Muslimah News, NASIONAL — Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia dan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo, Kamis (22-8-2024), merespons situasi genting di Tanah Air usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganulir putusan MK lewat revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Belakangan, DPR menghentikan pembahasan mengenai revisi ini.
Menanggapi hal tersebut, akademisi Meulaboh, Aceh, Luthfi, S.Pd.I., M.Pd. menjelaskan, para intelektual seharusnya menyuarakan perubahan ke arah Islam. “Para profesor dan intelektual memiliki peran krusial dalam menyuarakan perubahan hakiki, yaitu perubahan menuju penerapan Islam kafah, bukan demokrasi,” ucapnya kepada MNews, Ahad (25-8-2024).
Menurutnya, 120 guru besar UI bersuara adalah bukti kebangkitan intelektual tetapi yang menyedihkan adalah mereka masih terjebak demokrasi. “Bersuaranya para guru besar atas kegentingan politik ini menandakan kebangkitan kaum pemikir (intelektual) yang menghendaki adanya perubahan untuk mewujudkan kondisi bernegara yang berpihak pada rakyat. Namun, sikap tersebut seharusnya bukan menguatkan demokrasi,”
Kenyataannya, ungkapnya, demokrasi telah memorak-porandakan tatanan kehidupan, bukan hanya di sektor pendidikan, tetapi di semua lini kehidupan. “Sejatinya demokrasilah yang menjadi akar masalahnya. Demokrasi yang dijadikan alat oleh oligarki untuk memenggal kepentingan umat,” tukasnya.
Sebagai penjaga moral dan intelektual bangsa, jelasnya, para intelektual harus berani dan lantang mengungkapkan kebenaran ini. “Senja kala demokrasi sesungguhnya sudah di depan mata, dan hanya dengan penerapan Islam kafah, kita dapat mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi bangsa ini,” urainya.
Islam kafah atau penerapan Islam secara menyeluruh, menurutnya, bukan hanya sebuah solusi alternatif, tetapi merupakan satu-satunya sistem yang mampu mengatasi segala problematik yang diakibatkan oleh demokrasi. “Islam kafah menawarkan sistem politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan seluruh umat manusia,” bebernya.
Dalam Islam kafah, jelasnya, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menerapkan syariat Allah secara utuh, tanpa campur tangan kepentingan segelintir elite atau oligarki. “Oleh karena itu, profesor dan intelektual harus memanfaatkan keilmuan dan pengaruh mereka untuk membimbing masyarakat menuju pemahaman yang benar tentang Islam kafah,” pintanya.
Ia berharap, para intelektual harus menjadi pelopor dalam menginspirasi dan memobilisasi umat untuk memperjuangkan tatanan kehidupan yang harmonis, berkeadilan, mewujudkan kesejahteraan, dan kemaslahatan umat menjadi prioritas utama. “Inilah perubahan hakiki yang harus disuarakan oleh para intelektual sebagai wujud tanggung jawab mereka kepada umat dan kepada Allah Swt.,” tuntasnya. [MNews/IK]
