[Kabar] Forum Muslimah: Demokrasi Ilusi, Perjuangkan Islam untuk Perubahan Hakiki

[Kabar] Forum Muslimah: Demokrasi Ilusi, Perjuangkan Islam untuk Perubahan Hakiki

Muslimah News, NASIONAL — Pemilu dan demokrasi kerap menimbulkan kekecewaan, tidak terkecuali di kalangan intelektual dan aktivis. Bahkan, pada awal tahun ini, para intelektual melakukan aksi dan menyampaikan keprihatinannya terhadap sistem politik hari ini yang menampakkan kecurangan dan kejanggalan dalam prosesnya.

Tambah lagi, persoalannya pada setiap pemilu, suara rakyat diperebutkan—sebagaimana slogan demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”—, tetapi ketika pemilu sudah selesai dan yang terpilih sudah melakukan tugasnya, justru undang-undang dan kebijakan yang dilahirkan tidak berpihak kepada rakyat.

Keadaan ini mendorong para intelektual dan aktivis untuk membahasnya dalam FGD Intelektual dan Aktivis Muslimah Indonesia: “Tinggalkan Demokrasi, Perjuangkan Islam Kafah untuk Perubahan Hakiki”, Ahad (7-7-2024), yang dilaksanakan secara hibrida. Peserta yang hadir sekitar seribu orang dari Sabang hingga Merauke dengan peserta luring sekitar 70 muslimah, 500 peserta daring, dan sekitar 500 peserta melalui nonton bareng.

Fakta Demokrasi

Acara ini mengungkapkan berbagai fakta tentang demokrasi yang senyatanya hanyalah ilusi untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan, serta jalan perubahan hakiki yang mestinya ditempuh untuk memperoleh keberkahan dan Sang Pencipta, Allah Swt..

Diawali penjelasan dari aktivis dakwah nasional Ratu Erma Rachmayanti yang menekankan bahwa tidak ada kebaikan pada sistem buatan manusia yang lahir dari kepentingan hawa nafsu, seperti sistem demokrasi yang justru menuhankan akal manusia.

Untuk itu, tambahnya, kalau umat Islam menginginkan perubahan hakiki, hal tersebut hanya bisa terjadi jika umat menerapkan syariat Islam yang caranya sudah dituntunkan oleh Rasulullah saw..

“Rasulullah saw. telah memberikan panduan bagaimana perubahan peradaban itu dari Makkah jahiliah menuju kehidupan beradab di Madinah al-Munawwarah,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, hadir pula aktivis muslimah Palestina Ummu Akram. Ia membeberkan, setelah perjanjian Oslo 1993, Palestina mencoba membangun institusi nasional, mencapai kemerdekaan, serta mengadopsi demokrasi.

Namun, urainya, demokrasi yang dikatakan bisa memberikan kedaulatan malah menjadi jalan penindasan bagi suara-suara yang menyerukan Islam dan membawa aspirasi Islam.

“Kegagalan demokrasi di Palestina bukan karena belum sepenuhnya diadopsi, bukan pula karena institusinya masih lemah, tetapi karena karakter dari demokrasi itu sendiri, yaitu aturan buatan manusia yang lemah yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan sempit,” ucapnya.

Senada dengan hal itu, akademisi Prof. Elisa Julianti, M.Si. menilai, kekuasaan yang diperoleh dari sistem demokrasi, bukan untuk menyejahterakan masyarakat.

“Dalam pelaksanaannya, proses demokrasi sering terpotong hanya dari rakyat saja. Sementara itu, prinsip oleh dan untuk rakyat sering terabaikan karena dimanipulasi oleh penguasa. Kekuasaan yang diperolehnya justru bukan untuk menyejahterakan masyarakat, bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan dijadikan jalan untuk menumpuk kesejahteraan pribadinya,”ungkapnya.

Ketidakpuasan terhadap demokrasi, paparnya, telah meningkat di seluruh dunia dengan hanya 45% masyarakat yang melaporkan bahwa mereka puas dengan cara kerja demokrasi di negara mereka.

“Demokrasi adalah satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup kapitalisme. Oleh karenanya, kapitalisme Amerika memainkan peran penting dalam gerakan “Selamatkan Demokrasi”,” ujarnya.

Jebakan

Akademisi Prof. Dr. Masroro Liliek Ekowanti, M.Si. juga menyerukan agar berhenti berpikir melakukan perubahan melalui jalan demokrasi. Menurutnya, hampir semua negara di dunia masuk spider trap (jebakan laba-laba-red.) demokrasi melalui nation-state (negara bangsa-red.).

Secara historis, tuturnya, diadopsinya demokrasi di negeri-negeri Islam berkaitan dengan  keruntuhan sistem Islam atau Khilafah. “Penghapusan sistem Khilafah dilakukan sebagai bagian dari syarat yang diajukan oleh Inggris untuk mengakui kekuasaan Mustafa Kemal Attaturk atas negara Turki,” paparnya.

Ia membeberkan fakta, kebijakan negara sekuler membuat sistem sosial menjadi rusak, L68T merajalela, sistem ekonomi diribakan, bukan hanya bank ribawi tetapi judol dan pinjol juga tumbuh subur. “Oleh karena itu, stop berharap kepada demokrasi. Allah tidak menghendaki seperti itu,” tegasnya.

Hal ini dikuatkan pengamat politik Siti Muslikhati, S.IP., M.Si. yang menyatakan bahwa proses perubahan yang ditawarkan demokrasi adalah jebakan bagi umat Islam. Ini karena, sambungnya, dalam mekanisme pengambilan kebijakan di legislatif, yang dipakai adalah suara mayoritas.

“Seolah kita diberi kesempatan, tetapi kita dijebak agar terus mempertahankan demokrasi, kemudian secara perlahan dan halus untuk meninggalkan Islam,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, sudah saatnya, intelektual dan aktivis tidak terjebak dalam gerakan perubahan yang ditawarkan demokrasi. “Demokrasi tidak perlu diselamatkan, tidak perlu dipertahankan, dan tidak perlu dijaga. Yang harus dilakukan adalah mengganti sistem demokrasi dengan sistem Islam,” tandasnya.

Mengembalikan Penerapan Islam

Mencermati hal tersebut, akademisi Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak. menguraikan, problematika utama kaum muslim adalah mengembalikan penerapan Islam dalam kehidupan negara dan masyarakat, serta mengangkat seorang khalifah untuk seluruh kaum muslim. Ia mengutip QS Ali Imran: 104,

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Untuk itu, jelasnya, harus ada kelompok di dalam umat Islam yang menjalankan kewajiban ini, dan ini sedang dilakukan oleh sebuah partai poltik ideologis internasional. “Bukan partai ini yang menentukan metode syar’i untuk menegakkan Khilafah, melainkan syaraklah yang menentukannya, beserta sirah Rasulullah saw.,” terangnya.

Ia memerinci cara Rasulullah dalam pendirian negara yang didahului oleh permintaan Nabi terhadap bantuan dari mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan.

“Nabi meneruskan permintaannya hingga Allah Swt. memudahkan dengan meridai kaum Ansar hingga mereka berjanji setia pada Baiat Aqabah kedua,” ujarnya.

Ini terjadi, sambungnya, setelah Mush’ab ra. berhasil dalam misinya yang telah Rasul tugaskan di Madinah al-Munawwarah, yakni menciptakan opini umum Islam di sana sehingga opini publik berpadu dengan pertolongan kaum Ansar. 

“Kemudian, Rasulullah saw. mendirikan negara di Madinah dengan baiat yang murni dan sambutan hangat dari penduduk Madinah al-Munawwarah,” tuturnya.

Oleh karenanya, ia berharap para intelektual dan aktivis memahami agenda proses perubahan yang sedang berjalan di tataran global.

“Juga memahami proses ekskalasi perubahan tersebut di Indonesia, melakukan konsolidasi sesama intelektual muslimah untuk berkontribusi nyata, serta terlibat dalam proses perubahan hakiki dunia Islam,” pungkasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *