Pendewasaan Usia Perkawinan Akan Menekan Angka Kematian Ibu? Hanya Asumsi!

Pendewasaan Usia Perkawinan Akan Menekan Angka Kematian Ibu? Hanya Asumsi!

Penulis: Halima Noer

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Di Indonesia, berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) atau Sistem Pencatatan Kematian Ibu Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu (AKI) pada 2022 mencapai 4.005 dan pada 2023 meningkat menjadi 4.129. Angka ini tergolong cukup tinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lalu berupaya menekan angka kematian tersebut melalui program pendewasaan usia perkawinan.

Dikatakan bahwa menikah di atas usia 20 tahun adalah kunci menekan AKI. “Idealnya kalau ingin menurunkan angka kematian ibu, maka usia pernikahan harus dinaikkan juga supaya jangan melahirkan di bawah usia 20 tahun. Ini yang menjadi perhatian kita,” kata Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin.[1]

Program pendewasaan usia pernikahan ini sudah berjalan cukup lama. Namun nyatanya, AKI masih tergolong tinggi. Kemenkes RI mencatat bahwa AKI pada 2022 berkisar 183 per 100 ribu kelahiran. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan Malaysia dengan AKI 20 per 100 ribu kelahiran.[2]

AKI di Indonesia tergolong tinggi di Asia Tenggara, menempati peringkat tiga tertinggi dari 10 negara pada 2020.[3] Masih tingginya AKI ini tentu menimbulkan pertanyaan, mampukah pendewasaan usia pernikahan menekan tingginya AKI?

Hanya Asumsi

Sesungguhnya, anggapan bahwa pendewasaan usia perkawinan akan mampu menekan AKI, hanyalah asumsi. Nyatanya, penyebab utama kematian ibu bukan karena faktor usia ibu yang masih terlalu muda sehingga organ reproduksinya belum siap untuk hamil dan melahirkan. Penyebab utamanya adalah karena buruknya layanan kesehatan yang didapatkan para ibu sejak hamil hingga saat melahirkan maupun pascamelahirkan.

Dikutip dari laman kemkes.go.id, menurut dr. Gde Suardana, Sp.O.G., F.IND-INF, dokter di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, ada dua faktor utama yang menyebabkan AKI di Indonesia masih tinggi, yaitu terlambat menegakkan diagnosis dan terlambat untuk merujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana lengkap. Kedua faktor ini jelas berkaitan dengan layanan kesehatan.

Untuk mencegah itu, Kemenkes telah membuat program ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan atau mengakses pelayanan kesehatan pada kehamilan minimal enam kali. Saat melakukan kontrol kehamilan, minimal dua kali ia diperiksa oleh dokter, yakni saat kunjungan pertama pada trimester pertama dan saat kunjungan kelima pada trimester ketiga.[4]

Realitasnya, tidak semua ibu hamil mendapatkan kemudahan mengakses layanan kesehatan tersebut sehingga bisa memeriksakan kehamilan sampai minimal enam kali. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas hal ini?

Tanggung Jawab Negara

Layanan kesehatan seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi bagi seluruh rakyatnya. Kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat yang harus disediakan oleh negara bagi rakyatnya..

Realitasnya, layanan kesehatan ini tidak merata ke seluruh pelosok negeri sehingga tidak sedikit kasus kematian ibu melahirkan beserta bayi yang dikandungnya karena jauh ke fasilitas kesehatan yang akhirnya mereka meninggal di perjalanan.

Inilah sesungguhnya akar masalah masih tingginya AKI di negeri ini. Layanan kesehatan bagi rakyat minim, terlebih di tempat-tempat terpencil. Sedangkan di kota-kota besar, layanan itu ada, tetapi sangat mahal dan dikuasai oleh pihak swasta. Rakyat miskin tidak akan pernah mampu menjangkaunya.

Walhasil, jelas bahwa penguasa dalam sistem kapitalisme telah abai terhadap tanggung jawab akan kesehatan rakyatnya. Negara kapitalis malah berdagang dengan rakyatnya, Sebagaimana pedagang, negara memikirkan untung-rugi dengan rakyatnya. Jadilah layanan kesehatan ini menjadi lahan bisnis bagi penguasa maupun pengusaha.

Tidak meratanya fasilitas kesehatan dan kemiskinan lahir dari penerapan kebijakan kapitalisme. Biaya kesehatan dalam sistem sekuler kapitalisme sangat mahal. Sistem kapitalisme inilah yang menyebabkan para pemilik modal/kaum kapitalis makin kaya, sementara sedangkan yang miskin makin bertambah sengsara. Kesehatan diperjualbelikan. Siapa yang bisa membayar, ialah yang bisa mendapatkannya.

Walhasil, tanpa layanan kesehatan dan tanpa ada jaminan kesejahteraan, bagaimana bisa berharap AKI bisa ditekan? Mustahil!

Islam, Satu-satunya Solusi

Satu-satunya harapan untuk menyelesaikan tingginya AKI adalah kembali pada Islam, aturan dari Al-Khalik Al-Mudabbir, Sang Pencipta Yang Maha Pengatur. Kaidah usul menetapkan bahwa perempuan memiliki peran utama sebagai ummu wa rabbatul bayt. Ia adalah kehormatan yang harus dijaga. Dengan kaidah usul seperti ini, Islam memosisikan ibu sebagai sosok yang harus disejahterakan, dicukupi akan kebutuhannya, serta dijaga dan dilindungi dari segala hal yang akan membahayakannya.

Islam menetapkan ada tiga pihak yang bertanggung jawab menjaga dan menyejahterakan ibu, yakni keluarga, masyarakat, dan negara. Sehat adalah hak setiap orang, sehat juga merupakan hak setiap ibu. Oleh karena itu, Islam mendorong semua pihak harus berupaya mewujudkan kesehatan tersebut.

Dalam Islam, setiap individu muslim dituntut bertanggung jawab atas kesehatan dirinya. Alhasil, seorang ibu haruslah berusaha menjaga kesehatan dirinya dan kandungannya agar selalu dalam kondisi baik. Selanjutnya, keluargalah yang akan menjadi benteng penjagaan pertama bagi ibu. Ayah sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab penuh menjaga ibu, mulai dari jaminan nafkah hingga perlindungan terhadap fisik maupun kehormatan.

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah 233, “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.”

Di ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya ditujukan kepada ayah, tetapi juga dibebankan kepada ahli waris perempuan. Perintah menafkahi ini bahkan juga saat terjadi perceraian. Allah memerintahkan agar para istri yang ditalak, sedangkan mereka sedang hamil, wajib bagi si suami memberikan nafkah hingga sampai mereka melahirkan. Jika mereka menyusui anak yang dilahirkan tersebut, maka Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk memberikan imbalan (lihat QS At-Talak: 6). Ini semua menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan ibu.

Tidak hanya perintah menjamin nafkah ibu, Allah juga memerintahkan kepada kaum ayah untuk melindungi dan menjaga kaum ibu. Hal ini tampak jelas saat Allah menetapkan ayah sebagai pemimpin dalam keluarga.

Allah Swt. berfirman, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (laki-laki), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS An-Nisa: 34).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, makna ‘arrijaalu qowwaamuuna ‘ala nisaa’, yakni laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, adalah bahwa kaum laki-laki adalah pengurus kaum wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasainya, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Dalam Tafsir Al-Wajiz, Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan maknanya bahwa laki-laki itu berlaku sebagai pemimpin dan penjaga kaum wanita.

Peran Masyarakat dan Negara

Penjagaan terhadap kaum ibu tidak hanya menjadi tugas keluarga, melainkan juga masyarakat dan negara. Keduanya memiliki peran yang sangat penting. Islam memerintahkan kepada setiap individu masyarakat untuk peduli terhadap segala hal yang terjadi di sekitarnya, termasuk perhatian terhadap para ibu yang mengalami kesulitan saat hamil dan melahirkan. Akidah Islamlah yang mendorong individu-individu masyarakat ini saling membantu dan menjaga di antara sesama (lihat QS Al-Maidah: 2).

Tidak hanya itu, Islam juga memerintahkan kepada setiap individu masyarakat untuk melakukan amar makruf nahi mungkar ketika melihat ada pengabaian terhadap hukum syarak di keluarga-keluarga muslim. Seperti suami yang memaksa istrinya bekerja, padahal kondisinya sudah payah karena hamil besar atau “mabuk” karena hamil muda, dan sebagainya.

Lantas bagaimana dengan negara? Harus dipahami, kesehatan adalah hak bagi seluruh warga negara, baik kaya maupun papa, muslim maupun nonmuslim, semua warga negara berhak layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Dalam sistem Islam, negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang prima bagi seluruh rakyatnya.

Islam menetapkan bahwa penguasa adalah raa’in, yakni pengurus seluruh urusan rakyatnya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw. “Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).

Dalam Islam, kesehatan termasuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni negara langsung memberikannya dalam bentuk fasilitas dan layanan. Layanan kesehatan ini harus merata hingga sampai ke seluruh daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Negara juga wajib menyediakan tenaga medis yang cukup dan berkualitas dengan gaji yang layak.

Semua hal itu tentu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Namun, semua itu dimungkinkan karena Islam memiliki mekanisme pembiayaan yang tepat, yang memastikan tersedia dana yang cukup untuk layanan ini. Islam punya ketetapan bahwa harta milik umum, seperti SDA dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sistem ekonomi yang diterapkan akan menjadikan hidup sejahtera menjadi sesuatu yang niscaya.

Khatimah

Demikianlah, mendewasakan usia pernikahan bukan solusi menekan tingginya AKI. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan jawaban tuntas terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah kematian ibu.

Hanya dengan penerapan syariat Islam secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan, kaum ibu akan disejahterakan, serta terjaga dan terhindarkan dari segala bahaya yang bisa menyebabkan kematiannya.

Hanya saja, syariat Islam tersebut tidak bisa diterapkan karena sistem kapitalisme yang diadopsi oleh negara saat ini telah menghalangi penerapan syariat Islam tersebut. Andaikan sistem Islam yang digunakan, tentulah syariat Islam yang akan diterapkan oleh negara.

Di sinilah pentingnya mengedukasi umat terkait kebutuhan akan sistem Islam itu. Kita butuh tegaknya Khilafah Islamiah yang akan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan, yang akan menyelesaikan semua problematik umat hingga ke akar-akarnya. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Referensi

1). https://www.antaranews.com/berita/4140855/bkkbn-pendewasaan-usia-perkawinan-kunci-tekan-angka-kematian-ibu

2). https://gunungmuda.puskesmas.bangka.go.id/berita/mengkhawatirkan-angka-kematian-ibu-di-ri-masih-tinggi-dipicu-hal-ini.

3). https://lestari.kompas.com/read/2024/02/13/140000986/angka-kematian-ibu-di-indonesia-masih-tinggi.

4). https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3444846/utamakan-keselamatan-ibu/.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *