Karana, filosofi hidup masyarakat Bali. “Subak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, budaya, dan pariwisata di Bali,” ujarnya.
Ia menjabarkan, meskipun sudah ada regulasi yang dirancang untuk melindungi subak dan mencegah alih fungsi lahan, akan tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. “Tekanan datang dari pengembang, pemilik modal, penegakan hukum yang lemah, dan hampir tidak ada insentif ekonomi menarik dari usaha pertanian,” urainya.
Meskipun telah ada zonasi yang melarang alih fungsi lahan melalui RT/RW daerah, lanjutnya, industri properti selalu menawarkan harga tinggi sehingga petani tergoda menjual lahannya. “Hukum yang lemah di lapangan dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran tata ruang yang tidak dikenai sanksi tegas, sehingga aturan menjadi tidak efektif,” tegasnya.
Selama ini, imbuhnya, insentif ekonomi untuk petani dari pemerintah tidak pernah cukup menutupi keuntungan yang diperoleh petani dari pengembang. “Sehingga opsi meninggalkan lahan pertanian lebih sering terjadi dibandingkan mempertahankan lahan pertaniannya,” ucapnya.
Perspektif Islam
Kemudian Elida menjelaskan perspektif Islam memandang ahli fungsi tersebut. “Pelestarian lingkungan dan budaya merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Penjagaan keseimbangan antara manusia, alam, dan penciptaannya haruslah dilaksanakan untuk menjaga kepentingan bersama, sekaligus menolak tindakan yang menyebabkan kerusakan tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan,” jelasnya.
Islam memandang, paparnya, hak-hak masyarakat lokal harus dilindungi, termasuk hak atas lahan dan warisan budaya seperti subak. “Keadilan harus ditegakkan dalam Islam. Islam mengharuskan menjaga lahan pertanian dan sistem irigasi tradisional seperti subak agar tetap berfungsi secara produktif terutama untuk menjaga fungsi ketahanan pangan lokal,” paparnya.
Dari sisi insentif ekonomi, lanjutnya, pemerintah haruslah memberikan insentif yang jauh lebih layak kepada petani agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian karena tekanan ekonomi pengembang. “Islam mengedepankan kepentingan umat menjadi satu ciri penerapan ekonomi Islam yang layak diterapkan untuk seluruh umat manusia,” pungkasnya. [MNews/IK]
