Muslimah News, INTERNASIONAL — Pemerintah Korea Utara menjatuhkan hukuman 12 tahun kerja paksa kepada dua remaja laki-laki karena menonton drama korea (drakor).
Sejak 2020, pemerintah Korea Utara memberlakukan undang-undang bahwa bagi siapa saja warga negaranya yang menonton, mendistribusikan, atau sharing hiburan dari Korea Selatan bisa dihukum mati.
Bertentangan
Larangan Korea Utara bagi warga negaranya agar tidak menonton drakor ini dinilai oleh aktivis muslimah Iffah Ainur Rochmah karena bertentangan dengan ideologi negara itu.
“Korea Utara mempopulerkan satu prinsip yang mereka namai ideologi junche(berdikari). Sejak 1950, saat itu di bawah pemerintahan Kim Il Sung, pemerintah Korea Utara ingin mandiri tidak tergantung kepada bangsa lain. Junche adalah ideologi resmi Korea Utara,” ungkapnya kepada MNews, Senin (12-2-2024).
Penguasa Korea Utara, lanjutnya, menafsirkan ideologi sosialisme yang menempatkan penguasanya sebagai sosok otoriter narsistik.
“Ini menggambarkan bahwa ideologi yang tidak bersumber dari Allah Swt. sesungguhnya pasti akan menampakkan keburukan, menampakkan cacat meski sebagus dan sebrilian apapun manusia ingin menutupi celah kesalahannya,” kritiknya.
Islam
Menurut Iffah, ini berbeda dengan Islam yang menyatakan bahwa undang-undang wajib berdasarkan syariat.
“Kalau dalam Islam, semua undang-undang dan kebijakan pengaturan masyarakat didasarkan pada apa yang boleh dan tidak boleh menurut syariat,” ungkapnya.
Ia beralasan, hukum asal sebuah perbuatan itu terikat dengan hukum syariat. “Apa yang boleh dan tidak boleh diproduksi, dilakukan, dinikmati, atau dikonsumsi, ditonton, semua harus distandarisasi dengan syariat,” tandasnya.
Ia menjelaskan, Islam tidak melarang hiburan diproduksi dan diedarkan, tetapi Islam tidak akan menjadikan hiburan sebagai industri utama dalam menghasilkan keuntungan atau devisa.
“Hiburan boleh saja diproduksi ataupun dikonsumsi selama tidak melanggar syariat yakni mempertontonkan aurat, sex appeal (daya tarik seksual), menampilkan sesuatu yang dilarang untuk ditampilkan di publik, menjadikan perempuan sebagai tokoh utama dalam industri hiburan sehingga terjadi eksploitasi terhadap perempuan,” bebernya.
Dalam pandangan Islam, lanjutnya, hiburan membuat manusia melepaskan kepenatan tanpa kehilangan kesadaran hubungan dengan Allah, mengingatkan manusia untuk senantiasa menyadari kebesaran Allah Swt..
“Hiburan juga membangkitkan semangat mencontoh nilai-nilai akhlakul karimah, mendorong manusia untuk menguatkan fisik agar menjadi hamba Allah yang lebih kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah,” imbuhnya.
Produk Asing
Untuk hiburan yang berasal dari produk asing, Iffah menjelaskan, ada perbedaan produk-produk asing ketika berkaitan dengan hadharah (kumpulan pemahaman yang bersumber dari ideologi-penj.), atau sekadar produk-produk yang bersifat fisik materialistik.
“Berkaitan dengan bahan pakaian, misalnya, boleh saja masuk produk asing. Tetapi kalau model pakaian, harus dilihat apakah menutup aurat atau tidak? Merupakan bagian dari simbol agama atau ritual tertentu atau tidak? Selama tidak lahir dari ideologi selain Islam, maka dibolehkan,” jelasnya.
Oleh karena itu, ucapnya, kalau bicara musik, drama atau produk-produk hiburan dari asing, Khilafah akan memfilter, tidak boleh ada pemikiran maupun ideologi asing masuk ke dalam hiburan atau musik ke negara Islam.
“Negara harus punya sistem proteksi untuk melindungi rakyat dengan cara mengedukasi, menguatkan pemahaman terhadap Islam dan keagungannya, menunjukkan kebobrokan serta kerapuhan pemikiran pemahaman dari ideologi lain,” terangnya.
Ia menambahkan, negara punya kewajiban memampukan rakyat untuk membedakan antara yang bersumber dari Islam dan yang bertentangan dengan Islam. Rakyat, terangnya, harus dijauhkan dari agen-agen pengusung dan pengasong penyebaran ideologi dan pemikiran lain, negara juga harus memiliki sistem penataan media yang memfilter rakyat dari pengaruh budaya lain.
“Pemahaman asing hanya boleh dipelajari dan ditunjukkan kesalahannya. Ini pun untuk rakyat yang sudah memasuki jenjang pendidikan tinggi, dan sudah punya kemampuan untuk membedakan mana yang bertentangan dengan Islam dan mana yang tidak,” paparnya.
Jika kedapatan ada yang mengonsumsi atau bahkan ikut memproduksi pemikiran-pemikiran dari asing, baik berupa hiburan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya, Iffah menjelaskan, negara harus memberikan peringatan serta ditanya apakah tidak paham kalau ini bertentangan dengan Islam dan seterusnya.
“Tetapi kalau yang bersangkutan memang ada niat untuk menyebarkan pemikiran yang rusak tadi, maka tentu ada sanksi dalam bentuk mukhalafat (sanksi yang dibuat oleh pemerintah-penj.) dengan mempertimbangkan hukum-hukum syariat dan tidak melanggar hukum-hukum syariat.
Kebebasan Mutlak
Iffah menerangkan, Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada setiap warga negara, tetapi Islam juga tidak otoriter atau menolak keberagaman.
“Kalau kita bicara tentang otoriter, maka tergantung kepada sumbernya. Boleh jadi manusia menetapkan aturan dan tidak memberikan peluang kepada pihak lain untuk terlibat dalam pembuatan aturan. Padahal aturan itu adalah aturan yang dibuat oleh makhluk yang serba terbatas yang bisa berubah-ubah kemauannya dan pasti akan mementingkan kepentingan pribadi. Aturan itu juga tidak menjamin adanya solusi, apalagi kebahagiaan abadi di akhirat. Aturan seperti ini adalah aturan yang mengekang yang menyusahkan dan layak disebut sebagai otoriter,” urainya.
Ia melanjutkan, tetapi jika aturan itu bersumber dari Allah Swt., Allah telah menjamin akan memberikan aturan yang memberi kebaikan kepada manusia, bukan hanya di dunia, tetapi akan mendapatkan kebahagiaan abadi kelak ketika bertemu dengan Allah.
“Aturan seperti ini tidak bisa disebut otoriter, meski kadang manusia pada awalnya akan terkekang, dan merasa berat menjalankannya,” imbuhnya.
Ia meyakinkan, agar manusia tidak khawatir saat hidup di bawah naungan Khilafah akan mendapat kekangan atau sikap represif.
“Sekali-kali tidak! Justru dengan berlakunya Islam kita akan mendapati kehidupan yang harmonis dan memberikan kerahmatan bagi seluruh alam,” pungkasnya. [MNews/IA]
