![[Tapak Tilas] Tantangan Mayoritas Muslim di Tajikistan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2024/06/1709102560238-3895x2477-FIT_AND_TRIM-8c943a40d234b30690e0ba1b89a17e1a.webp)
Penulis: Siti Nafidah Anshory, M.Ag.
Muslimah News, TARIKH KHULAFA — Islam merupakan agama mayoritas di Tajikistan. Jumlah mereka pada 2022 sekira 96,4%. Meski demikian, tidak mudah bagi kaum muslim Tajik untuk menjalankan ajaran agamanya. Mereka benar-benar mendapat tantangan berat karena penguasanya menerapkan kebijakan represif terhadap Islam dan kaum muslim.
Adalah Emamoli Rahmon, presiden Tajik yang naik ke tampuk kekuasaan, persis setelah kekuatan sosialisme di bawah Uni Soviet hancur tahun 1991. Ia terpilih menjadi presiden Tajik tahun 1992 menggantikan presiden sebelumnya yang pro Soviet dan berhaluan sosialis bernama Rahman Nabiyev. Posisinya sebagai presiden tidak tergoyahkan hingga sekarang.
Sejak menjadi presiden, ia melakukan perubahan konstitusional yang cukup mendasar, yakni melakukan demokratisasi dan sekularisasi besar-besaran yang sejatinya merupakan agenda Barat di negeri-negeri Islam. Kebijakannya terhadap Islam dikenal sangat represif. Wajar jika Rahmonov dipandang sebagai sekutu terbaik Barat di Asia Tengah. Ia siap mendukung segala agenda mereka menyangkut Islam, termasuk menyukseskan Gerakan Global Melawan Teror alias Islam.
Umat Islam di Bawah Rezim Sosialis Komunis
Wilayah Tajikistan terletak di Asia Tengah, berbatasan dengan Afganistan di selatan, Republik Rakyat Tiongkok di timur, Kirgizstan di utara, dan Uzbekistan di barat. Negara ini dinyatakan resmi berdiri tanggal 5 Desember 1929 sebagai negara kesatuan nasional untuk bangsa Tajik.
Jauh sebelumnya, yakni pada era kekhalifahan Islam, wilayah Tajik dan Asia Tengah lainnya merupakan bagian dari Keamiran Bukhara. Sementara itu, Bukhara merupakan bagian dari tiga keamiran yang bergabung menjadi Uzbekistan bersama Khiva dan Kokand dan secara keseluruhan menjadi bagian integral dari Khilafah Islam Utsmaniyah yang berpusat di Istambul Turki.
Sebelum takluk menjadi bagian Khilafah Turki, Tajikistan awalnya adalah bagian dari Daulah Khilafah Abbasiyah, tepatnya di bawah keamiran Dinasti Samaniyah. Keamiran ini sendiri berdiri sejak pemimpinnya, Saman Khuda, seorang keturunan teokratik Persia yang beragama Zoroaster, masuk ke dalam Islam pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik, Bani Umayah, pada 105—125 H/724—743 M.
Dinasti ini memiliki peran yang sangat besar dalam mengukuhkan kekuasaan politik Khilafah di wilayah Asia Tengah, khususnya Tajikistan. Ibu kota Samarkand dan Bukhara yang ada di wilayah Tajik dan Uzbek tampil sebagai pusat peradaban Islam sebagaimana kota Baghdad yang sempat menjadi ibu kota kekuasaan Khilafah Islam.
Lalu ketika Dinasti Abbasiyah runtuh dan posisi kekhilafahan digantikan oleh Dinasti Utsmaniyah, wilayah ini pun menjadi bagian Khilafah Utsmani. Pada era 1000-an keturunan terakhir Dinasti Saman wafat, lalu digantikan oleh Dinasti Al-Ghaznawi yang berpusat di India dan Turki.
Hal ini terus berlangsung hingga pada 1868 wilayah ini berhasil direbut oleh Kekaisaran Rusia yang sudah sejak lama memiliki keinginan untuk menjajah wilayah tersebut karena posisi geografis dan geopolitisnya yang sangat strategis. Sudah berkali-kali Rusia menabuh genderang perang terhadap Utsmani yang kondisinya makin lemah karena faktor internal dan eksternal.
Namun, baru tahun itulah Rusia berhasil mencaplok banyak wilayah keamiran, termasuk kota penting Samarkand di Uzbekistan dan Tajikistan. Adapun sisa wilayah lainnya baru menjadi protektorat Rusia tahun 1873 dan digabungkan di bawah kekuasaan Governorat Jenderal Turkistan.
Saat Uni Soviet berdiri menggantikan Kekaisaran (Tsar) Rusia tahun 1922, nasib umat Islam di Tajik lebih menderita. Mereka hidup di bawah rezim kekuasaan berhaluan sosialis bernama Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Sesuai namanya, negara ini merupakan salah satu republik konstituen dari 15 republik yang membentuk Uni Soviet.
Selama tujuh dekade, atas kontrol politik Soviet, sebagaimana negara-negara bagian lainnya, pemerintah Tajik berusaha menghapuskan tradisi Islam. Kampanye anti-Islam yang dipropagandakan Soviet ini paling parah terjadi pada tahun 1920—1930-an, yakni pada era kepemimpinan Lenin. Saat itu, banyak pejabat muslim yang dibunuh dan pengajaran serta pelaksanaan ajaran Islam benar-benar dibatasi.
Namun, kebijakan represif ini terus berlanjut, terutama pada masa kepemimpinan Stalin (1934—1953) maupun ketika dipimpin oleh Khrushchev (1955—1964) dan Breznev. Pada masa-masa itu, pemerintahan Kremlin memberlakukan kebijakan memerangi Islam dengan cara yang sangat kejam, terutama pada era 80-90-an ketika pergerakan Islam mulai bangkit di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk di Afghanistan.
Saat itu istilah ekstremisme Islam menjadi momok yang menakutkan bagi para penguasa Soviet. Mereka khawatir pengaruh ekstremisme Islam itu akan menjalar ke dalam negeri dan mengguncang kekuasaan yang sudah relatif “mapan”. Sampai-sampai pada era 80-an itu, semua masjid yang masih berfungsi, madrasah, dan penerbitan Islam diawasi oleh empat “direktorat spiritual” yang dibentuk untuk memberi kendali bagi pemerintahan.
Era Keterbukaan
Munculnya gelombang baru kebebasan yang diinisiasi Gorbachev dan berujung runtuhnya rezim represif Uni Soviet ternyata tidak serta merta membawa kemerdekaan hakiki bagi umat Islam. Ibarat pepatah “lepas dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya”, begitulah nasib umat Islam Tajikistan. Di bawah Rahmonov, umat Islam mengalami upaya penjauhan dari identitasnya sebagai muslim melalui proyek sekularisasi besar-besaran.
Meskipun bernama Islam, Presiden Rahmonov dikenal paranoid terhadap Islam. Pada awal 2000-an, pemerintahnya melarang pemuda muslim yang berumur di bawah 18 tahun untuk mengunjungi masjid. Kaum muslimah pun dilarang mengenakan hijab di beberapa area, sedangkan kaum laki-lakinya terlarang memelihara jenggot.
Selain itu, ada larangan bagi mahasiswa muslim untuk meneruskan pendidikan Islam di negara-negara Arab. Pada saat yang sama, pemerintah juga melarang organisasi Islam internasional beraktivitas di Tajikistan. Yang dianggap paling berpengaruh adalah Hizbut Tahrir (HT). Gerakan ini memang cukup berakar kuat di Asia Tengah. Para anggotanya aktif berdakwah untuk membangkitkan kesadaran umat agar mau kembali hidup dalam naungan satu kepemimpinan (Khilafah) Islam.
Emmanuel Karagiannis, seorang pakar dari Universitas Macedonia, Yunani dalam bukunya Political Islam in Central Asia, The Challenge of Hizb ut-Tahrir (2010) menyebutkan bahwa sejak 1990-an, HT berhasil menyebarkan pesan-pesan dakwahnya ke seluruh Asia Tengah. Umat Islam di sana tertarik pada prospek pemerintahan Islam, terutama untuk menghadapi pemerintahan otoriter di kawasan itu.
Terlebih, menurutnya, runtuhnya komunisme saat itu telah menyebabkan kevakuman ideologis di Asia Tengah. Pada kondisi itu, HT telah mencoba mengisi dengan retorika agama dan mampu menarik kaum muslim yang ingin percaya pada suatu ideologi yang koheren dan menyediakan solusi bagi tidak hanya pertanyaan-pertanyaan rohani, tetapi juga pada isu-isu praktis.
Akibatnya, HT saat itu dengan cepat menjadi kelompok Islam terkemuka di Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kyrgizstan dengan ribuan anggota di setiap negaranya. Sampai-sampai para penguasanya merasa ketakutan akan ancaman kembalinya kekuasaan Islam yang akan menumbangkan mereka dari kursi kekuasaan, padahal mereka tahu bahwa kelompok ini mengharamkan kekerasan dalam dakwahnya.
Sikap paranoid dan islamofobia pemimpin Tajik dan para penguasa Asia Tengah lainnya ini memang sejalan dengan konstelasi politik global. Barat di bawah pimpinan Amerika sedang gencar-gencarnya membendung arus kebangkitan Islam yang mulai bangkit pada 2000-an. Bahkan demi menarik para penguasa dunia berjalan di belakangnya, Amerika berani membuat skenario fitnah pengeboman Menara Kembar WTC untuk menjadi starting point pencanangan Global War on Terrorism dan melakukan tekanan politik dan ekonomi pada para pengikutnya yang berlangsung hingga sekarang.
Khatimah
Dalam percaturan politik internasional, Tajikistan menempati posisi sebagai negara pengekor sebagaimana negeri-negeri Islam lainnya. Kondisi dalam negerinya benar-benar dipenuhi berbagai persoalan, mulai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, maupun hankam. Nepotisme, korupsi, kemiskinan, utang luar negeri, pengangguran, krisis air dan lingkungan masih menjadi PR besar yang hingga kini belum mampu diselesaikan.
Update terkait masalah-masalah ini bisa dilihat dalam berbagai tulisan, salah satunya, crisis.org atau Crisis Watch Tajikistan. Tampakbahwa masa depan Tajikistan akan tetap buram di bawah rezim sekuler kapitalisme liberal. Hal ini dikarenakan mereka telah salah langkah mencampakkan ideologi Islam yang justru berabad-abad telah memuliakan posisi mereka sebagai umat Islam. Mereka malah memilih ideologi rusak yang membuat negerinya terpuruk menjadi sekadar pengekor Barat hingga sekarang. [MNews/Rgl]
*) Dinarasikan ulang dari berbagai sumber tulisan.
