[Kabar] Pemerhati: Penyelesaian Femisida Butuh Penerapan Ideologi Islam

Muslimah News, NASIONAL — Femisida merupakan topik yang terus menarik perhatian global karena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di berbagai belahan dunia.

Berdasarkan Sidang Umum Dewan HAM PBB, femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya.

Oleh karena itu, femisida muatannya berbeda dari pembunuhan biasa karena mengandung aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi atau opresi. Femisida bukanlah kematian sebagaimana umumnya melainkan produk budaya patriarkis dan misoginis. Ini terjadi, baik di ranah privat, komunitas, maupun negara.

Talkshow

Guna mengedukasi masyarakat, menyuarakan isu-isu terkait, dan mendorong tindakan konkrit untuk melawan femisida, Pusat Studi Gender Universitas Brawijaya (PSGUB) menyelenggarakan acara talkshow dengan tema “Kenali Femisida Lebih Lanjut: Akhir Kekerasan terhadap Perempuan?”

Talkshow ini, menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. dr. Retty Ratnawati, M. Sc., selaku Komisioner Komnas Prempuan, dan AKP Tri Nawang Sari, SH., selaku Kanit PPA Polresta Malang.

Dalam pemaparannya, Retty mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan.“Femisida bukanlah sekadar masalah kriminal, tetapi juga sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Penting bagi negara dan masyarakat untuk bersatu dalam memerangi budaya patriarki yang memicu kekerasan terhadap perempuan,” ungkapnya.

Sedangkan Kanit PPA Polresta Malang, AKP Tri Nawang Sari, SH., membahas tanggapan aparat kepolisian terhadap kasus femisida. Nawang menekankan pentingnya pemahaman hukum dan keamanan bagi perempuan untuk melindungi diri mereka sendiri.

“Polisi berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban femisida dan menindak tegas pelaku kekerasan. Kerjasama dengan masyarakat juga sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Kedua pembicara juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan lintas sektoral dan kerja sama antarlembaga dalam menanggulangi femisida. Komisioner Komnas Perempuan menyoroti peran media dan pendidikan dalam mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan terhadap perempuan, sedangkan Kanit PPA Polresta menegaskan, perlunya respon cepat dan efektif dari aparat kepolisian.

Ideologi Islam

Untuk menuntaskan problem femisida, menurut pemerhati sosial Desi Dwi A., S.P., dibutuhkan penerapan ideologi Islam.

“Penyelesaian problem femisida bukan hanya merubah budaya patriarki ataupun mengajak korban agar berani lapor, melainkan butuh penerapan ideologi Islam di tengah masyarakat,” tuturnya kepada MNews, Kamis (11-1-2024).

Ia beralasan, penyebab femisida bukan sekedar budaya patriarki yang ada dalam masyarakat, tetapi kehidupan serba bebas ketika laki-laki dan perempuan bisa melakukan apa pun dengan pasangan (kekasihnya) yang justru berujung pada pelecehan dan perzinaan.

“Kondisi masyarakat yang terpengaruh budaya permisif inilah yang menyebabkan pandangan terhadap perempuan menjadi berubah. Insan yang seharusnya dilindungi dan dijaga kehormatannya oleh keluarganya dipaksa untuk terjun ke sektor publik atas nama membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Akibatnya, keamanan mereka dipertaruhkan,” ulasnya.

Maraknya industri hiburan dan teknologi informasi, sambungnya, juga banyak mengekspose hal-hal berbau pornografi yang mengumbar sensualitas perempuan dan maskulinitas laki-laki.

“Tentunya ini adalah hasil jiplakan dari budaya barat yang saat ini mendunia. Akibatnya, pandangan antara perempuan dan laki-laki bergeser menjadi pandangan yang saling membangkitkan naluri mereka, bukan pandangan yang saling menjaga kesucian. Dari sinilah problem sebenarnya muncul, yang berimbas salah satunya femisida,” paparnya.

Kondisi ini, menurutnya, diperparah dengan tidak adanya sistem sanksi yang benar-benar memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, bahkan tidak jarang pelaku lepas dari jerat hukum atau dihukum ringan lantaran didukung pihak yang kuat.

“Ini menunjukkan rusaknya sendi-sendi masyarakat ketika rasa aman tidak lagi terwujud, bahkan dalam lingkungan paling kecil, yakni keluarga,” kritiknya.

Desi lalu membandingkan dengan sistem Islam. Ajaran Islam, ucapnya, meski menempatkan laki-laki sebagai qowwam (pemimpin) bagi istri dan anak-anaknya, tetapi pada saat yang sama Islam memerintahkan suami untuk berbuat baik kepada keluarganya.

“Dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah r.a, Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى

‘Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.’,” ucapnya membacakan hadis riwayat at-Tirmidzi.

Islam, terangnya, memerintahkan istri untuk selalu menaati suaminya, tetapi interaksi di antara mereka bukanlah seperti atasan dan bawahan, melainkan lebih kepada dua orang sahabat yang akan saling mendukung dan menasehati dalam ketakwaan.

“Gambaran interaksi semacam ini hanya ada setelah ikatan pernikahan, bukan dalam kehidupan serba bebas,” tegasnya.

Sistem Sanksi

Desi juga menjelaskan, sistem sanksi dalam Islam dikenal tegas kepada setiap pelaku kejahatan dan memberikan efek jera. Ia mencontohkan, hukum kisas (hukum balasan yang seimbang-red.) bagi pelaku pembunuhan yang menimbulkan efek jera.

Oleh karena itu, ia berharap, Islam bukan hanya dianut oleh individu pemeluknya, tetapi dijadikan sebagai standar hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

“Dengan cara pandang masyarakat yang benar terhadap laki-laki dan perempuan, penerapan hukum Islam secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah Islam, berikut sanksi hukumnya yang tegas, maka gambaran masyarakat yang bertakwa akan benar-benar muncul,” pungkasnya. [MNews/IA]