Penulis: Ustazah Rahmah
Muslimah News, FOKUS — Perbincangan tentang sikap muslim terhadap nonmuslim masih sering muncul dan tidak sedikit yang menyudutkan Islam yang dituding intoleran. Terlebih jika sedang membahas tentang jihad, seolah-olah Islam itu kejam terhadap orang kafir. Padahal, jika saja mereka mau mendalami Islam, sesungguhnya Islam telah mengatur dengan sangat terperinci tentang cara bertetangga baik dengan orang kafir, bahkan tentang kerja sama dan melakukan perjanjian dengan negara kafir. Tentu saja bukan dengan sembarang orang atau negara kafir, tetapi semuanya ini diatur dengan detail oleh syariat Islam.
Hanya saja sebelum kita membahasnya lebih dalam, ada baiknya kita membahas tentang siapa saja yang terkategori orang-orang nonmuslim atau kafir itu agar lebih mudah untuk memahami pembahasan ini.
Kategori Kafir atau Nonmuslim
Islam telah sangat detail menjelaskan tentang siapa saja yang terkategori orang-orang kafir, sekaligus membahas dengan detail pula cara bermuamalah dengan mereka. Tidak dimungkiri bahwa istilah-istilah seperti kafir harbi, musta’min, dan ahli zimi merupakan istilah yang kurang dikenal umat Islam saat ini. Alhasil, merupakan hal penting yang harus dipahami oleh seorang muslim untuk membahas tentang siapa saja yang terkategori orang kafir dan cara bermuamalah dengan mereka.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya Asy-Syakhshiyah al-lslamiyyah Juz II menjelaskan dengan terperinci pembagian orang kafir serta perlakuan negara Khilafah dan umat Islam terhadap mereka. Orang kafir terbagi menjadi kafir harbi, musta’min, mu’ahid, dan ahli zimi. Lalu, seperti apa gambarannya dan bagaimana pengaturan Islam terkait dengan muamalah yang dilakukan negara Islam dengan negara-negara kafir tersebut?
Ketika Khilafah mengadakan perjanjian dengan suatu negara kafir, warga negaranya disebut kaum mu’ahidin. Negara ini disebut ad-daulah al-mu’ahidah (negara yang mempunyai perjanjian dengan Khilafah). Istilah lain kafir mu‘ahid, sebagaimana disebut oleh Al-Qayyim dalam kitab Ahkam Ahl adz-Dzimmah adalah ahl al-hudnah atau ahl ash-shulh. Orang yang tergolong mu’ahid ini tergolong kafir harbi hukman sebab hanya berakhirnya perjanjian dengan Khilafah, ía akan kembali menjadi kafir harbi sebagaimana kafir harbi lainnya yang negaranya tidak mengikat perjanjian dengan Khilafah.
Sikap Seorang Muslim terhadap nonmuslim,
Islam sebagai din yang sempura telah memberikan rambu-rambu kepada umat Islam bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang-orang kafir. Rambu-rambunya adalah sebagai berikut:
Pertama, sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa hanya Islam agama yang benar. Adapun selain Islam itu batil dan haram diyakini dan diterapkan. Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam.” (QS Ali Imrân: 19).
Juga firman Allah, “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” [Ali Imrân: 85].
Dengan demikian, kaum muslim harus menunjukkan jati dirinya sebagai muslim dan haram mengikuti dan menyerupai orang kafir, Rasulullah saw. bersabda yang artinya: Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. [HR Abu Dawud, no. 4031].
Kedua, haram menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, dan tidak memberikan wala’ ( loyalitas/ setia) dan kecintaan kepada orang kafir, “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”
Allah SWT berfirman yang artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (teman akrab; pemimpin; pelindung; penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. [Ali ‘Imrân/3: 28]
—
Ketiga, bersikap adil dan berbuat baik kepadanya dalam bermuamalah, selama orang kafir tersebut bukan kafir harbi. Firman Allah Swt., “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. [Al-Mumtahanah: 8]
Keempat, tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatannya, selama ia bukan kafir harbi karena itu merupakan kezaliman yang dilarang oleh syariat Islam, sebagaimana yang terdapat dalam hadis qudsi. Dari Abu Dzarr ra, dari Rasulullah saw., Allah berfirman, “Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku menjadikannya sesuatu yang diharamkan di tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi”. [HR Muslim, no. 2577]
Kelima, tidak boleh menarik zakat dan memberi zakat kepada nonmuslim, tetapi boleh memberikan hadiah kepadanya dan boleh juga menerima hadiah darinya.Sulaiman Rosyid dalam Fikih Islam menjelaskan bahwa zakat wajib diberikan hanya kepada orang Islam.
Rasulullah bersabda yang artinya: Tatkala Rasulullah mengutus Muadz ke Yaman, beliau memerintahkan kepada Muadz , “ Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka (orang-orang Islam). (HR Jamaah Ahli Hadis).
Keenam, haram menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir, Firman Allah, “Mereka (perempuan-perempuan yang beriman) tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. [Al-Mumtahanah/60: 10]
Sedangkan laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan musyrik, tetapi boleh menikahi perempuan ahli kitab. Allah Azza wa Jalla juga berfirman,
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.” [Al-Baqarah/2: 221].
Sedangkan tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab didasarkan firman Allah QS Al-Maidah ayat 5. Namun, harus diperhatikan bahwa dalam Islam pemimpin keluarga itu laki-laki dan mempunyai kewajiban untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah, bahagia dunia-akhirat. Karenanya tentu laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban menjadikan keluarganya menjadi keluarga bertakwa. Dengan demikian mengharuskannya mendakwahi isterinya agar masuk Islam. Bukan sebaliknya pernikahan dengan perempuan ahli kitab sebagai pintu pemurtadan suami dan anak-anaknya.
Sikap Kepala Negara terhadap Nonmuslim
Islam tidak hanya mengatur cara individu muslim bersikap terhadap nonmuslim atau orang kafir, tetapi Islam juga mengatur tentang cara negara atau kepala negara Islam bersikap kepada negara kafir dan orang kafir.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Syakhshiyah Islamiyah jilid II dijelaskan bahwa sikap negara muslim terhadap orang kafir harbi hakiki, yaitu yang menampakkan permusuhannya dengan umat Islam, bahkan menyerang adalah mendakwahi mereka dengan Islam, jika mereka menolak, bahkan melawan dengan peperangan, maka akan diperangi.
Rasulullah saw. bersabda, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, berarti mereka telah menjaga jiwa dan harta mereka dariku (Muhammad saw,), kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam serta hisab mereka diserahkan kepada Allah.” [HR Bukhâri].
Adapun kepada orang kafir yang mengadakan perjanjian (muahid) dengan daulah Islam atau kafir musta’min tidak boleh disakiti, dianiaya, atau dibunuh. Orang kafir musta’min yang telah mendapat jaminan keamanan dari pemerintahan Islam, mereka berhak tinggal di wilayah daulah Islam, tetapi tidak boleh lebih dari satu tahun. Sedangkan orang kafir muahid, mereka berhak mendapatkan pelaksanaan perjanjian dari pemerintahan Islam dalam waktu yang sudah disepakati, selama mereka tetap berpegang pada janji mereka tanpa menyalahinya sedikitpun, tidak membantu musuh yang menyerang kaum muslimin serta tidak mencela agama Islam.
Allah Swt. berfirman, “Kecuali orang-orang musyirikin yang kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya.” [QS At-Taubah: 4].
Sedangkan berkaitan dengan kafir zimi, maka mereka menjadi warga negara pemerintahan Islam. Karenanya mereka mendapat hak, perlindungan, dan penjagaan dari pemerintahan Islam. Ahli zimi yang mampu diwajibkan membayar jizyah dan tunduk terhadap hukum-hukum Islam yang diterapkan negara. Sebagaimana warga negara muslim, warga negara nonmuslim juga mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Pemerintahan Islam harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, dan harta bendanya.
Rasulullah bersabda, “Barang siapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang haq, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekalipun.” [HR Ahmad].
Selain itu, kafir zimi dibolehkan tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinannya. Demikian halnya berkaitan dengan urusan makan dan pakaian sesuai agama mereka dan tetap dalam koridor hukum syariat Islam. Urusan pernikahan dan perceraian antar-nonmuslim diperlakukan menurut aturan agama mereka. Sedangkan dalam bidang publik seperti muamalah, uqubat (sanksi), sistem pemerintahan, sistem perekonomian, dan sebagainya, negara menerapkan syariat Islam kepada seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim, tanpa kecuali.
Pemerintahan Islam akan menyejahterakan seluruh rakyatnya, baik muslim maupun nonmuslim dengan memberlakukan politik ekonomi dengan menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Pemerintah menyediakan pendidikan yang berkualitas dan gratis; layanan kesehatan berkualitas dan gratis; keamanan gratis; birokrasi, jalan, pasar, dan beberapa fasilitas umum yang lain berkualitas dan gratis. Sedangkan sandang, pangan, dan papan (perumahan) murah. Pelaksanaan politik ekonomi ini akan menyejahterahkan semua rakyatnya tanpa diskriminasi, baik muslim maupun nonmuslim. (Politik Ekonomi Islam, Abdurrahman al-Maliki)
Secara ringkas Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Islam, menjelaskan tentang rambu-rambu berkaitan dengan perlakuan terhadap warga negara nonmuslim, di antaranya a) Pemerintahan Islam akan menerapkan seluruh hukum Islam; b) Semua warga negara baik muslim, maupun nonmuslim mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan syariat Islam; c) Negara tidak boleh melakukan diskriminasi kepada warga negaranya, baik muslim maupun nonmuslim dalam masalah hukum, peradilan, dan urusan rakyat yang lain; d) Negara menerapkan syariat Islam atas seluruh warga negara baik muslim maupun nonmuslim.
Demikianlah Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa hubungan kaum muslim dengan orang kafir. Demikian pula, Islam mengatur khalifah atau negara Islam dengan orang kafir dan negara kafir. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
