![[Kabar] Pengamat: Hadirnya Starlink di Indonesia, Bunuh Diri Politik!](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/10/photo_2022-10-12_17-27-51.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Mulai beroperasinya Starlink di Indonesia menuai kekhawatiran bagi banyak pihak. Di antaranya APJII yang menilai pemerintah diskriminatif karena pemberian sertifikasi Uji Laik Operasi (ULO) tanpa proses yang jelas kepada Starlink. Proses pemberian sertifikasi yang cepat kepada Starlink makin memicu dugaan perilaku istimewa yang mungkin tidak akan diberikan kepada Internet Service Provider (ISP) lokal.
Starlink juga langsung mendapatkan proyek pemerintah untuk akses layanan internet puskesmas dan pendidikan. Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef Matheus Edward juga mengkhawatirkan proyek ini akan tumpang tindih dengan satelit Satria 1 yang juga diperuntukkan untuk wilayah 3T padahal sudah menghabiskan anggaran Rp8 triliun.
Selain itu, penyedia internet lokal juga merasa terancam dengan banting harga yang dilakukan Starlink yang berpotensi untuk monopoli pasar. Namun, pemerintah meresponsnya dengan menyerahkan pada mekanisme pasar dan tidak akan ikut campur.
Yang paling berbahaya adalah masalah keamanan data. Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyarankan agar pemerintah tidak menggunakan Starlink untuk layanan di sektor vital, seperti kesehatan dan keamanan perbatasan. Bahkan Network Operation Center (NOC) milik Starlink, dilaporkan masih menggunakan NOC di Amerika Serikat.
Bunuh Diri Politik
Mencermati hal tersebut, pengamat politik ekonomi Zikra Asril menyatakan, ini adalah bunuh diri politik. “Perlu diwaspadai, memberi “karpet merah” pada Starlink akan menjadi bunuh diri politik,” ucapnya kepada MNews, Sabtu (8-6-2024).
Ia menilai, Elon Musk akan mendapatkan cuan melimpah dari penjualan internetnya untuk masyarakat umum sekaligus proyek pemerintah yang menyasar sektor vital seperti puskesmas dan pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) tanpa harus membangun infrastrukturnya di Indonesia.
Memang, paparnya, sejak nikel menjadi primadona tambang mineral di era mobil listrik, Indonesia selalu berupaya membujuk Tesla selaku produsen mobil listrik ternama Amerika dan dunia untuk berinvestasi.
“Ini karena posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil nikel. Apalagi, pemerintah telah menjadikan hilirisasi minerba sebagai program prioritas pembangunan SDA untuk menjadi negara maju 2045. Namun, sejauh ini Tesla tidak menunjukkan minatnya,” ujarnya.
Masuknya Starlink, lanjutnya, adalah politik membujuk Elon Musk agar mau menginvestasikan Tesla. “Tesla sangat ditarget pemerintah karena kehadiran Tesla akan mendorong investor global yang lain juga untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia sendiri membutuhkan investasi US$545,3 miliar atau Rp8.834 triliun dalam program hilirisasi untuk bisa menjadi negara maju,” ungkapnya.
Namun, menurutnya, target pemerintah terhadap investasi Tesla tidak akan pernah terwujud karena Elon Musk tidak pernah memberikan jawaban yang pasti dari setiap lobi-lobi pemerintah terhadap Tesla.
“Yang paling berbahaya adalah data konsumen Indonesia serta data vital Puskesmas dan pendidikan di wilayah perbatasan akan dikuasai Starlink. Itu akan mengancam kedaulatan Indonesia,” cetusnya.
Kalaupun Tesla jadi berinvestasi di Indonesia, sambungnya, maka tidak akan memberikan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia karena yang akan menikmatinya hanyalah para investor, bukan rakyat.
“Malah, ruang hidup rakyat akan makin terancam dengan makin banyaknya investasi. Jika berharap terbukanya lapangan kerja, itu pun tidak akan banyak. Ini karena Tesla sudah menggunakan teknologi tinggi dan butuh tenaga kerja ahli,” paparnya. [MNews/Ruh]
