[Kabar] Pengamat: Program Desa Migran Produktif Masih Jauh dari Layak

[Kabar] Pengamat: Program Desa Migran Produktif Masih Jauh dari Layak

Muslimah News, NASIONAL — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, evaluasi dan pematangan konsep implementasi Desa Migran Produktif (Desmigratif) dilakukan untuk mengidentifikasi keberlangsungan program tersebut yang telah berjalan delapan tahun.

Desmigratif dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/PekerjaMigran Indonesia (PMI) serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Menurutnya, program tersebut sangat layak untuk dilanjutkan karena mampu menjawab tantangan terhadap empat pilar utama, yaitu pembentukan pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha produktif, memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga (Community Parenting), dan memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Namun dalam realitasnya, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih minim. Ini terbukti dari beberapa kejadian, seperti masih banyaknya kasus perdagangan orang dan penyelundupan pekerja migran.

Sebanyak 16 pekerja migran Indonesia ditelantarkan di sebuah pulau tidak berpenghuni di Batam, Kepulauan Riau. Mereka membayar Rp10 juta—Rp15 juta kepada jaringan penyelundup di Malaysia untuk pulang ke Indonesia lewat jalur gelap. Beberapa tahun lalu juga ada pekerja migran yang ditelantarkan di pulau tanpa penghuni dekat Pulau Todak. Pulau-pulau tidak berpenghuni di sekitar Batam rawan digunakan sindikat untuk memuluskan kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan narkoba.

Para pekerja migran juga menjadi sasaran makelar (agen penyalur pekerja migran) yang merugikan. Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022 yang diolah Tim Jurnalisme Data Kompas, sebanyak 44,7% pekerja migran harus membayar biaya rekrutmen, dokumen, perizinan, tiket, asuransi, dan lain-lain yang mencapai Rp5 juta.

Namun, tidak sedikit yang membayar Rp5 juta—Rp10 juta (25,98%), Rp10 juta–Rp20 juta (13,95%), Rp20 juta—Rp40 juta (9,88%), bahkan di atas Rp40 juta (5,49%). Besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada agen penyalur pekerja migran ini memberatkan mereka yang berniat bekerja di luar negeri.

Jauh dari Layak

Pengamat politik Fatma Sunardi menilai program ini sebagai jauh dari layak. “Sungguh aneh jika Menaker mengatakan program Desa Migran Produktif sangat layak untuk dilanjutkan. Padahal program ini masih jauh dari layak terutama dalam mengimplementasikan perlindungan PMI,” tuturnya kepada MNews, Kamis (30-5-2024).

Buktinya, ia melanjutkan, kasus penyelundupan PMI dan perdagangan orang masih terjadi. Ini, ucapnya, juga dinyatakan oleh Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Rendra Setiawan, Ahad (24-9-2023) di Jakarta.

“Desmigratif diinisiasi oleh Kemenaker sejak 2016. Dari hasil evaluasi Kemenaker, tidak semua dari 503 desa Desmigratif menjalankan keempat pilar itu. Tidak semua kepala daerah menaruh perhatian serius terhadap masalah perlindungan pekerja migran. Malahan, ada kepala daerah yang menomorduakan isu pekerja migran,” jelas Fatma mengutip ucapan Rendra.

Fatma menilai, Desmigratif sebenarnya adalah upaya pemerintah berlepas tangan dari perlindungan PMI mulai dari rekrutmen hingga penempatan.

“Adanya masalah yang mengarah pada perdagangan orang diselesaikan dengan melempar pengawasan pada komunitas melalui program Desmigratif. Bahkan pemerintah sebenarnya telah memanfaatkan penghasilan para PMI untuk dijadikan modal usaha menggerakkan ekonomi desa dibawah bimbingan Bumdes. Desmigratif akan terus dilanjutkan karena menguntungkan pemerintah, meskipun masalah perlindungan PMI masih menjadi pekerjaan rumah yang besar,” kritiknya.

Ia menjelaskan, masalah perlindungan PMI masih menjadi persoalan karena tata kelola PMI masih bermasalah.

“Ini karena pola pengiriman dan penerimaan pekerja masih menggunakan pendekatan pasar bebas (free market), di mana negara tidak turut campur mengatur pasar tenaga kerja. Pendekatan demikian cenderung memandang pekerja migran sebagai komoditas “yang penting terjual”. Ini mengesampingkan fakta bahwa mereka adalah manusia yang membutuhkan perlindungan,” ulasnya.

Menurutnya, di saat negara gagal menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri, akan banyak yang mencari kerja di luar negeri menjadi buruh migran.

“Kondisi ini akan menciptakan kerentanan. Para pekerja migran makin memilih jalur ilegal karena dirasa lebih sederhana, tetapi beresiko. Sayangnya, negara melalui kementerian dan lembaga yang mengurus pekerja migran tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, tetaplah rakyat pekerja migran yang menjadi korban,” bebernya.

Fatma berkeyakinan, perlindungan PMI akan tetap menjadi masalah selama negara masih tunduk pada perdagangan global dan ekonomi kapitalistik yang menciptakan kemiskinan dan ketimpangan.

“Butuh keberanian untuk berlepas diri dari ekonomi kapitalisme dan rezim global. Ini hanya akan terjadi jika negara punya visi baru dalam menata negara. Visi yang sahih untuk mengatur negara adalah Islam, din sempurna yang datang dari Allah Swt.,” tutupnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *