[Kabar] Aktivis Soal Hak Aborsi dalam Konstitusi Prancis: Tidak Mencerminkan Kemajuan, Melainkan Kemunduran Hak-Hak Perempuan

[Kabar] Aktivis Soal Hak Aborsi dalam Konstitusi Prancis: Tidak Mencerminkan Kemajuan, Melainkan Kemunduran Hak-Hak Perempuan

Muslimah News, INTERNASIONAL – Awal Maret lalu, Prancis menarik perhatian internasional dengan memberlakukan amandemen terhadap konstitusinya dan menjadi negara pertama yang memasukkan hak aborsi ke dalam kerangka hukumnya. Perkembangan ini dipuji oleh banyak orang sebagai kemenangan signifikan bagi feminisme dan didukung sebagai kebanggaan nasional oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Namun, aktivis dakwah Sumayya binti Khayyat dalam sebuah media dakwah ideologis internasional (22-3-2024) justru meyakini bahwa tindakan legislatif ini tidak mencerminkan kemajuan, melainkan kemunduran hak-hak perempuan dan mengungkap prinsip-prinsip buruk sistem sosial sekularisme.

Sistem Sosial Sekuler

Sumayya menyatakan bahwa sistem sosial sekuler—yang ditandai dengan kurangnya kerangka kerja yang tepat dan komprehensif untuk mengatur dinamika gender dalam masyarakat—didasarkan pada premis pemenuhan naluri prokreasi yang tidak terbatas. “Pendekatan ini bermula dari keyakinan bahwa kebahagiaan ditentukan oleh pengejaran kesenangan, seperti yang diungkapkan oleh filsuf Jeremy Bentham,” terangnya.

Bentham, lanjutnya, mengemukakan bahwa kesenangan dan kesakitan adalah faktor utama yang mempengaruhi utilitas, sedangkan kebahagiaan muncul dari adanya kesenangan dan tidak adanya rasa sakit.

“Akan tetapi, ketika penafsiran mengenai kebahagiaan dan gagasan bahwa kedaulatan dalam memutuskan bagaimana naluri prokreasi harus dipenuhi diserahkan kepada masyarakat untuk memutuskan, akan membawa konsekuensi yang merugikan, termasuk perselisihan dan penderitaan masyarakat,” bantahnya.

Ia kemudian menguraikan hasil survei komprehensif Uni Eropa yang dilakukan oleh Badan Uni Eropa untuk Hak-Hak Fundamental (FRA). Survei tersebut menemukan statistik yang mengkhawatirkan tentang prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan.

“Satu dari tiga perempuan telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual setidaknya sekali sejak mencapai usia 15 tahun,” tuturnya miris.

Bahkan, lanjutnya, 22% perempuan pernah mengalami pelecehan fisik atau seksual yang dilakukan pasangannya, dan 5% pernah menjadi korban pemerkosaan. Selain itu, satu dari dua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual. Kasus seperti ini bahkan lebih tinggi di Prancis.

“Khususnya di Prancis, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa antara 20% dan 29% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya,” ujarnya.

Selain itu, jumlah kehamilan tidak diinginkan yang berakhir dengan aborsi tetap konsisten, yaitu sekitar 38%. Pada 2015–2019, terdapat total 2.770.000 kehamilan setiap tahunnya di Eropa Barat, dengan 990.000 kehamilan diklasifikasikan sebagai kehamilan yang tidak diinginkan dan 377.000 di antaranya berakhir dengan aborsi.

“Temuan-temuan ini menekankan kelemahan sistem sosial sekuler dan melemahkan kredibilitas gerakan feminis. Keputusan Prancis untuk memasukkan hak aborsi ke dalam konstitusinya tidak banyak membantu mengatasi tantangan sosial yang dihadapinya,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa hal itu justru melanggengkan kekacauan dan penderitaan. Juga membuat perempuan makin rentan terhadap bahaya dan pelecehan seksual dengan mendukung aktivitas seksual tanpa batasan dan menormalisasi kehamilan yang tidak diinginkan.

“Prancis mempromosikan budaya yang memandang aborsi sebagai solusi utama,” tukasnya.

Sistem Sosial Islam

Sumayya kemudian membandingkan dengan sistem Islam. Ia menjelaskan bahwa Islam menawarkan sistem sosial yang komprehensif dan benar yang mendefinisikan hubungan antara perempuan dan laki-laki menurut hukum syariat. Dalam undang-undang Islam, perempuan dan laki-laki dianggap setara dalam martabat kemanusiaan dan nilai spiritual mereka, tetapi mereka mempunyai peran yang berbeda.

“Perempuan dihormati sebagai ibu, istri, dan individu, dengan hak dan perlindungan yang diuraikan dalam yurisprudensi Islam,” jelasnya.

Interaksi antara laki-laki dan perempuan, lanjutnya, diatur untuk menjaga kesopanan dan mencegah situasi yang dapat mengarah pada perilaku berdosa, seperti hubungan seksual di luar nikah.

“Secara keseluruhan, sistem sosial Islam mengedepankan keharmonisan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.,” urainya.

Jadi, ia menekankan bahwa hanya melalui penerapan sistem sosial Islam, perempuan dapat terlindungi dari kekerasan dan pelecehan terhadap mereka. Islam pula yang akan membawa keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki melalui pernikahan. “Dan Islamlah yang menjadikan aborsi sebagai pengecualian, bukan norma,” tegasnya.

Selain itu, ia pun menekankan bahwa hanya Islam yang mengambil tujuan alami dari naluri prokreasi, kelangsungan umat manusia, sebagai tujuan utama dari naluri ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pandangan Islam adalah kesucian dan kesalehan yang membawa pada ketenteraman bagi umat manusia.

Ia kemudian mengutip Surat An-Nisa ayat 1, “Wahai umat manusia! Berbaktilah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu manusia (Adam), dan darinya Dia menciptakan istrinya, dan dari keduanya Dia menciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang melalui-Nya kamu menuntut (hak-hak) bersama dan (berbuatlah tidak memutus hubungan) rahim (kekerabatan). Sesungguhnya Allah Maha Mengawasimu.” [MNews/AH]

Sumber foto: DW

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *