Konflik Agraria Mengorbankan Anak dan Perempuan

Konflik Agraria Mengorbankan Anak dan Perempuan

Penulis: Fatma Sunardi

Muslimah News, FOKUS — Konflik agraria di Nusantara terus terjadi. Catatan Akhir Tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan setidaknya ada 212 letusan konflik. Meski secara jumlah mengalami penambahan lima kasus dibandingkan 2021, tetapi penyelesaian mengalami stagnasi dan konflik cenderung meluas. “Dari sisi luasan wilayah yang terdampak, naik drastis hingga 100% dan jumlah korban terdampak,” kata Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal KPA dalam konferensi pers awal Januari lalu.

Luasan konflik pada 2021 sebesar 50.062 hektare, naik menjadi 1.035.612 hektare pada 2022. Luasan ini berkorelasi juga dengan korban yang terdampak 346.402 keluarga atau sekitar lebih dari 1 juta jiwa yang menjadi korban—jika asumsi satu keluarga empat orang.

Beberapa kasus konflik agraria telah menjadi isu nasional, bahkan internasional. Sebut saja relokasi warga Rempang, Batam, imbas dari proyek strategis nasional (PSN). Konflik juga terjadi di Desa Wadas, Kelurahan Bener Purworejo. Warga menolak rencana sosialisasi pematokan lahan yang diproyeksikan akan dijadikan lokasi pertambangan quarry batuan andesit sebagai bahan materiel PSN Bendungan Bener. Masih banyak lagi konflik serupa yang berujung pada intimidasi dan kriminalisasi warga.

Tanah Adalah Ruang Hidup

Tanah adalah elemen penting bagi peradaban manusia. Tanah berperan langsung bagi pemenuhan kebutuhan dasar tiap manusia yakni sandang, pangan, dan papan. Aktivitas ekonomi untuk memenuhi ketiganya langsung terkait dengan tanah. Bahkan, sebelum manusia mengenal industri, perdagangan, dan jasa, manusia menggantungkan hidupnya dari apa pun yang ada di permukaan tanah berupa lahan (hutan) untuk mencari makanan dan tempat berlindung, serta berburu untuk mendapatkan bahan pakaian.

Demikian halnya dengan kebutuhan dasar masyarakat berupa, air, udara bersih, iklim, infrastruktur dasar semisal jalan, dan semua sarana pemenuhan hajat pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan, seluruhnya langsung terkait dengan lahan.

Lahan adalah tanah di muka bumi yang memiliki fungsi sosio-ekonomi bagi masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, tanah memiliki dimensi ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Oleh karenanya, konflik agraria menjadi konflik yang paling tua karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia, yakni tempat tinggal (papan) dan ruang hidup. Konflik agraria yang mengancam tempat tinggal maupun ruang hidup akan berimplikasi pada keamanan manusia dari bahaya, baik fisik (kesehatan), kelaparan, dan bencana alam.

Dalam kehidupan masyarakat modern yang makin kompleks, tanah makin memegang peranan penting. Jumlah manusia yang bertambah menjadi tantangan bagi penataan ruang untuk tempat tinggal dan ruang hidup. Kesalahan tata ruang sudah pasti akan menimbulkan konflik dengan dimensi yang kompleks.

Konflik agraria di Rempang Batam adalah contoh bagi kita betapa konflik agraria tidak bisa dianggap remeh yang jika tidak diberi solusi yang adil, pemerintah harus bersiap-siap berhadapan dengan rakyatnya sendiri.

Ancaman bagi Anak dan Perempuan

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan yang masih menjadi PR besar pemerintah untuk dituntaskan. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan bahwa jumlah korban yang terdampak konflik sepanjang 2022 mengalami kenaikan hampir 50% dibandingkan 2021.

Menurut Dewi, konflik agraria ini meletus di banyak wilayah di Tanah Air, berdampak kepada 5,8 juta hektare tanah yang menjadi sumber penghidupan sekitar 1,7 juta keluarga. Ini menunjukkan konflik agraria sudah masuk ke wilayah pemukiman padat, kampung-kampung, dan wilayah adat. Ketika pemukiman menjadi sengketa, keberlangsungan hidup banyak keluarga menjadi taruhan.

Konflik agraria telah mengakibatkan penggusuran skala nasional. Penggusuran—dan apa pun namanya—telah menjadi episode penderitaan baru bagi anak dan perempuan karena mereka tergolong the vulnerable people ‘paling tidak punya kendali’ atas lahan. Anak dan perempuan harus turut menanggung penderitaan dengan level yang tidak proporsional akibat konflik agraria di Indonesia yang terus terjadi.

Meletusnya bentrokan di Rempang Batam pada 7 September 2023 membuat banyak anak dan perempuan menjadi korban. Penembakan gas air mata di dekat SDN 24 dan SMPN 22 Galang mengakibatkan kepanikan, ketakutan, hingga luka fisik pada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran. Menurut KontraS, sedikitnya 20 warga Rempang dari kalangan anak, perempuan, dan lansia, mengalami luka berat maupun ringan karena kerusuhan tersebut. Aparat dinilai menggunakan secara serampangan menggunakan kekuatan berlebihan.

Demikian juga konflik di lahan sawit akibat ekspansi perkebunan sawit, telah menimbulkan banyak implikasi, terutama terjadi realokasi besar-besaran peruntukan lahan dan sumber daya. Berubahnya hutan menjadi lahan sawit telah mengurangi tutupan hutan, berkontribusi pada peningkatan suhu bumi dan memperparah perubahan iklim, serta berdampak pada bencana ekologis, dari banjir hingga karhutla.

Dampak karhutla sendiri sangat memengaruhi kesehatan anak karena jadi mudah sakit, tumbuh kembangnya terhambat, dan akhirnya menjadi generasi yang lemah. Hal ini tentu akan menjadi beban perawatan bagi para ibu, di samping beban kemiskinan akibat bencana berulang.

Hilangnya luasan hutan pun berdampak langsung pada perubahan sumber penghidupan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan. Hutan sebagai tempat mencari bahan makanan dan obat-obatan, baik untuk keperluan konsumsi maupun dijual, sudah tidak ada lagi. Masyarakat dipaksa beralih pada sumber penghidupan baru, misal menjadi buruh di lahan sawit. Berkurangnya penghasilan keluarga ini berdampak langsung pada kemiskinan perempuan dan kualitas pemenuhan gizi anak, hingga memunculkan kasus stunting.

Ini baru sepenggal penderitaan anak dan perempuan karena konflik agraria yang merampas ruang hidup mereka. Kejadian sesungguhnya tentu jauh lebih banyak. Kita butuh solusi mendesak agar tidak terjadi petaka bagi anak, perempuan, dan keluarga di Indonesia.

Islam Menyelesaikan Konflik Agraria

Akar masalah konflik agraria adalah masalah sengketa kepemilikan tanah dan lahan. Tatanan sekuler saat ini telah mengambil sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan kebebasan bagi individu-individu untuk memiliki tanah yang sangat luas.

Undang-undang dan peraturan yang dibuat pemerintah telah membuka jalan bagi investasi di berbagai sektor baik perkebunan, pertambangan, infrastruktur, maupun pembangunan pulau-pulau kecil. Investasi telah mengakibatkan penguasaan tanah oleh perusahaan swasta.

Pemerintah—yang memiliki kekuasaan—menjadi pelayan bagi para pemodal yang akan berinvestasi. Tidak heran jika dalam setiap konflik agraria, posisi pemerintah selalu bersama investor (pemilik modal), dan sebaliknya—diakui ataupun tidak—zalim kepada rakyat.

Sementara itu, dalam sistem Islam (Khilafah), negara wajib menempatkan kebijakan ekonominya untuk pemenuhan kebutuhan hidup rakyat. Negara akan menjalankan politik ekonomi Islam. Penerapan semua kebijakan harus menjamin pemenuhan semua kebutuhan dasar (primer), termasuk kebutuhan akan tanah dan lahan.

Syariat Islam mengakui kepemilikan individu atas tanah sebagai hak milik, hak pakai, serta hak untuk mewariskan. Dengan tanah yang dimiliki, individu akan mudah membangun rumah untuk tinggal sesuai tuntutan kehidupan keluarga muslim, sekaligus menjadi sumber ekonomi untuk mencari penghidupan (nafkah).

Syariat Islam juga menetapkan bahwa warga bisa memiliki lahan dengan cara mengelola tanah mati, yakni lahan tidak bertuan yang tidak ada pemiliknya. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim (yang menyerobot tanah orang lain).” (HR At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad).

Islam pun menetapkan kepemilikan umum sebagai kepemilikan bersama, termasuk dalam hal ini adalah hutan, pulau, dan bahan tambang (deposit besar). Jadi, sebuah kesalahan jika lahan dan tambang dimiliki oleh individu demi mengembangkan suatu usaha.

Selain itu, semua hukum kepemilikan tanah harus dijaga oleh negara, bahkan haram jika negara melanggarnya, apalagi dengan cara-cara yang zalim (mafia tanah) dengan mengintimidasi, menipu, dan menggunakan kekerasan pada warga. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti ia akan dibenamkan sampai tujuh bumi.” (HR Bukhari).

Sudah saatnya umat Islam menerapkan syariat dalam naungan Khilafah agar semua konflik agraria terselesaikan, anak dan perempuan pun bisa hidup aman. Wallahualam. [MNews/Gz]

#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah

Share

One thought on “Konflik Agraria Mengorbankan Anak dan Perempuan”

  1. Sudah jelas sistem saat ini melahirkan korporat tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya mereka hanya ingin untung semata, tunduk pada pengusaha dan swasta juga asing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *