Kebijakan Pertambangan, Potret Simbolis Oligarki Kapitalistis dan Oligarki Politis

Kebijakan Pertambangan, Potret Simbolis Oligarki Kapitalistis dan Oligarki Politis

Penulis: Endiyah Puji Tristanti

Muslimah News, FOKUS — Kinerja penanaman modal asing (PMA) 2022 mencetak rekor tertinggi. Hilirisasi industri mendorong peningkatan investasi yang lebih merata. Kontribusi sektor sekunder (manufaktur) terus mengalami peningkatan seiring dengan hilirisasi dan share investasi PMA di luar Jawa juga terus mengalami peningkatan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Rifky Setiawan dalam acara Infrastructure Business Forum dalam rangka Main Event Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta, Rabu (13-9-2023).

Pemerintah berharap hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Benarkah bisa terealisasi?

Hilirisasi Tambang, Berkah atau Bencana?

Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik kebijakan hilirisasi tambang. Menurutnya, lebih dari 90% keuntungan hilirisasi mineral dinikmati asing, mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persennya dimiliki oleh Cina. Indonesia menganut rezim devisa bebas sehingga perusahaan Cina berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri. Pengerukan nikel membuat cadangan mineral habis dalam 13 tahun mendatang meskipun menurut data United States Geological Survey (USGS) Indonesia punya cadangan nikel 21 juta metrik ton.

Di sisi lain, hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintah selama ini belum mampu menggenjot ekonomi dalam negeri. Pabrik smelter, pabrik automotif, dll. merupakan jenis industri padat modal (capital-intensive) dan relatif tidak mempekerjakan banyak orang alias mempekerjakan robot. Kebijakan hilirisasi komoditas utama tanpa menyiapkan strategi industrialisasi yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan rakyat penuh risiko.

Besarnya nilai ekonomi hilirisasi mestinya berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi rakyat beserta peningkatan kesejahteraan wilayah dan masyarakatnya. Data BPS menunjukkan bahwa rasio penduduk miskin di Pulau Sulawesi justru naik menjadi 10,08% pada Maret 2023. Untuk wilayah Maluku, rasio penduduk miskinnya pada Maret 2023 naik menjadi 16,42%. Keuntungan hilirisasi nikel ini tidak menetes ke bawah. Belum lagi jika berhitung dampak kerusakan lingkungan yang mengganggu mata pencarian penduduk lokal di sektor pertanian dan kelautan.

Berkah bagi Korporasi

Pengembangan batu bara atau hilirisasi batu bara mewajibkan setiap IUP OP dan IUP OPK melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. Gasifikasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, Sumsel, ditangani oleh PT Bukit Asam, Pertamina, dan Air Product. Gasifikasi batu bara menjadi metanol di Bengalon, Kaltim, dipegang PT KPC & PT KNC (Bumi Resourse, Ithaca Group, dan Air Product). Keduanya telah ditetapkan sebagai PSN dengan perkiraan produksi berturut-turut 1,4 juta DME (tons/year) dan 1,8 juta metanol (tons/year).

Sedangkan gasifikasi batu bara menjadi metanol oleh PT Arutmin Indonesia (lokasi IBT Terminal, Pulau Laut Kalsel) sebesar 2,9 juta metanol (tons/year) dan PT Kendilo Coal Indonesia (lokasi Kaltim) 300.000 tons/year. Gasifikasi batu bara menjadi metanol dan DME di Kalsel ditangani oleh PT Adaro Indonesia sebesar 1,34 juta (tons/year) dan di Kaltim ditangani PT Berau Coal.

Adapun underground gasifikasi batu bara masih tahap skala pilot project yang akan ditangani berturut-turut PT Medco Energy Mining Internasional dan Phoenix Energy Ltd. di Kalimantan Utara, Project UCG PT Indominco di Kaltim, dan PT Kideco Jaya Agung di Kaltim.

Pabrik semikokas di Bulungan Kalimantan Utara oleh PT Megah Energi Khatulistiwa dan PT Multi Harapan Utama di Kaltim. Sedangkan pabrik briket batu bara PT Bukit Asam, Sumsel dapat memproduksi 10.000—20.000 briket (tons/year). Pabrik upgrading briket PT Thriveni, Sumsel dapat memproduksi 79.000—85.000 briket (tons/year).

Dengan estimasi hasil produksi pengembangan batu bara yang demikian menggiurka,n pemerintah memberikan dukungan insentif dan regulasi yang tidak tanggung-tanggung bagi korporasi. Mulai dari pengurangan royalti 0%, hingga rancangan perpres mengenai penugasan Pertamina sebagai offtaker produksi DME (penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga dimetil-eter sebagai bahan bakar).

Hal ini sama sekali tidak mengubah realitas bahwa sebenarnya Indonesia belum menguasai teknologi hilirisasi batu bara dan belum mampu menerapkan teknologi “batu bara bersih” yang rendah karbon. Dengan demikian, siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan kebijakan hilirisasi tambang? Pastinya korporasi, bukan rakyat.

Jalan Terang Kesejahteraan Oligarki

Bisnis batu bara melesat cepat sejak awal 1990-an setelah Soeharto membuka kembali sektor pertambangan batu bara untuk investasi asing. Hingga 2021, sebanyak 66 perusahaan batu bara beroperasi dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dan 1.162 perusahaan dengan izin usaha pertambangan (IUP).

Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM melansir, kini produksi batu bara sudah mencapai 626,55 juta ton (90,22%) dari target pemerintah 2023 (694,5 juta ton). Ekspor batu bara sudah terealisasi 321,79 juta ton (69,96%) dari target ekspor produksi batu bara 460 juta ton. Hanya 176,8 juta ton ditargetkan untuk konsumsi dalam negeri.

Per 2020, terdapat lima induk usaha batu bara terbesar di Indonesia, meliputi PT Bumi Resources yang dikendalikan keluarga Bakrie, Grup Sinar Mas Mining milik keluarga Widjaja, PT Adaro Energy yang dikontrol bersama oleh keluarga Thohir serta keluarga Soeryadjaya dan kerabatnya, PT Indika Energy yang dikontrol keluarga Sudwikatmono, dan PT Bayan Resources yang dipimpin Low Tuck Kwong. BUMN industri pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID) hanya duduk di posisi ke-6.[1]

Setidaknya ada delapan oligarki yang menguasai enam induk usaha batu bara tersebut, yakni Aburizal Bakrie, Fuganto Widjaja, Sandiaga Uno, Edwin Soeryadjaya, Garibaldi “Boy” Thohir, Erick Thohir, Agus Lasmono, dan Low Tuck Kwong. Ada pula pebisnis batu bara yang jumlah produksi perusahaannya sebenarnya relatif kecil, tetapi memiliki jaringan dan pengaruh kuat di lingkaran konglomerat, militer, politik, dan pemerintahan, yakni Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun Airlangga Hartarto, Surya Paloh, dan Hary Tanoesoedibjo, para ketua umum dari tiga parpol ini juga berbisnis batu bara, tetapi skala bisnisnya terhitung kecil, bukan paket “lengkap”.[2]

Demikianlah pengelolaan tambang di Indonesia yang oleh pemerintah diserahkan kepada swasta, perusahaan para oligarki kapitalistis yang notabene merupakan para oligarki politis. Tampaknya, narasi hilirisasi tambang yang digenjot pemerintah akan dapat memperkuat struktur industri, meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru, hanyalah pepesan kosong. Ini karena berbagai peraturan perundangan telah disiapkan untuk memberi jalan terang bagi para oligarki mendapatkan kemudahan investasi sektor pertambangan, setidaknya melalui lahirnya UU Minerba 2020 dan UU Cipta Kerja 2022.

Putusan MK terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja yang cukup hanya direvisi—tidak dicabut—telah mengabsahkan kelahiran UU “sapu jagat” ini. Artinya, UU Cipta Kerja dianggap telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan UUD yang dimiliki negara Indonesia. Demokrasi menyatakan bahwa undang-undang telah menyerahkan mandat kepada oligarki untuk mengelola SDA milik rakyat.

Demokrasi juga memandang perampokan SDA—diakui atau tidak—sebagai tindakan legal. Demokrasi telah membenarkan penguasa melalaikan tanggung jawabnya, yakni mengurusi pengelolaan SDA demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem demokrasi dengan segala mekanisme turunannya telah membenarkan pengkhianatan terhadap rakyat. Jadilah demokrasi pada hakikatnya adalah sistem dari oligarki, oleh oligarki, dan untuk oligarki.

Pengelolaan Tambang yang Membawa Berkah

Allah Taala telah menyediakan bumi dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar dapat dikelola dan dimanfaatkan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup secara bersama. Di antaranya dengan menetapkan aneka bahan tambang dengan deposit berlimpah sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara. Kepemilikan umum ini bersifat tetap, tidak bisa dialihkan kepada kepemilikan individu, bahkan oleh negara sekalipun.

Dalam QS Al-An’am ayat 57 ditegaskan, “In al-hukmu illa lillah.” Hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah Taala. Dialah yang berhak menetapkan halal dan haram, legal dan ilegal, sah dan batil dalam setiap perkara. Sebagaimana dalam HR Ibnu Majah bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Alhasil, kepemilikan tambang haram diserahkan kepada individu atau korporasi.

Islam juga mengharamkan negara menerbitkan peraturan perundangan—baik pusat maupun daerah—yang dapat memindahtangankan kepemilikan umum menjadi kepemilikan korporasi. Islam bahkan akan memakzulkan penguasa yang melanggar ketetapan syariat tentang pengelolaan kepemilikan umum sebab Islam menempatkan kedaulatan di tangan syariat, bukan di tangan rakyat (manusia). Ketetapan Islam ini bertentangan secara diametral dengan prinsip utama demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada manusia. Ini sekaligus menjadi cacat paling fatal dalam sistem demokrasi.

Oleh karenanya, dengan penerapan sistem Islam kafah, jelaslah akan keharaman penetapan UU Minerba, UU Cipta Kerja, Permen ESDM No 11/2018, dan peraturan lainnya oleh penguasa sekarang. Ini karena semua peraturan tersebut menentang ketetapan Allah dan Rasul-Nya terkait kepemilikan dan pengelolaan pertambangan. Mempertahankan undang-undang tersebut, bahkan mempertahankan sistem demokrasi yang melegalkannya, sama saja mengundang penderitaan dan musibah bagi manusia dan alam semesta.

Khatimah

Bumi dan semua makhluk hidup sangat membutuhkan penerapan syariat Islam yang kafah oleh negara, dan negara yang sesuai agar penerapan Islam kafah dapat berjalan sempurna hanyalah Khilafah.

Upaya mewujudkan Khilafah membutuhkan dakwah berjemaah yang bersifat politik berbentuk partai politik berasaskan Islam. Partai politik Islam yang berjuang menegakkan Khilafah juga harus memiliki konseptual yang komprehensif dengan segala perinciannya, termasuk tentang cara negara mengelola sektor pertambangan berdasarkan syariat-Nya. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah


[1] https://projectmultatuli.org/profil-peta-koneksi-bisnis-dan-politik-10-oligark-batubara-terbesar-di-indonesia-di-bawah-pemerintahan-jokowi/

[2] ibid

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *