Muslimah News, NASIONAL — Oktober 2024 akan menjadi bulan istimewa bagi calon-calon penguasa Indonesia. Tepatnya pada 20 Oktober telah dijadwalkan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu periode 2024 ini.
Bukan info pelantikannya yang menjadi bola panas untuk dibahas, pasalnya ada isu kuat akan adanya penambahan jumlah kursi menteri di kabinet baru Indonesia. Jumlah kursi menteri di kabinet presiden terpilih 2024—2029, Prabowo Subianto, dikabarkan akan bertambah dari 34 menteri di era Presiden Jokowi menjadi 40-an menteri. Artinya, akan terdapat penambahan jatah kursi sebanyak sepuluh lebih menteri di kabinet mendatang.
Wacana tersebut dinilai akademisi asal Yogyakarta Dr. Nuhbatul Basyariah, S.E.I., M.Sc. sebagai bentuk pemborosan anggaran dan rawan terjadi praktik politik balas budi. “Berapa pun yang akan ditetapkan, rencana penambahan kursi dan jabatan baru tidak boleh didasarkan pada politik balas budi. Akibatnya, hanya menghambur-hamburkan anggaran negara,” ujarnya kepada MNews, Sabtu (21-9-2024).
Menurutnya, potensi peningkatan beban biaya tunjangan dan gaji di APBN mendatang akan berdampak pada pajak. “Sumber utama pemasukan APBN adalah pajak. Khawatirnya nanti pajak akan dinaikkan karena penambahan jumlah menteri,” imbuhnya.
Prerogatif
Sistem demokrasi yang dianut Indonesia, menurut Nuhbatul adalah sistem pemerintahan presidensial, yakni pengangkatan menteri menjadi hak prerogatif presiden. “Presiden yang memiliki wewenang untuk mengangkat menteri-menteri yang akan memimpin struktur kelembagaan negara di bawah presiden dari orang-orang yang berkompeten dan ahli di bidangnya. Seorang aparatur negara memiliki tugas yang berat, membantu presiden melaksanakan pengelolaan atas urusan rakyatnya secara adil,” jelasnya.
Penambahan struktur, jabatan, dan pengangkatan orang yang akan melakukan tugas-tugas kenegaraan, tegas Nuhbatul , jangan sampai hanya karena bagi-bagi kursi. “Meski disangkal dengan ucapan klarifikasi, fakta menguatkan apa yang terjadi dalam sistem politik Indonesia hari ini. Keadilan hukum atas rakyat masih disangsikan. Dasar pengangkatan dan penempatan orang-orang dalam jabatan masih dan selalu jadi pertanyaan,” imbuhnya.
Struktur Khilafah
Nuhbatul menjelaskan, dalam pembentukan lembaga struktur negara dan pengangkatan pejabat dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada syariat Islam, yakni Khilafah, berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi. “Struktur jabatan yang efektif efisien adalah yang harus menjadi pertimbangan dalam dampaknya pada keterlaksanaan pengelolaan urusan rakyat. Beban keuangan otomatis akan mengikuti,” ujarnya.
Jumlah orang dalam struktur pemerintahan, paparnya, pasti berbanding lurus dengan jumlah kewajiban negara yang harus dibayarkan pada pejabat yang diangkat beserta staf-staf negara. “Asalkan seluruh permasalahan kehidupan rakyat yang menjadi tanggung jawab pengelolaan negara bisa ditangani oleh struktur yang ramping, mengapa mesti digemukkan?” tukasnya.
Dalam sistem pemerintahan Islam, jelasnya, kepala negara (khalifah) adalah penanggung jawab penuh seluruh pengelolaan urusan rakyat. “Diasumsikan, jika pemimpin negara mampu menyelesaikan sendiri seluruh pengelolaan urusan rakyat, maka hendaknya ia selesaikan sendiri tanpa mengangkat pembatu,” imbuhnya.
Namun, tambahnya, aturan syariat juga membolehkan pemimpin negara mengangkat orang-orang yang dipercaya dalam pengelolaan urusan rakyatnya. “Oleh karenanya, boleh mengangkat sesuai dengan kebutuhannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut. Jadi tidak ada dalam sistem pemerintahan Islam pengangkatan pejabat karena balas budi, apalagi transaksional. Jelas itu perbuatan yang melanggar syariat dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari perhitungan,” pungkasnya. [MNews/IK]
