Muslimah News, NASIONAL — Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini dalam Sekolah Demokrasi (Sekdem) secara daring (26-7-2024) mengatakan, demokrasi Indonesia saat ini brutal dengan politik uang dan kaum intelektual harus menemukan inovasi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, akademisi Dr. R.A. Vidia Gati, S.E. Ak., M.E.I. menegaskan, begitulah demokrasi, hanya menjanjikan kesejahteraan semu. “Tidakkah fakta-fakta ini makin jelas menunjukkan, demokrasi hanya menjanjikan keadilan dan kesejahteraan semu,” tutur Vidia kepada MNews, Rabu (31-7-2024).
Adanya tuntutan pada intelektual, menurut Vidia, menunjukkan kegerahan mereka akan apa yang sedang terjadi saat ini. “Praktik uang mahar terjadi karena partai mendapatkan uang dari sana. Funding (proses pengumpulan dana-penj.) partai dan inovasi seperti pemilihan langsung diharapkan dapat menghilangkan terjadinya politik uang. Untuk melihat persoalan ini sebenarnya tinggal merunut, apakah proses demokrasi memang membutuhkan uang secara brutal atau istilahnya high cost politics?” tanya Vidia.
Vidia lantas mempertanyakan, apakah sistem dengan biaya mahal ini melahirkan orang-orang pilihan terbaik sekaligus aturan terbaik? “Atau malah sebaliknya, justru orang-orang yang terpilih adalah mereka yang kuat di pendanaan untuk bisa maju ke bursa pemilihan, dan aturan yang dilahirkan tidak steril dari intervensi pesanan?” ungkapnya.
Ia membeberkan bahwa memang setiap orang yang ingin maju dalam pemilihan bursa anggota dewan harus mempersiapkan dana yang sangat banyak. “Data dari Prajna Research Indonesia menunjukkan, dana yang harus disiapkan untuk calon anggota DPR RI adalah Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar; calon anggota DPRD Provinsi adalah Rp500 juta s.d. Rp1 miliar; calon anggota DPRD kabupaten atau kota adalah Rp250 s.d. 300 juta,” paparnya.
Sambil mengutip data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2023, yang menunjukkan terdapat 791 kasus korupsi dan 1.695 menjadi tersangka, ia mempertanyakan, bagaimana kinerja tata kelola dalam mekanisme ini.
“Sungguh kondisi yang sangat menyedihkan. Jika sistem yang ada saat ini belum mampu mewujudkan harapan umat dengan alasan kita “belum kafah” menerapkan demokrasi, maka negara kampiun demokrasi yang menjadi kiblat selama ini juga menghadapi masalah yang sama,” tegasnya.
Vidia menegaskan pendapatnya dengan menyodorkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center 2023 kepada penduduk Amerika tentang bagaimana pandangan mereka terhadap uang dan politik.
Hal penelitian itu, lanjutnya, menunjukkan beberapa fakta, di antaranya adalah 85% orang mengatakan bahwa biaya kampanye politik menyulitkan orang-orang baik untuk mencalonkan diri; 63% berpendapat sebagian besar pejabat yang terpilih mencalonkan diri untuk mendapatkan banyak uang; sekalipun dibuat undang-undang untuk mengurangi peran uang dalam politik, 21% menyatakan hal ini tidak mungkin dilakukan.
Penelitian itu, ungkapnya, juga menemukan bahwa masalah terbesar yang dihadapi pejabat terpilih adalah terlalu dipengaruhi uang dan mereka bekerja tidak untuk orang-orang yang mereka wakili. “Delapan dari sepuluh orang mengatakan bahwa orang yang berdonasi untuk kampanye politik memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan yang diambil anggota kongres,” bebernya.
Hanya Islam
Vidia menegaskan, hanya dengan sistem pemerintahan Islam, yakni kedaulatan ada di tangan syarak pintu negosiasi hukum mampu ditutup. “Sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Rasulullah saw., yakni kedaulatan di tangan syarak sudah cukup menutup peluang manusia melakukan negosiasi hukum atau membuat aturan hanya untuk kepentingan individu atau sekelompok orang,” jelasnya.
Demikian pula keberadaan partai dalam Islam, katanya, semata-mata karena melaksanakan perintah Allah, yakni amar makruf nahi mungkar. “Bukan menjadikan partai sebagai ajang untuk mendapatkan dana dan memperkaya diri, tetapi secara sadar setiap orang yang tergabung dalam partai adalah karena ingin menunaikan kewajiban dakwah, sangat jauh dari tujuan materi. Lebih-lebih bisa berlaku sebaliknya,” tukas Vidia.
Dalam melaksanakan dakwah, katanya, justru pengemban amanah dakwah harus rela mengorbankan hartanya karena rida Allah saja yang dituju. “Kondisi seperti ini memang sangat sulit terealisasi dalam sistem hidup yang menjadikan materi sebagai asas segala sesuatu, tetapi dengan menjadikan Islam sebagai acuan, apa yang tidak mungkin menjadi pasti karena inilah pengaturan yang sudah diamanahkan kepada umat Islam. Tinggal umat Islam bersegera untuk menerapkan syariat Islam ini secara sempurna,” tandasnya. [MNews/IK]
