Muslimah News, LENSA DAERAH — Sepekan sebelum digelar pemilu, Rabu (7-2- 2024), Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T. Ak. CA. menyampaikan sepuluh ajakan Airlangga untuk demokrasi Indonesia yang bermartabat dan pemilu berkualitas.
Pada kesempatan itu juga, Prof. Nasih mendorong mahasiswa untuk ikut mengawal jalannya pemilu dengan menawarkan kredit prestasi. “Unair memiliki program untuk mahasiswa melakukan pengamatan di TPS dan akan menjadi kredit prestasi mahasiswa. Dengan demikian kami akan menemukan temuan-temuan yang mungkin terjadi di TPS dan akan cepat kami teruskan ke pihak yang berwenang” ucapnya.
Tidak Tepat
Salah seorang dosen di Surabaya Dr. Lizda Johar Mawarani, S.T., M.T. menilai ajakan rektor agar mahasiswa mengawal demokrasi merupakan ajakan yang tidak tepat.
“Dorongan kepada mahasiswa untuk menjaga demokrasi adalah hal yang tidak tepat. Mahasiswa adalah agen perubahan dan seharusnya potensi mereka ini diarahkan kepada perubahan yang hakiki dan perubahan hakiki itu tidak mungkin terjadi melalui jalan demokrasi,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (16-2-2024).
Ia beralasan, demokrasi memandang kedaulatan ada di tangan manusia dan meletakkan standar kebenaran pada suara terbanyak. Padahal, lanjutnya, seharusnya standar kebenaran adalah Allah SWT, bukan suara terbanyak.
“Kalau suara terbanyak mengatakan perzinaan dibolehkan asal suka sama suka, maka demokrasi akan menganggap hal itu benar, padahal jelas-jelas salah. Tidak heran jika selama penerapannya, banyak terjadi kerusakan dan kesengsaraan di tengah masyarakat,” kritiknya.
Lizda menyesalkan, masih banyak yang beranggapan bahwa demokrasi adalah jalan terbaik bagi perubahan. “Anggapan ini bisa jadi benar, jika perubahan yang dimaksud adalah sekadar perubahan atau hanya perubahan yang semu semata, bukan perubahan hakiki,” ulasnya.
Dengan anggapan seperti itu, ia menilai, wajar kalau muncul semangat mengawal pemilu agar berkualitas dalam rangka mewujudkan demokrasi Indonesia yang bermartabat.
Ditinggalkan
Menurut Lizda, konsep demokrasi yang sangat berpeluang menyesatkan dan telah terbukti menyengsarakan itu, seharusnya ditinggalkan. Ini karena, ucapnya, kalau menghendaki perubahan yang lebih baik tentu standarnya harus datang dari Zat Yang Maha Baik, yaitu Allah Swt..
“Artinya, perubahan itu harus mengarah kepada diterapkannya Islam secara menyeluruh (kafah) dalam kehidupan, tidak hanya dalam aspek ibadah saja,” tandasnya.
Ini menurutnya, sejalan dengan keyakinan seorang muslim bahwa tujuan hidupnya adalah beribadah, yakni dengan menaati aturan Allah Swt..
“Oleh karena itu, tujuan bernegara dan bermasyarakat bukan sekadar hidup makmur semata, melainkan untuk menjalankan seluruh syariat-Nya. Allah menjanjikan keberkahan dari langit dan bumi bagi penduduk suatu negeri yang menjalankan Islam secara kafah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surah Al-A’raaf ayat 96,” terangnya.
Ia lalu berkesimpulan bahwa perubahan hakiki adalah perubahan yang mengantarkan seluruh manusia untuk hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
“Dengan demikian, perubahan hakiki tidak mungkin terjadi hanya dengan sekadar ganti pemimpin, melainkan harus ganti sistem,” pungkasnya. [MNews/IA]
