Muslimah News, INTERNASIONAL — Ham*s dan Fatah telah menandatangani deklarasi pembentukan “pemerintahan rekonsiliasi nasional” sementara untuk Tepi Barat dan Gaza dalam sebuah pertemuan yang dimediasi Cina pada 23 Juli 2024 lalu.
Namun, menurut Direktur Forum Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi, deklarasi yang disebut Deklarasi Beijing ini tidak bisa dilepaskan dari kendali Amerika Serikat (AS).
“Harus kita pahami bahwa bagaimanapun yang masih mendominasi politik internasional sekarang ini adalah AS sebagai negara utama di dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara-negara besar yang lain, termasuk Cina, tidak akan bisa dilepaskan dari kepentingan dan kendali AS,” ulasnya dalam Kabar Petang: “Deal! Cina Satukan Ham*s-Fatah, Ada Pengaruh AS?” di kanal Khilafah News, Kamis (1-8-2024).
Ia mengutarakan, AS tidak akan membiarkan adanya kebijakan-kebijakan global yang dilakukan oleh negara-negara besar, seperti Eropa ataupun Cina yang bisa mengganggu posisinya sebagai negara utama dalam tatanan internasional.
Kepentingan AS
Oleh karenanya, ia mengungkapkan, patut diduga bahwa sesungguhnya ini sejalan dengan kepentingan AS karena tujuan rekonsiliasi tersebut adalah pembentukan pemerintahan persatuan di Palestina yang menyatukan Tepi Barat dan Jalur Gaza.
“Sejak awal, Amerika sebenarnya menginginkan adanya pemerintahan bersama di Palestina yang bisa dikendalikan oleh mereka. Selama ini, Tepi Barat bisa dikendalikan oleh Amerika karena di situ ada Fatah yang sejalan dengan kepentingan Amerika, tapi di Jalur Gaza, Ham*s tidak mudah untuk dikendalikan oleh Amerika,” bebernya.
Bahkan, dalam analisisnya, diduga pula tujuan deklarasi ini untuk mereduksi peran Ham*s dan mengendalikan Gaza yang sejalan dengan kepentingan AS dan Zion*s sendiri. “Apa yang dilakukan Cina “bisa berjalan” karena adanya lampu hijau dari AS, meskipun AS tidak secara terbuka menyatakan seperti itu,” ucapnya.
Farid menjelaskan bahwa sejak lama AS menginginkan adanya dua negara di sana yang disebut solusi dua negara. “Jadi, ini sejalan sebenarnya dengan solusi AS, sementara Cina tentu punya kepentingan juga. Cina ingin menjadi negara besar yang—paling tidak—bisa mempengaruhi AS dalam tatanan global secara politik,” ungkapnya.
Memang, lanjutnya, secara ekonomi Cina bisa berkompetisi dengan AS, tetapi secara politik internasional tampaknya Cina ingin punya peran lebih besar.
“Namun, perlu kita catat, AS terkadang menggunakan kekuatan negara lain untuk kepentingannya. AS dalam konflik ini tidak bisa dianggap netral karena mendukung Zion*s,” cetusnya.
Kesadaran Politik
Oleh karenanya, Farid mengatakan, untuk menolong Palestina, Gaza, dan Masjidilaqsa harus ada kesadaran politik dari umat Islam di Palestina, termasuk faksi-faksi di Palestina, terutama Ham*s yang memperjuangkan pembebasan Palestina.
“Pertama, perjuangan Palestina itu harus lepas dari campur tangan internasional karena di balik itu, baik melalui Cina maupun Rusia, sesungguhnya terjadi bunuh diri secara politik. Ini karena di belakangnya pasti ada kekuatan-kekuatan besar,” urainya.
Menurut Farid, seharusnya mediasi-mediasi seperti ini ditolak Ham*s karena di belakangnya itu pasti ada kepentingan negara-negara imperialis.
Kedua, ucapnya, harus dipahami bahwa pemerintahan baru yang dibentuk itu sejalan dengan kepentingan AS dan berarti sejalan dengan solusi dua negara.
“Ini solusi yang tidak menyelesaikan masalah karena tetap mempertahankan eksistensi penjajah [Zion*s] Yahudi,” ujarnya.
Untuk itu, ia menegaskan, solusi ke depan adalah solusi yang harus menghilangkan eksistensi penjajah Yahudi.
“Nah, tidak ada jalan lain, kecuali menyerukan panglima-panglima perang kaum muslim untuk jihad fi sabilillah sekarang dengan menggerakkan pasukannya membebaskan Palestina,” ungkapnya.
Hal ini, tambahnya, membutuhkan persatuan kaum muslim. “Inilah solusi masalah Palestina. Karena masalah Palestina adalah masalah penjajahan, maka hanya bisa diselesaikan dengan mengusir penjajahnya,” pungkasnya. [MNews/RA]
