Penulis: Ustadzah Rahmah
Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Indonesia mengirimkan delegasi untuk menghadiri Konferensi Internasional tentang Fatwa di Singapura. Konferensi ini diinisiasi oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan berlangsung pada 1—3 Februari 2024. Peserta adalah para ulama dan pakar fikih dari berbagai negara, antara lain Mesir, Yordania, Arab Saudi, Maroko, Afrika Selatan, dan negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Tujuan konferensi ini adalah memperkukuh peran umat Islam di tengah kehidupan kontemporer yang makin kompleks, sekaligus menjawab tantangan dunia muslim yang juga makin beragam, baik secara politik, sosial, maupun keberagamaan. Oleh karenanya, dipandang harus untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan intelektual muslim dan para ulama sehingga mampu merekontekstualisasi semangat ajaran Islam dalam kehidupan.
Fatwa ulama dianggap berperan sangat penting sebagai pedoman umat Islam, baik secara individu maupun sosial, dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan agar tetap memedomani ajaran agamanya, serta mampu beradaptasi dengan konteks kehidupan.
Konferensi internasional ini juga diharapkan dapat memperkuat umat Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini dan mendatang melalui fatwa-fatwa kontekstual dan dapat menjadi acuan. Ini karena umat Islam meyakini bahwa syariat (Islam) bukan sekadar kumpulan hukum-hukum, melainkan way of life (pedoman hidup). (Sumber: kemenag[dot]go[dot]id/internasional).
Kedudukan Fatwa dalam Islam
Sebagaimana dijelaskan di atas, konferensi di Singapura tersebut bertujuan memberi jawaban melalui fatwa ulama atas problematika umat Islam di tengah kehidupan kontemporer yang makin kompleks. Alhasil, dipandang harus ada kontekstualisasi fatwa agar bisa sebagai solusi yang relevan dengan zaman.
Nyatanya, berharap fatwa bisa sebagai solusi kehidupan sungguh jauh panggang dari api. Ini karena sebenarnya fatwa merupakan pendapat ulama, bukan ijtihad yang termasuk hukum syarak.
Perlu dipahami pula bahwa fatwa adalah ‘nasihat’, ‘jawaban’, atau ‘pendapat resmi’ yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan, seperti ulama (mufti). Fatwa ulama kadang ada yang bersesuaian dengan Al-Qur’an dan Hadis, kadang juga tidak bersesuaian. Misalnya, fatwa ulama yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak wajib diterapkan agar tindakan penjajah tidak makin represif. (Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyah Juz I, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani).
Dari sini, menjadikan fatwa sebagai pedoman bisa mengakibatkan kadang menjalankan aktivitas kehidupan sesuai syariat Islam, kadang tidak sesuai. Terlebih kalau ada kontekstualisasi fatwa ulama, maka makin berpeluang menjauhkan umat dari syariat Islam.
Fatwa pun berbeda dengan ijtihad sebab ijtihad adalah ‘pengerahan segenap daya upaya dalam menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci dalam Al-Qur’an dan Hadis’. (Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyah Juz I, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani). Dengan demikian, fatwa bukanlah hasil ijtihad atau kias (qiyas) yang merupakan di salah satu sumber hukum Islam.
Memang masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai maksud dari fatwa ini sehingga fatwa disamakan bahkan dinilai lebih tinggi dari Al-Qur’an dan Hadis. Nyatanya, fatwa hanyalah pendapat ulama yang bahkan dinilai sebagai hasil hukum yang paling rendah. Fatwa bisa diterima kalau tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis. Oleh sebab itu, seharusnya bukan fatwa yang dijadikan pedoman, melainkan sumber utamanya, yaitu Al-Qur’an dan Hadis.
Banyak nas yang memerintahkan kita untuk menjadikan Al-Qur’an dan Hadis—serta segala yang Rasulullah saw. bawa—sebagai pijakan atau landasan dalam menyelesaikan berbagai problematika umat manusia di belahan dunia mana pun.
Syekh ‘Atha’ bin Khalil dalam kitab Ushul Fikih menegaskan bahwa sumber hukum syariat Islam yang pertama adalah Al-Qur’an dan yang kedua adalah Hadis. Firman Allah dalam QS An-Nisa: 59, “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu sekalian. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu sekalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”
Adapun sumber hukum yang ketiga adalah ijmak sahabat. Dalil yang menunjukkan bahwa ijmak sahabat merupakan sumber hukum Islam ada dalam QS At-Taubah: 100, “Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.”
Dalil yang menunjukkan bahwa kias/ijtihad merupakan sumber hukum yang keempat, adalah sabda Rasulullah saw. kepada Muadz bin Jabal ketika ia diutus menjadi kadi (hakim agung) sekaligus penguasa di Yaman.
Rasulullah saw. bersabda, “Dari Muadz bin Jabal ra. bahwa Nabi saw. ketika mengutusnya ke Yaman, Nabi bertanya, ‘Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum?’ Ia berkata: ‘Saya berhukum dengan kitab Allah.’ Nabi berkata, ‘Jika tidak terdapat dalam kitab Allah?’ Ia berkata, ‘Saya berhukum dengan sunah Rasulullah.’ Nabi berkata, ‘Jika tidak terdapat dalam sunah Rasulullah?’ Ia berkata, ‘Saya akan berijtihad dan tidak berlebih (dalam ijtihad).’ Maka Rasulullah saw. menepuk dada Muadz dan berkata, ‘Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridai Rasulullah.’”
Menjawab Problematika Umat Membutuhkan Mujtahid, Bukan Kontekstualisasi Fatwa
Setiap muslim wajib menyelesaikan problematika kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Sejalan dengan perkembangan zaman, berkembang pula problematika kehidupan manusia. Oleh karenanya, harus selalu ada mujtahid yang mengistinbat hukum pada setiap zamannya, yaitu ijtihad hukum syarak yang hukumnya tidak disebutkan jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis.
Syekh ‘Atha’ bin Khalil dalam kitab Ushul Fikih menegaskan urgensi adanya seorang mujtahid. Suatu masa tidak boleh kosong dari mujtahid dan ini merupakan fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang akan gugur dosanya apabila ada sebagian dari kaum muslim yang melaksanakannya secara sempurna.
Pada sepanjang zaman, harus ada mujtahid. Ini karena beberapa hal. Pertama, karena nas-nas syarak diturunkan secara mujmal (global) dan tidak terperinci (tafshili) sehingga membutuhkan ijtihad untuk memahami dan menggali hukumnya.
Kedua, berbagai peristiwa dalam kehidupan selalu baru dan terus berkembang. Oleh karenanya, jika tidak dilakukan ijtihad, sedangkan ada peristiwa baru, maka tidak bisa menerapkan hukum syarak terhadapnya, padahal menerapkan hukum syarak merupakan kewajiban.
Firman-Nya dalam QS Al-Maidah: 49, “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (Syekh ‘Atha’ bin Khalil, Ushul Fikih).
Seorang mujtahid juga harus memahami ilmu-ilmu sebagai perangkat untuk berijtihad. Syarat ijtihad menurut Muhammad Husain Abdullah dalam kitab Dirasah fi al-Fikr al-Islam lebih ringkas antara lain pertama, mempunyai pengetahuan tentang bahasa Arab secara mendalam, yaitu pemahaman tentang lafal-lafal dan susunannya.
Kedua, mempunyai pengetahuan tentang hukum syarak, yaitu ilmu-ilmu terkait masalah hukum Islam untuk ijtihad terhadap nas-nas syarak dari Al-Qur’an dan Hadis. Ketiga, pemahaman terhadap suatu fakta yang hendak dihukumi secara detail dan mendalam.
Khatimah
Demikianlah, Islam menjadikan ijtihad sebagai metode untuk menetapkan hukum syarak berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Hukum yang dihasilkan adalah hukum syarak yang berkaitan dengan halal-haram sebagai pedoman kaum muslim dalam beraktivitas. Hal yang kaum muslim butuhkan agar hukum Islam senantiasa relevan dengan zaman adalah adanya mujtahid pada setiap zaman, bukan kontekstualisasi fatwa ulama.
Sebagaimana dijelaskan di atas, kontekstualisasi fatwa ulama justru menjauhkan kaum muslim dari syariat Islam. Ini karena hasil kontekstualisasi fatwa ulama bukanlah hukum syarak dan tidak sesuai dengan metode dalam penetapan hukum syariat Islam. Alhasil, tujuan kontekstualisasi fatwa ulama adalah bagian dari moderasi Islam, yaitu menjadikan hukum Islam bersesuaian dengan nilai-nilai kehidupan di Barat.
Dari pemaparan di atas, wajib bagi kaum muslim kembali menjalankan kehidupan secara menyeluruh sesuai dengan syariat Islam. Adapun sumber syariat Islam hanya ada empat sumber yang ditetapkan dengan dalil qath’i (pasti), yaitu Al-Qur’an dan Hadis (mutawatir). Empat sumber itu adalah Al-Qur’an, Hadis, ijmak sahabat, dan kias/ijtihad. Wallahualam. [MNews/Gz]
