[Kabar] Budaya Sehat Jamu Jadi Warisan Budaya Takbenda, Praktisi: Perlu Upaya Sungguh-Sungguh Pemerintah

[Kabar] Budaya Sehat Jamu Jadi Warisan Budaya Takbenda, Praktisi: Perlu Upaya Sungguh-Sungguh Pemerintah

Muslimah News, INTERNASIONAL — Sidang Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ke-18 pada 4—9 Desember 2023, di Kasane Republik Botswana, telah menetapkan Budaya Sehat Jamu (Jamu Wellness Culture) ke dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. Budaya Jamu resmi menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dari Indonesia ke-13 yang diinskripsi ke dalam daftar WBTb UNESCO.

Berkaitan dengan hal di atas, praktisi pendidikan Dr. Retno Palupi, drg., M.Kes. mengharapkan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah.

“Hal ini tentu saja sangat membanggakan. Namun, jika pemerintah  tidak menindaklanjuti secara serius, maka jamu hanya akan tercatat dalam daftar UNESCO, yang pada akhirnya tidak akan bisa memberi solusi atas masalah kesehatan masyarakat,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, harus ada upaya sungguh-sungguh agar jamu benar-benar menjadi solusi pencegahan penyakit dan menjadi obat yang efektif untuk berbagai macam penyakit yang saat ini banyak dialami oleh masyarakat Indonesia.

Sekadar Imbauan

Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengimbau generasi untuk mengonsumsi jamu atau sebagai penjual jamu. “Justru yang harus dilakukan pemerintah adalah melibatkan generasi muda dalam pengembangan riset bahan herbal berbasis tanaman obat di wilayah tropis sehingga akan ditemukan berbagai potensi tanaman obat herbal untuk pencegahan ataupun pengobatan berbagai penyakit yang terjadi di negeri ini ,” jelasnya.

Harusnya, tambahnya, berbagai riset tanaman obat herbal tidak berfokus pada luaran publikasi ilmiah dalam jurnal Internasional, tetapi harus berlanjut sampai produksi massal. “Produksi massal obat herbal ini harus dilakukan oleh pemerintah, bukan menyerahkan pada industri swasta (baca: korporasi),” tegasnya.

Dengan demikian, jelasnya, pemanfaatan jamu sebagai obat yang dibutuhkan masyarakat ini tidak menjadi ajang bisnis farmasi bagi korporasi.

Bukan Makelar

Pemerintah, ungkapnya, seharusnya tidak berperan sebagai makelar yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. “Namun, mengambil tanggung jawab penuh mulai dari proses pengembangan dan pembiayaan riset melalui para peneliti di institusi Pendidikan tinggi, hingga bertanggung jawab memproduksi secara massal agar dapat digunakan untuk pengobatan di berbagai unit pelayanan kesehatan masyarakat,” paparnya.

Pemerintah, tukasnya, harus melakukan link and match antara hasil riset perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan. “Ini karena kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.

Khilafah Islam, lanjutnya, dengan sistem pendidikan tingginya mampu memberikan dampak terhadap pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. “Ini karena ada mekanisme implementasi hasil riset pendidikan tinggi di bawah tanggung jawab penuh oleh negara,” jelasnya.

Dengan mekanisme ini, simpulnya, Khilafah telah berhasil menorehkan tinta emas dalam mengurus kesehatan umat. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *