[Kabar] Pengamat: Program Mitra Tani Tidak Akan Berdampak Besar terhadap Ketahanan Pangan

[Kabar] Pengamat: Program Mitra Tani Tidak Akan Berdampak Besar terhadap Ketahanan Pangan

Muslimah News, NASIONAL – Untuk mengantarkan kebaikan bagi ketahanan pangan nasional, Perum BULOG (Badan Urusan Logistik) meluncurkan program Mitra Tani.

Direktur utama BULOG menyebut, tujuan dari program Mitra Tani adalah untuk bersama-sama dengan petani mengatasi problem yang mereka hadapi, seperti persoalan kesuburan lahan, kekurangan modal, masalah pupuk, benih, dan sebagainya.

Saat ini, sudah ada seribu hektare lahan sawah yang menjadi bagian dari Mitra Tani, dan BULOG berencana memperluas kemitraan hingga mencapai 200.000 hektare lahan pertanian.

Melalui program Mitra Tani ini, BULOG tidak hanya akan menyediakan input pertanian seperti bibit dan pupuk, tetapi juga akan melakukan pendampingan petani dalam praktek budidaya yang lebih baik serta membantu mengatasi persoalan-persoalan lainnya.

Program ini juga ditujukan untuk membantu menjawab persoalan ketahanan pangan secara keseluruhan di negeri ini dengan makin menyusutnya produktivitas pertanian karena berbagai macam faktor, mulai dari SDM, aspek lahan, input pertanian, hingga harga jual yang menekan para petani .

Tidak Berdampak Besar

Pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. menilai, program ini tidak akan berdampak besar terhadap perwujudan ketahanan pangan.

“Program ini hanya bersifat parsial, teknis, dan juga berpotensi tumpang tindih sehingga tidak akan berdampak besar terhadap perwujudan ketahanan pangan, apalagi kesejahteraan petani secara keseluruhan,” tuturnya kepada MNews, Selasa (13-8-2024).

Hal itu ia simpulkan dengan melihat dua realitas, pertama, terjunnya BULOG dalam program Mitra Tani ini adalah ranah hulu.

“Ini seperti mengonfirmasi ada kinerja Kementerian Pertanian yang lemah. Padahal selama ini Kementerian Pertanian adalah lembaga yang bertanggung jawab di ranah hulu ini,” imbuhnya.

Ia mempertanyakan, apakah kinerja Kementerian Pertanian tidak optimal di dalam mengurusi pertanian sehingga persoalan produksi tidak bisa teratasi dan akhirnya BULOG terjun ke ranah tersebut?

“Padahal jika kita cermati, skema kegiatan Mitra Tani pada dasarnya adalah program yang juga dikerjakan secara terintegrasi dari berbagai direktorat jenderal yang ada di Kementerian Pertanian,” tandasnya.

Kedua, ia juga mempertanyakan, ketika BULOG melakukan pendampingan kepada para petani, kemudian pemberian modal, dan saprotan untuk produksi para petani, apakah program-program ini sepenuhnya bermotifkan kepada pelayanan?

Ini karena, menurutnya, sebagai badan yang berbentuk perseroan umum, BULOG telah bertransformasi menjadi lembaga komersial sebagaimana BUMN lainnya .

“Secara nyata, BULOG memang telah menegaskan dirinya sebagai instansi operator yang target utamanya adalah bisnis,” imbuhnya.

Sekalipun BULOG masih memiliki fungsi Public Service Obligation (PSO), tetapi ia menilai, ini tidak berarti memberikan pelayanan tanpa kompensasi .

“Artinya bisa dikatakan, program pendampingan ini pun berjalan tetap dengan menggunakan itung-itungan bisnis di dalamnya,” duganya.

Dalam analisisnya, pemerintah kerap kali mengambil kebijakan bersifat pragmatis, parsial, egosektoral yang tujuannya untuk mengejar capaian kinerja kelembagaan, bukan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

“Dari seluruh kebijakan ini pada dasarnya bermuara kepada hal yang sangat fundamental, yaitu sistem dan konsep pengelolaan pertanian dan pangan yang dijalankan di negeri kita ini menggunakan konsep kapitalistik neoliberal,” simpulnya.

Ia menguraikan, sistem kapitalisme melahirkan sistem politik demokrasi yang menjadikan fungsi pemerintah seakan mandul dalam mengurusi rakyat, padahal kunci dari kemajuan dan kuatnya pertanian dan pangan di suatu negara berada di tangan pemerintah.

“Pemerintahlah yang akan menjalankan politik ekonomi untuk mencapai ketahanan ataupun kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani. Sementara itu dalam politik demokrasi, pemerintahan hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator,” bebernya.

Ia melanjutkan, hal ini tampak dari fungsi yang dijalankan oleh kementerian hingga ke dinas-dinas di daerah yang tidak hadir mengurusi kebutuhan rakyat, seperti memudahkan petani untuk mendapatkan lahan, penyediaan saprotan, permodalan, termasuk jaminan harga yang lebih menguntungkan.

“Dalam demokrasi, semua tanggung jawab ini dialihkan kepada pihak ketiga, yaitu operator alias korporasi. Padahal hakikat dari kehadiran swasta atau korporasi adalah komersialisasi kebutuhan rakyat,” kritiknya.

Selain itu, ia menerangkan, dalam sistem demokrasi menganut desentralisasi kekuasaan sehingga kewenangan terbagi-bagi kepada berbagai kelembagaan, akibatnya bukan mempercepat pengurusan hajat publik, justru memperlama bahkan menambah rumit.

Konsep Islam

Emilda lalu menawarkan konsep Islam yang bisa mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan saat diterapkan.

“Penerapan sistem Islam kafah meniscayakan hadirnya sistem politik Islam di mana pemerintah benar-benar memiliki visi riayah, yaitu pemerintah yang akan menjalankan peran politiknya secara benar sebagai ro’in (pengurus) dan sebagai junnah (pelindung) bagi rakyat,” paparnya.

Ia meyakini, ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. bahwa seorang imam atau khalifah itu laksana gembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap hewan gembalaannya.

“Pelaksanaan kedua peran ini (ra’in dan junnah-red.) akan mewujud dalam tanggung jawabnya secara penuh terhadap urusan pertanian dan pangan. Sebabnya, negara dalam Islam memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyat, bahkan memudahkan rakyat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kemampuan,” urainya.

Peran yang dijalankan oleh pemerintah Islam, sambungnya, sepenuhnya berorientasi kepada pelayanan dan steril dari unsur bisnis. “Ini dijalankan mulai dari level pemerintah pusat sampai kepada unit teknis pemerintahan,” tukasnya.

Kekuasaan dalam Khilafah pun, ucapnya, bersifat sentralistik sehingga tidak diperbolehkan adanya desentralisasi kekuasaan, yakni antar lembaga pemerintah di level kementerian atau desentralisasi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah .

“Untuk mendukung semua pelaksaaan program dan kebijakan yang dijalankan oleh seluruh instansi pemerintahan, negara Islam didukung oleh sistem anggaran yang berbasis baitulmal di mana pos pemasukan dan juga pengeluaran telah ditentukan sepenuhnya oleh hukum syarak,” jelasnya.

Dengan sistem penganggaran seperti ini, ia meyakini, seluruh kebutuhan rakyat pasti akan dipenuhi oleh negara berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhannya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *