Muslimah News, INTERNASIONAL — Ulama aswaja K.H. M. Shiddiq al-Jawi menyatakan, ada tiga kerugian besar ketika Khilafah tidak ada.
“Kerugian ini sebenarnya tidak hanya bagi umat Islam, melainkan juga bagi umat manusia secara keseluruhan karena Islam adalah rahmatan lil-’alamin, rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi orang-orang Islam,” jelasnya dalam Kajian Fikih: “Tiga Kerugian Besar Bagi Umat Islam Tanpa Khilafah” melalui kanal Khilafah Channel Reborn, Jumat (1-3-2024).
Tugas Khilafah
Kiai Shiddiq menerangkan, hal ini sesuai dengan tugas pokok Khilafah yang merujuk pada definisinya, yakni sebuah kepemimpinan umum untuk kaum muslim seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah islam ke seluruh dunia.
“Jadi, tugas pokoknya ada tiga. Pertama, menegakkan kepemimpinan tunggal untuk seluruh kaum muslim di dunia. Ketika Khilafah itu ada, maka akan mewujudkan persatuan umat Islam di seluruh dunia di bawah satu pemimpin, yaitu satu khalifah. Mengapa demikian? Karena di dalam syariat Islam tidak boleh ada lebih dari satu khalifah untuk seluruh kaum muslim,” paparnya.
Kedua, ujarnya, tugas Khilafah adalah menegakkan hukum-hukum syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan sehingga syariat Islam akan terlaksana secara kafah, tidak parsial.
Ketiga, lanjutnya, mengemban dakwah atau menyebarkan dakwah islam ke seluruh dunia dengan metode jihad fi sabilillah, yaitu jihad dalam rangka menyebarkan agama Islam melalui tahapan-tahapan jihad yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dahulu.
“Pertama, di negeri yang dituju dilakukan dakwah supaya masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, diberi tawaran yang kedua, yaitu membayar jizyah bagi nonmuslim dalam masyarakat Islam. Kemudian yang ketiga kalau tidak mau, maka dilaksanakan jihad fi sabilillah kepada negeri tersebut untuk menghilangkan hambatan-hambatan fisik yang menghalangi dakwah Islam kepada seluruh umat manusia,” ucapnya.
Ia menuturkan, itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka melakukan jihad fi sabilillah dalam rangka futuhat untuk memperluas kekuasaan Islam.
Kerugian Besar
Berdasarkan hal ini, sambungnya, kerugian besar pertama akibat ketiadaan Khilafah adalah umat Islam tidak lagi bersatu di bawah kepemimpinan satu orang khalifah, padahal ini merupakan kewajiban syariat.
“Umat Islam terpecah belah di lebih dari 60 negeri-negeri Islam yang berdiri atas dasar paham nation-state,” ungkapnya.
Kerugian kedua, jelasnya, syariat Islam tidak mungkin lagi diterapkan secara kafah atau menyeluruh. “Yang bisa diterapkan hanya syariat Islam secara parsial atau sebagian, itu pun bisa disebut sebagian kecil. Saya perkirakan yang bisa diterapkan hanya sekitar 5% dari total 100% ketentuan syariat. Jadi, dengan hancurnya Khilafah di Turki pada 1924, kira-kira 95% hukum-hukum syariat tidak bisa dijalankan lagi,” ucapnya.
Lebih lanjut, imbuhnya, yang bisa diterapkan hanya 5%, khususnya persoalan-persoalan ibadah yang menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah.
“Sedangkan, hubungan horizontal antara manusia dengan manusia yang lain dalam berbagai interaksi sosialnya, seperti dalam sistem politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, bukan syariat Islam lagi yang mengatur. Namun, ada ideologi lain, khususnya dari Barat yang menggantikan posisi syariat Islam,” bebernya.
Ia memisalkan, sistem pemerintahan yang mestinya menerapkan Khilafah menjadi sistem republik, padahal sistem republik itu dari Barat. Lalu sistem ekonomi yang harusnya menerapkan ekonomi Islam, akhirnya menerapkan sistem ekonomi kapitalisme dari Barat, bukan dari Islam.
Kemudian kerugian besar ketiga, sambungnya, umat Islam tidak bisa lagi menjalankan kegiatan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh dunia dengan metode jihad fi sabilillah. “Akibatnya, ini akan berbeda dengan yang dilaksanakan Rasulullah saw. dan para sahabat,” ujarnya mengingatkan.
Bahkan, sesalnya, Khilafah dan jihad yang merupakan bagian dari ajaran Islam itu menjadi korban kriminalisasi.
“Pada kurikulum madrasah, materi Khilafah dan jihad dipindah dari mata pelajaran Fikih menjadi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Akibatnya, ajaran Islam ini kehilangan makna normatifnya, yaitu tidak lagi dihukumi secara fikih sebagai kewajiban, tetapi sekadar sejarah,” ungkapnya. [MNews/Ruh]
