[Tapak Tilas] Kesultanan Tidore, Pemimpin Perlawanan atas Penjajahan Belanda di Timur Nusantara

Penulis : Siti Nafidah Anshory, M.Ag.

Muslimah News, TAPAK TILAS — Kota Tidore berada di salah satu pulau di Maluku Utara. Pulau ini sangat dekat dengan Ternate, terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, pula terbesar di Maluku Utara. Pulau Tidore ini dikenal juga dengan nama “Limau Duko” atau “Kie Duko”, yang berarti pulau yang bergunung api.

Pada masa lalu, Kota Tidore pernah menjadi pusat kesultanan Islam bernama Kesultanan Tidore. Bersama Kesultanan Gowa di Sulawesi Selatan dan Ternate di Maluku Utara, kesultanan ini termasuk kesultanan paling besar dan berpengaruh dalam penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara. Bahkan pada masa kejayaannya, kehebatan Tidore pun diakui hingga Eropa.

Masuknya Pengaruh Islam

Sebelum menjadi kekuasaan bercorak Islam, Tidore merupakan sebuah kerajaan yang punya akar keturunan yang sama dengan Kerajaan Ternate. Hanya saja Kerajaan Tidore berdiri lebih dulu, yakni pada 1081 dengan Syahjati atau Muhammad Naqil sebagai raja (Kolano) pertamanya. Adapun Kerajaan Ternate berdiri pada 1257 dengan Momole Ciko atau Mashur Malamo, sebagai rajanya.

Proses masuknya Islam ke Maluku sendiri tidak diketahui secara pasti. Prof. Hamka meyakini Islam sudah masuk ke Maluku sejak abad ke-7 sejalan dengan masifnya perdagangan di Nusantara. Namun pengaruhnya belum kuat, bahkan sempat melemah.

Lalu pada abad ke-12 tampak menguat lagi dan salah satunya tampak dari nama Raja Ternate dan Tidore yang berbau Islam padahal corak kepemimpinannya masih belum Islam. Bahkan, Hamka dalam bukunya “Sejarah Umat Islam” (1981:14) menyebutkan bahwa saat itu penduduk Maluku banyak yang menganut kepercayaan yang disebut Symman, yaitu pemujaan terhadap roh-roh leluhur nenek moyang.

Konon pengaruh masif dakwah Islam sendiri baru tampak pada abad ke-15, yakni setelah kedatangan mubalig bernama Syaikh Mansyur dari Arab yang secara khusus berdakwah di kalangan kekuasaan. Saat itu, Kerajaan Tidore sudah menjadi kerajaan yang perdagangannya sangat maju sebagaimana Ternate dan sedang dipimpin oleh Raja ke-11 bernama Cirali Lijitu atau Cirilati.

Raja inilah yang menyambut dakwah Syekh Mansyur hingga menerima Islam. Bahkan, ia pun memutuskan untuk mengubah corak kekuasaan politiknya menjadi kesultanan Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Jamaluddin (1495—1512).

Hal ini berjalan beiringan dengan proses islamisasi kekuasaan politik di Kerajaan Ternate saat berada di bawah kepemimpinan Zainal Abidin (1486—1500). Ia adalah anak Raja Baguna II atau Kolano Marhum, aja Ternate yang pertama masuk Islam. Zainal Abidinlah yang mengubah Kerajaannya menjadi Kesultanan Islam setelah pulang berguru kepada Sunan Giri di pulau Jawa.

Masuk Jebakan Penjajah

Kerajaan Ternate dan Tidore awalnya hidup berdampingan secara damai, bahkan hingga keduanya berubah menjadi kesultanan. Namun, perselisihan mulai terjadi saat Sultan Jamaluddin meninggal dan digantikan oleh anaknya yakni Sultan Al-Mansur atau Al-Mancor (1512—1526 M), sedangkan Kesultanan Ternate sedang dipegang oleh anak Sultan Zainal Abidin, yakni Sultan Bayanullah atau Ben Acorala (1500—1521 M).

Posisi Maluku Utara sendiri saat itu memang sudah mulai dikenal sebagai titik nol jalur perdagangan rempah dunia. Hal itu menjadikan kedua kesultanan menjadi makmur dan kuat, tetapi saling bersaing dalam perdagangan. Itulah yang membuat mereka merasa perlu untuk memperkuat pertahanan masing-masing, yakni dengan membangun armada maritim yang bertugas mengawasi lautan yang menjadi wilayah dagangnya, bahkan siap berperang jika dibutuhkan.

Terlebih pengaruh kekuatan politik Ternate bukan hanya meliputi kerajaan-kerajaan yang ada di kepulauan Maluku Utara saja, tetapi juga mampu menjangkau wilayah Solor (Lamaholot), Bima (Sumbawa bagian timur), Mindanao Filipina, dan Raja Ampat di Papua. Lalu sejalan dengan itu, wilayah kekuasaan Tidore pun makin meluas ke sebagian besar Pulau Halmahera selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua barat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, keduanya lalu membentuk dua buah persekutuan yang bernama Uli Lima (persekutuan lima saudara) dan Uli Siwa (persekutuan sembilan saudara). Kesultanan Ternate memimpin Uli Lima, membawahi Ambon, Bacan, Obi, dan Seram, sedangkan Kesultanan Tidore memimpin Uli Siwa yang membawahi Makean, Halmahera, Kai, dan pulau-pulau lain hingga ke Papua bagian Barat.

Namun, tetap saja kedua persekutuan tersebut saling berselisih untuk menguasai perdagangan rempah-rempah.  Terlebih ketika pengaruh Spanyol berhasil masuk ke Kesultanan Tidore setelah pada 1521, Sultan Mansur menerimanya sebagai sekutu. Padahal pihak Portugis sudah lebih dulu masuk dan diterima sebagai mitra oleh Kesultanan Ternate di bawah Sultan Bayanullah pada 1512.

Dengan demikian, posisi kedua kesultanan menjadi proksi bagi kedua pihak penjajah selama beberapa periode. Masing-masing sengaja membantu kesultanan untuk membangun benteng pertahanan dan memberi bantuan persenjataan. Di Ternate, Portugis membangun benteng empat benteng besar di wilayah Ternate. Sedangkan di Tidore, Spanyol membangun Benteng Santiago de los Caballeros de Tidore atau saat ini dikenal dengan sebutan Benteng Tahula pada 1662.

Sebagaimana diketahui, dalam skala politik global kala itu, Portugis dan Spanyol memang merupakan dua kekuatan adidaya yang saling bersaing dalam memperebutkan wilayah jajahan di dunia. Bahkan pada 7 Juni 1494 mereka telah menandatangani Perjanjian Tordesillas yang mengatur pembagian dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara Spanyol dan Portugal sepanjang suatu meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde (lepas pantai barat Afrika), sekitar 39°53’BB. Disepakati, wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol.

Ketika terjadi perselisihan di antara keduanya soal Maluku, maka pada 22 April 1529 mereka bersepakat dalam Perjanjian Saragosa atau Zaragoza untuk menetapkan spesifikasi anti-meridiannya, yakni di sekitar 17° timur Maluku (145° BT). Namun, perjanjian ini pun tidak cukup untuk menutupi kerakusan keduanya untuk menguasai seluruh jalur perdagangan rempah dunia.

Kondisi ini makin parah ketika pada abad 17 Belanda dan Inggeris mulai tampil sebagai negara imperialis yang berambisi menguasai nusantara. Maka, jadilah wilayah Ternate dan Tidore sebagai rebutan empat kekuatan dunia, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Belanda, setelah berhasil mengusir Portugis dari Ternate, bahkan keseluruhan Maluku pada 1605.

Menjadi Pusat Perlawanan

Dibandingkan Portugis dan Spanyol, Belanda (VOC) memang memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang jauh lebih kuat. Maka, penguasaan atas Ternate berlangsung nyaris tanpa perlawanan. Para penguasa berhasil disetir dan wilayahnya digunakan sebagai basis kekuatan untuk mengusir Spanyol di Tidore dan akhirnya berhasil.

Sejak saat itulah Belanda berhasil menguasai Ternate dan Tidore dan menerapkan berbagai aturan yang sangat kejam untuk memonopoli perdagangan rempah dunia. Mirisnya, VOC Belanda memanfaatkan penguasa pribumi sebagai perantara dan pengawas dalam melakukan monopoli dengan memberi imbalan. Belanda tidak sungkan-sungkan membentuk pemerintahan tersendiri di Kesultanan Tidore, seperti residen, asisten residen, dan kontroling yang membawahi para penguasa pribumi yang dibiarkan menjalankan tugas sesuai dengan adat-istiadat setempat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda.

Beberapa peraturan yang ditetapkan Belanda saat itu adalah contingenten, yakni kewajiban rakyat membayar pajak hasil bumi sesuai dengan besaran pajak ditentukan oleh VOC tanpa sistem ganti rugi. Lalu, hak ekstirpasi, yakni hak menebang pohon rempah rakyat saat jumlah panen melebihi ketentuan untuk menjaga harga, serta pelayaran Hongi, yakni kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, khususnya mencegah penyelundupan rempah ke luar Maluku.

Hal ini terus berlangsung selama beberapa periode kekuasaan hingga Kesultanan Tidore dipegang oleh Sultan Nuku (1797–1805). Di bawah kepemimpinannyalah, Tidore mencapai puncak kejayaannya. Bahkan sekira tаhun 1780, rаkyаt Tidore di bawah Sultan Nuku bаngkit melаwаn VOC hingga Sang Sultan berhаsil mengusir VOC dan menyаtukаn Ternаte dengаn Tidore.

Sultan Nuku saat itu dikenal dengan gelar Sayyidul Jihad Muhammad al-Mab’uts Amiruddin Syah atau Muhammad al-Mab’uts Sayyidul Jihad Kaicil Paparangan. Ia pun berhasil mengangkat pejabat di Jazirah Maluku sampai Papua untuk mewakili sultan dalam upaya menyatukan Nusantara dan memimpin perlawanan terhadap Belanda.

Hanya saja, setelаh Sultаn Nuku wafat pada 1805, tidаk аdа lаgi perlаwаnаn yаng kuаt menentаng VOC. Setelah itu, VOC kembali memperkukuh kekuаsааnnyа kembаli di Mаluku dan melanjutkan penjajahannya dengan sokongan para penguasa pribumi yang lemah.

Perlаwаnаn yаng lebih dаhsyаt di Mаluku bаru muncul pаdа permulааn аbаd ke-19 di bаwаh pimpinаn Kapitan Pаttimurа (Ahmad Lussy). Hanya saja, pemberontakan yang dipimpin Pattimura ini harus berakhir pada 16 Desember 1817. Ia bersama Kapitan Anthony Rhebok, Letnan Philip Latumahina, dan Said Perintah (Sultan Siri Sori Islam), digantung di sekitar benteng Victoria, Ambon.

Setelah masa itu, kepemimpinan Sultan di Tidore tetap berlangsung dari masa ke masa, tetapi sayangnya hanya sebatas simbol. Aturan Islam pun hanya berlaku sebatas nilai-nilai moral dan sosial, sementara kekuasaan politik tetap ada pada pihak Belanda.

Khatimah

Sesungguhnya, modal perlawanan Sultan Nuku adalah kesadaran bahwa Islam tidak boleh pada kekuatan kafir. Dengan semangat itulah, ia berhasil menyatukan kekuatan umat hingga mampu melawan kekuatan VOC yang secara fakta jauh lebih besar. Sayang, spirit itu perlahan menghilang sejalan dengan melemahnya keterikatan pada Islam dan kerakusan pada kekuasaan dan jabatan. Dari masa ke masa, sejarah Tidore dihiasi konflik internal yang justru mengukuhkan penjajahan.

Hari ini, kejayaan Tidore hanya tersimpan dalam sejarah. Semestinya generasi umat Islam kembali membangkitkan spirit perjuangan melawan penjajahan yang sejatinya masih berlangsung hingga sekarang. Penjajahan itu memang tidak lagi bersifat fisik, tetapi melalui penerapan sistem sekularisme kapitalisme neoliberal yang menjadi jalan perampasan kekayaan alam dan hilangnya kedaulatan. Bukan hanya di Tidore saja, tetapi di Indonesia secara keseluruhan. [MNews]

*Dinarasi ulang dari berbagai sumber tulisan.