[Kabar] UIY: Hukum, Sering Kali Berbeda Antara Teori dan Praktik

Muslimah News, NASIONAL – Cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) mengatakan, hukum itu sering kali berbeda antara teori dan praktik.

“Hukum dalam teorinya dibuat wakil rakyat. Karena wakil rakyat, seharusnya bekerja sesuai aspirasi rakyat, tetapi dalam faktanya tidak begitu. Meski ia menjadi wakil rakyat karena dipilih rakyat, tetapi ia di bawah kendali partai, partai di bawah kendali pimpinan partai, pimpinan partai di bawah kendali kekuasaan,” ungkapnya, di Focus To The Point: “Rezim Tanpa Oposisi” di kanal UIY Official, Senin (15-1-2024).

Apalagi, lanjutnya, kalau pimpinan partai punya kasus, maka kasus itu sering dijadikan alat untuk menekan pimpinan partai agar mengikuti semua kemauan kekuasaan. “Termasuk di dalam proses-proses pangambilan keputusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Ia menilai, rakyat hanya dijadikan objek untuk melegitimasi wakil rakyat, wakil rakyat djadikan sebagai alat untuk melegitimasi seluruh proses pembuatan peraturan untuk melindungi kekuasaan.

“Kekuasaan telah mengakali undang-undang demi kepentingan politik dan ekonomi,” tukasnya.

Stick and Carrot

Dalam pandangan UIY, oposisi tidak muncul pada rezim saat ini karena rezim tahu persis bagaimana cara mengendalikan bahkan menaklukkan oposisi.

“Intinya tidak pernah keluar dari dua yaitu stick and carrot. Ini hari kita melihat, yang dicari oleh penguasa itu bukan pejabat-pejabat yang bersih, tapi orang yang justru punya masalah supaya ia bisa dikendalikan dengan masalahnya itu,” ucapnya miris.

Kemudian, ucapnya, tentang carrot, yaitu dengan iming-iming kekuasaan. “Ini terbukti efektif! Hampir semua kekuatan oposisi itu tumpul di bawah dua pendekatan stick and carrot. Kaum cendekiawan di kampus-kampus, lalu mahasiswa yang selama ini dianggap sebagai kekuatan sosial pun takluk karena ada pendekatan seperti itu,” bebernya.

Kepentingan

Di sistem demokrasi ini, menurutnya, bicara demokrasi adalah bicara kepentingan, sedangkan watak dasar manusia selalu mengedepankan kepentingannya.

“Watak dasar manusia itu selalu mengedepankan kepentingan, baik kepentingan diri, kerabat atau kelompok. Oleh karena itu, ketika kita bicara demokrasi pasti akan bicara kepentingan. Kepentingan ini mengubah semuanya. Karena itulah, tidak ada sesuatu yang bersifat tetap di dalam sistem demokrasi. Semuanya bisa berubah bergantung kepada kepentingan,” kritiknya.

Ini, sambungnya, menjadi kesalahan mendasar dari gagasan kedaulatan di tangan rakyat. “Siapa yang memiliki hak untuk menetapkan hukum atas benda dan perbuatan? Ketika dikatakan hak itu ada pada rakyat melalui wakil-wakilnya, di situ kelemahan paling dasar atau kesalahan paling dasar,” cetusnya.

Mestinya, ia menerangkan, hak untuk menetapkan hukum atas benda dan perbuatan itu bukan pada manusia karena manusia pasti punya kepentingan.

 “Mestinya hukum harus berasal dari luar manusia yang tidak punya kepentingan apa pun terhadap dibuatnya ketentuan-ketentuan itu. Siapa itu? Ya tentu Zat yang menciptakan manusia. Itulah Allah Swt.. Oleh karena itulah, kedaulatan itu mestinya bukan di tangan rakyat, tapi di tangan Allah Swt., di tangan syariat,” pungkasnya. [MNews/IA]