Muslimah News, NASIONAL — Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Senin (26-2-2024) sudah membahas program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/ BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah mengikuti sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang dan susu gratis.
Bermasalah
Pakar ekonomi syariah Dr. Arim Nasim menilai, pembahasan program makan siang gratis di SKP sebagai hal yang tidak etis.
“Program makan siang gratis adalah program paslon dua yang belum ada keputusan KPU tentang hasil Pemilu, tiba-tiba anggaran sudah dibahas. Menurut saya, secara etika politik makin mengokohkan bahwa ada masalah dengan hasil Pemilu,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (9-3-2024).
Ia melanjutkan, ketika ini sudah dibahas seolah-olah sudah menyiapkan dan mengukuhkan bahwa paslon nomor dua yang menang.
“Masalah lain, secara faktual asumsi masyarakat ketika diberikan makan gratis itu untuk semua anak sekolah mulai dari TK sampai SMA, ditambah ibu hamil dan balita. Realitasnya tidak demikian, karena makan siang gratis akan diberikan bertahap dan baru terakomodir semua pada 2029,” kritiknya.
Rencana anggaran di kabinet yang sudah dibahas itu, ucapnya, untuk tahap pertama membutuhkan dana Rp100—120 triliun dengan anggaran Rp15.000 per orang.
“Artinya, yang akan terakomodir hanya sekitar 8 juta siswa, sedangkan jumlah siswa dari TK sampai SMA itu 57,98 juta, belum balita yang jumlahnya 22,3 juta. Jadi ini memang masih “abu-abu”, berapa jumlah orang yang akan mendapat makan siang gratis,” bebernya.
Tidak Gratis
Arim mengulas, makan siang gratis ini sesungguhnya tidak gratis karena diduga dananya berasal dari pengalihan dana subsidi BBM. “Padahal ketika subsidi BBM dicabut atau dialihkan efek multipliernya akan mengakibatkan harga-harga naik,” imbuhnya.
Menurutnya, pengalihan subsidi ini justru makin menunjukkan bahwa pemerintah berpihak kepada oligarki bukan kepada rakyat.
“Seharusnya yang dikurangi itu anggaran untuk membayar bunga utang luar negeri. Mungkin masyarakat akan senang kalau makan siang gratis berasal dari pengurangan dana pembayaran bunga utang luar negeri yang tahun ini dan tahun depan angkanya mencapai Rp500 triliun,” ujarnya.
Arim juga mengkhawatirkan, jika dana pengalihan subsidi BBM belum mencukupi untuk biaya makan siang gratis, pemerintah akan menambah utang atau menaikkan pajak. “Lagi-lagi ini beban buat masyarakat,” cetusnya.
Dalam penilaian Arim, makan siang gratis akan menjadi alat politik untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu selama masih menjalankan sistem demokrasi.
“Makan siang gratis dijadikan alat untuk paslon tertentu terutama paslon yang didukung oleh rezim yang berkuasa karena makan siang gratis sumber pendanaannya dari anggaran pemerintah. Saya kira ke depan, itu sangat mungkin akan menjadi tradisi untuk memenangkan paslon tertentu yang didukung oleh pemerintah,” duganya.
Bukan Hanya Makan
Arim lalu membandingkan dengan politik ekonomi Islam. “Dalam perspektif politik ekonomi Islam, siapa pun yang berkuasa, harus melaksanakan politik ekonomi Islam yang menjamin kebutuhan pokok rakyat secara sempurna, bukan hanya makan siang saja,” ungkapnya.
Jaminan itu, jelasnya, meliputi sandang, pangan, dan papan, bahkan negara wajib membayarkan utang individu yang meninggal dan tidak punya ahli waris.
“Dalam politik ekonomi Islam, jaminan kesejahteraan itu mutlak harus dilakukan oleh penguasa, siapa pun yang berkuasa,” tandasnya.
Jadi, sambungnya, seharusnya perubahan yang digaungkan bukan hanya perubahan orang, tetapi perubahan sistem.
“Kita harus mampu mewujudkan perubahan sistem yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bukan hanya makan siang gratis, tetapi semua kebutuhan pokok; sandang, pangan, dan papan setiap individu rakyat yang hanya ada dalam sistem ekonomi Islam,” ujarnya.
Sistem ekonomi Islam ini, jelasnya, akan bisa diterapkan secara sempurna kalau politiknya juga politik Islam. Politik Islam, ucapnya, akan bisa diterapkan kalau umat Islam menerapkan syariat Islam secara kafah.
“Oleh karena itu, kalau kita ingin mewujudkan hak-hak rakyat, itu hanya bisa terealisasi ketika syariat Islam diterapkan secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan sehingga yang dijamin itu bukan hanya makan siang dan bukan hanya siswa sekolah, tetapi semua rakyat,” paparnya.
Ia mengutip sabda Rasulullah saw. yang menggambarkan bahwa pemimpin itu laksana penggembala dan akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap gembalaannya.
“Yang harus kita lakukan adalah perubahan sistem dengan sistem Islam yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,” pungkasnya. [MNews/IA]
