Muslimah News, NASIONAL — Direktur Institute of Islamic Analysis and Development (Inqiyad) Assoc. Prof. Dr. Fahmy Lukman, M.Hum. mengungkapkan, standar nilai demokrasi dapat berubah sesuai kepentingan individu, kelompok masyarakat, partai politik, juga negara.
Hal ini diulas Fahmy merespons terjadinya politik dinasti ketika dikaitkan dengan demokrasi dan realitas praktik politik di tengah masyarakat, termasuk di Indonesia pada acara FGD Forum Doktor #40: “Politik Dinasti dan Bencana Demokrasi” melalui kanal Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, Sabtu (10-2-2024).
Persoalan mendasar yang ada dalam demokrasi, nilainya, ternyata memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku masyarakat, termasuk penguasa dan pengusahanya.
“Ini karena demokrasi merupakan derivat dari ideologi sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Ideologi inilah yang melahirkan kapitalisme dalam konteks ekonomi dan liberalisme dalam konteks perilaku manusia. Praktik ideologi sekularisme ini jauh dari keberadaban karena kebenaran ditentukan oleh manusia, bersifat relatif, dan berubah-ubah akibat perubahan waktu dan tempat,” paparnya.
Alat Mendominasi Dunia
Ia mengutip perkataan William Blum dalam pengantar bukunya America’s Deadliest Export: Democracy, the Truth About US bahwaAS dalam kebijakan luar negerinya menggunakan demokrasi sebagai alat untuk mendominasi dunia atau imperialisme, bahkan dengan menempuh berbagai macam cara untuk mencapai tujuan.
“Misalnya, setelah PD II, AS menggulingkan lebih dari 50 pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Kemudian atas nama demokrasi, AS mencampuri urusan pemilu di lebih dari 30 negara. Bahkan, AS melalui proksinya telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap lebih dari 50 pemimpin negara asing. AS juga mengebom penduduk sipil di lebih dari 30 negara, mengendalikan gerakan rakyat atau para nasionalis di 20 negara. Begitu pula, atas nama demokrasi, AS membunuh jutaan orang lebih. Dari fakta ini, Blum menyimpulkan bahwa sebenarnya AS bertanggung jawab atas berbagai macam krisis di dunia,” jabarnya.
Para pemikir Barat, lanjutnya, mengatakan bahwa AS melakukan itu semua demi membangun demokrasi yang berasaskan kebebasan, keadilan, mengurangi kemiskinan, dan kekerasan. “Namun sebenarnya, Blum menyatakan, AS tidak terlalu peduli dengan demokrasi. Setiap Presiden AS menggunakan kata demokrasi dalam slogan pidatonya, sesungguhnya itu lebih untuk kepentingan AS, bukan kepentingan demokrasi itu sendiri. Begitu pula dengan negara-negara Eropa yang menjajakan demokrasi, maka itu untuk kepentingan negaranya masing-masing,” jelasnya.
Realitas
Jika dilihat dari realitas yang ada di masyarakat hari ini, jelasnya, demokrasi disebut dengan kedaulatan di tangan rakyat dan mengutamakan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. “Namun faktanya tidak seperti itu. Banyak kritikus dari Arab dan Barat sendiri yang menunjukkan para wakil rakyat dan kepala negara di negara-negara demokrasi yang cenderung mewakili para pemilik modal. Ini karena pemilik modal membiayai politisi. Kondisi ini pun terasa di Indonesia,” bebernya.
Kemudian, ujarnya, ada yang mengatakan pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan rakyat. “Namun pada praktiknya tidak mungkin seluruh rakyat ikut memerintah. Yang menjalankan pemerintahan adalah para elite penguasa yang banyak dimodali pemilik modal yang kuat atau pengendali kekuatan milter,” tukasnya.
Selanjutnya, ia menerangkan, para pendukung demokrasi seringkali mengeklaim bahwa hanya demokrasi yang membolehkan kebebasan berpendapat, sedangkan sistem yang lain tidak. “Ini absurd karena realitasnya demokrasi membatasi pendapat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi,” cetusnya.
Lebih lagi, imbuhnya, demokrasi tidak berkorelasi dengan kesejahteraan dan stabilitas sebagaimana diklaim para pengusungnya.
Demokrasi Tidak Sama dengan Islam
Terkait dengan adanya pendapat yang menyamakan demokrasi dengan Islam, Fahmy menegaskan, itu tidak benar.
“Ada beberapa perbedaan. Pertama, perbedaan sistem. Kedua, perbedaan asas. Ketiga, perbedaan pembuat hukum dan sumber hukum sehingga tidak heran dalam praktik demokrasi banyak terjadi perubahan perundang-undangan, seperti kasus MK yang dipengaruhi kepentingan individu atau kelompok tertentu,” paparnya.
Selain itu, ia menyatakan, demokrasi dengan musyawarah berbeda jauh secara fundamental terkait asas atau ideologinya. “Bahkan, tujuan musyawarah dan demokrasi itu juga berbeda, termasuk kedudukannya,” ucapnya.
Dalam Islam, tuturnya, semua mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang ada pada Al-Qur’an dan Sunah. “Hukum dalam Islam itu ajeg, sesuatu yang halal itu jelas halalnya. Yang haram jelas haramnya, begitu pula yang makruh, mubah, terpuji dan tercela, serta baik dan buruknya,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan sekali lagi, ketika terjadi perubahan hukum sesuai yang diputuskan manusia sepanjang dasarnya adalah demokrasi, maka akan terjadi bias. [MNews/Ruh]
