Muslimah News, FOKUS — Menjelang Pilkada, Gen Z kembali menjadi sorotan. Pasalnya, kelompok anak muda yang lahir pada 1997—2012 menjadi kelompok kedua terbesar setelah generasi milenial. Berbeda dengan generasi milenial yang cenderung memiliki minat yang tinggi terhadap politik, Gen Z malah sebaliknya, yakni identik dengan buta politik.
Dengan begitu, pendekatan kepada Gen Z dianggap harus berbeda dan tepat. Pasangan bakal calon yang mampu meraih hati Gen Z pun dinilai sangat berpeluang memenangkan kontestasi. Kemenangan Pasangan Prabowo-Gibran, misalnya, disebut-sebut tidak bisa dilepaskan dari suara Gen Z. Survey Exit Poll Indikator Politik Indonesia mengatakan sebesar 71% responden yang merupakan Gen Z atau anak muda berusia kurang dari 27 tahun memilih Prabowo-Gibran.
Di sisi lainnya, diskursus fenomena kemunduran demokrasi (democratic backsliding) mengarah kepada harapan agar kaum muda dari kalangan Gen Z khususnya mahasiswa, bisa menjadi agen perubahan demokrasi. Sebabnya, karakteristik mereka yang cenderung memiliki kesadaran sosial yang tinggi, keterampilan teknologi, dan nilai-nilai yang progresif serta inklusif, menjadikannya berpotensi besar untuk membentuk dan memperkuat demokrasi, sekaligus mendorong perubahan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Pemerintah mengejawantahkannya dengan membentuk duta-duta demokrasi dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang bertugas menjadi amplifikasi wawasan politik demokrasi kepada teman-temannya. Sebagai contoh, KPU Jabar sudah mempersiapkan duta-duta demokrasi menjelang Pilkada mendatang.
Begitu pula parpol diharapkan mereformasi tubuhnya agar mampu mengakomodasi Gen Z, mulai dari pola rekrutmen, kaderisasi, hingga distribusi kader. Bagaimanapun merekalah yang nantinya akan menggantikan kepemimpinan hari ini yang dinilai telah cukup banyak merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lantas, benarkah demokrasi layak diperjuangkan? Mampukah Gen Z menjadi agen perubahan politik di tengah umat? Bagaimana pendidikan politik dalam Islam?
Dusta Demokrasi
Demokrasi tidak layak untuk diperjuangkan sebab kerusakan tatanan kehidupan saat ini justru lahir dari sistem politik demokrasi. Buktinya, sejak awal kemerdekaan hingga hari ini, demokrasi tidak mampu membawa rakyatnya pada kesejahteraan. Sebaliknya persoalan kehidupan umat kian rumit. Harga kebutuhan hidup semakin tinggi, pengangguran, kebodohan, kelaparan, hingga kriminalitas, angkanya terus naik.
Untuk itu, Gen Z hendaknya jangan terkecoh dengan mulut manis demokrasi yang menjanjikan kekuasaan di tangan mayoritas rakyat, sebab realitasnya tidaklah demikian. Semua itu adalah dusta demokrasi yang terus ditutupi oleh para punggawanya. Politik demokrasi adalah politik kotor yang hanya dilakoni para elite parpol yang berebut kursi jabatan. Jelas, sama sekali tidak berkorelasi dengan perbaikan kehidupan masyarakat. Buktinya, siapa pun pemimpinnya, nasib rakyat tetap sengsara. Realitas inilah faktor yang membentuk para pemuda malas berpolitik dalam sistem demokrasi meskipun mereka tidak memahami kesalahan demokrasi secara konseptual.
Demokrasi pulalah yang bertanggungjawab terhadap pola pikir para pemuda yang pragmatis sehingga mereka menjauh dari politik alias apolitis. Demokrasi memang mengajarkan yang demikian. Sebagai contohnya saat Pilpres 2024, koalisi parpol bukan berdasarkan pada kesatuan visi dan misi melainkan hanya kesatuan kepentingan parpol dalam mendapatkan kursi jabatan. Buktinya, partai Islam malah berkoalisi dengan partai sekuler yang pemimpinnya kerap melecehkan ajaran Islam.
Oleh karena itu, ketika kerusakan politik demokrasi kian terindra oleh para pemuda, hal itu bukanlah sebuah kemunduran demokrasi melainkan kecacatan demokrasi yang memang layak membuatnya ditinggalkan. Solusi dalam hal ini pun bukan dengan memperbaiki sistem, melainkan membuang dan menggantinya dengan sistem sahih yang mampu membawa kesejahteraan dan keadilan yang nyata pada umat.
Agen Perubahan
Untuk itu, hendaklah para pemuda jangan mau menjadi corong penguasa dengan turut menjaga eksistensi demokrasi. Hal itu sama saja dengan menjaga kepentingan para elite yang berkuasa, bukan kepentingan rakyat banyak.
Sebaliknya, Gen Z yang dianggap memiliki kepekaan yang tinggi terhadap isu sosial, seharusnya mampu membawa perubahan fundamental pada politik Indonesia, yakni perubahan dari politik demokrasi menjadi politik Islam. Ini karena politik demokrasi memiliki bahaya ideologis, yakni meletakkan sistem kufur sebagai pengatur umat manusia dan menjadikan kedaulatan di tangan rakyat padahal yang seharusnya mengatur umat manusia adalah penciptanya, Allah Swt.. Demikian halnya dengan kedaulatan alias kekuasaan tertinggi seharusnya bukan pada manusia melainkan pada syarak.
Demokrasi juga bukan jalan yang dicontohkan Rasulullah saw. sehingga sudah pasti tidak akan membawa pada keberhasilan dan keberkahan. Lihat saja saat penguasa yang menghambur-hamburkan uang puluhan triliun hanya untuk menyelenggarakan pesta demokrasi. Andai saja uang Rp76 triliun itu digunakan untuk subsidi sembako niscaya banyak warga miskin yang bisa makan layak dan bergizi.
Sedangkan politik Islam akan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah umat. Sebabnya, politik dalam Islam adalah mekanisme pengaturan seluruh urusan umat agar bisa terselesaikan. Kebutuhan umat akan terpenuhi dengan sebaik-baik pengaturan dari penguasa yang menerapkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai Khilafah. Lebih dari itu, politik Islam akan menciptakan suasana iman yang tinggi sehingga ketakwaan menjadi satu-satunya motivasi dalam berpolitik.
Ini sungguh berbeda secara diametral dengan politik demokrasi yang penuh dengan keculasan serta adanya penguasa yang abai terhadap kebutuhan rakyatnya. Dalam hal ini, Gen Z jangan sampai salah ambil. Sistem politik Islam adalah satu-satunya pilihan untuk belajar politik, bukan politik demokrasi. Selanjutnya, Gen Z juga layak menjadi agen perubahan. Mereka semestinya menjadi duta-duta Islam yang menyampaikan syiar Islam ke tengah-tengah umat.
Partai Politik
Dalam rangka memahami politik Islam, pemuda membutuhkan peran partai politik. Salah satu fungsi parpol dalam Islam adalah mengedukasi umat tentang politik. Sudah seharusnya pemuda bergabung dengan parpol sahih untuk turut berkontribusi membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mewujudkan tata dunia baru yang berbeda dengan model politik demokrasi.
Adapun kriteria parpol sahih yang harus dipahami pemuda, pertama, partai tersebut memiliki fikrah (ide-ide, pemikiran) yang jelas dan ideologi yang sahih, yakni Islam. Jika ada parpol Islam, tetapi ideologinya bukan Islam, tentu patut dipertanyakan landasan dalam menentukan visi dan misinya.
Kedua, parpol tersebut harus memiliki thariqah (metode) perubahan yang relevan dengan problematik sistem serta sesuai dengan metode dakwah Rasulullah saw.. Dengan begitu jelas, jika ada parpol—khususnya parpol Islam—yang masuk ke dalam sistem demokrasi, bisa dikatakan parpol tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw. karena beliau tidak pernah masuk ke dalam parlemen.
Ketiga, ikatan yang menghimpun para anggotanya haruslah akidah Islam karena merupakan satu-satunya ikatan yang mampu mengikat antaranggotanya dengan kuat. Selain akidah Islam jelas ikatan rapuh, misalnya ikatan kemaslahatan atau kebangsaan, yang keduanya batil dan bersifat sementara.
Keempat, para anggotanya memiliki kesadaran yang benar tentang fikrah dan thariqah partai, mereka juga diikat oleh akidah Islam. Dengan demikian, orang-orang yang menjadi anggota parpol bukan sekadar karena ketokohannya, kepakarannya, apalagi jabatannya, melainkan karena pemikirannya. Jika ada parpol Islam yang menerima keanggotaan dari nonmuslim, tentu patut dipertanyakan sebab sudah pasti kesadaran akan fikrah dan thariqah Islam tidak akan ada pada seorang nonmuslim.
Oleh karena itu, masyarakat jangan salah pilih parpol. Parpol sekuler—apapun latar belakang basis massanya—seharusnya juga tidak menjadi wadah perjuangan menuju perubahan. Ini karena parpol sekuler justru berfungsi untuk menjaga demokrasi agar tetap eksis di negeri ini. Sebaliknya, pemuda harus menjadikan parpol berideologi Islam sebagai wadah perjuangan untuk kebangkitan dan masa depan umat.
Tanggung Jawab Khilafah
Sebenarnya, pihak yang paling bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada umat, termasuk Gen Z adalah negara. Negaralah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan umat termasuk kebutuhan akan pendidikan politik. Kebutaan seseorang terhadap politik akan membahayakan diri dan negaranya karena hal itu bisa membuatnya memperjuangkan kebatilan, sebagaimana para aktivis demokrasi.
Tentu saja negara yang dimaksud dalam hal ini bukanlah negara demokrasi. Negara demokrasi nyata-nyata abai terhadap kebutuhan umat. Tegaknya sistem politik demokrasi pun memang bukan untuk kemaslahatan umat, melainkan untuk segelintir elite yang berkuasa. Di alam demokrasi itu sendiri, umat bahkan sengaja dibuat apolitis agar tidak bersuara kritis dan tidak menggangu kepentingan mereka di pemerintahan. Rakyat dalam sistem demokrasi hanya dianggap penting tiap 5 tahun sekali, yakni saat musim pemilu.
Lihat saja, duta-duta demokrasi dipilih semata untuk menyukseskan kontestasi, bukan untuk memberikan wawasan politik kepada rakyat. Begitu pula parpol sekuler yang malah tampak lebih sibuk mengupayakan berbagai cara sekadar agar suara Gen Z mendukung parpol mereka, alih-alih memberikan edukasi politik.
Semua itu tentu berbeda dengan sistem dalam negara Islam (Khilafah) yang akan melakukan pendidikan politik Islam kepada seluruh rakyatnya, termasuk para pemudanya. Umat Islam, termasuk Gen Z wajib berpolitik sesuai dengan tuntunan Islam. Dengan memahami politik Islam, umat akan tergerak untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam dan menyebarkan ke seluruh dunia.
Khatimah
Hendaklah Gen Z tidak mudah terbuai apalagi sampai terjebak oleh dusta demokrasi yang telah jelas menjadi akar persoalan runyamnya kehidupan hari ini. Yang harus dilakukan pemuda adalah melakukan perubahan politik di tengah umat dari politik demokrasi menuju politik Islam. Pemuda harus bergabung bersama parpol Islam ideologis yang mencita-citakan perubahan fundamental, yakni dari sistem kufur demokrasi menuju sistem Khilafah agar terwujud kehidupan umat yang adil dan sejahtera. Wallahualam bissawab. [MNews/KR-NA]
